Wawasan Nusantara Mochtar Kusumaatmadja 

Wawasan Nusantara Mochtar Kusumaatmadja 
Dr. Indra Iskandar

Oleh: Dr. Indra Iskandar

JIKA SOEKARNO-HATTA mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta 17 Agustus 1945, maka Mochtar Kusumaatmadja mendeklarasikan "kadaulatan wawasan nusantara" di Montego Bay, Jamaika, 10 Desember 1982. 

Mochtar Kusumaatmadja adalah pejuang gigih kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Mochtar tahu, jika kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan tidak mendapat pengakuan internasional, betapa rentannya NKRI dari invasi  militer asing. Ini karena banyak jalur-jalur laut internasional yang  berada di  tengah pulau-pulau milik Indonesia. Akankah itu didiamkan?

No! Tegas Mochtar.   Lautan yang berada di antara pulau-pulau haruslah menjadi milik Indonesia; menjadi bagian NKRI yang tak terpisahkan dengan daratannya.  Laut dan darat dalam bingkai NKRI harus menjadi satu kesatuan.

Mochtar adalah orang terdepan yang memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara yang mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi NKRI. Perjuangan Mochtar untuk menyatukan daratan dan lautan NKRI saat itu, di era tahun1980-an,  tidak mudah. Karena yang dihadapi adalah negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Perancis, Belanda, dan Australia. Mereka tidak mau mengakui konsep Wawasan Nusantara tersebut.  Karena itu di PBB dan forum-forum internasional, Mochtar yang saat itu menteri luar negeri harus  pandai membangun opini dan diplomasi untuk meloloskan konsep wawasan nusantaranya.
Konsep Wawasan Nusantara sebetulnya sudah digulirkan pada masa Kabinet Djuanda 13 Desember 1957. Saat itu pun Mochtar muda sudah terlibat dalam perumusannya. Dalam Deklarasi Djuanda, luas Indonesia nenjadi lima kali lipat karena mencakup batas laut, 12 mil dari garis pantai. Batas 12 mil adalah zona milik mutlak yang tidak bisa diintervensi negara mana pun. Ada pun batas zona ekonomi  eksklusifnya 200 ml dari garis pantai.

 Waktu itu, konsep Wawasan Nusantara belum mendapat pengakuan dunia internasional. Deklarasi Djuanda, oleh dunia internasional, dipandang sebelah mata. Bahkan hanya dianggap sebagai manuver negeri "under developed"  yang rewel seperti Indonesia. Tak ada satu pun klausal hukum internasional yang mengakui Deklarasi Djuanda tersebut. 

Sejarah mencatat, wilayah  laut Hindia Belanda saat itu hanya merupakan jalur laut selebar 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut yang melingkari setiap pulau. Kalau ditotal, luas keseluruhan wilayah laut Indonesia saat itu tidak sampai satu juta kilometer persegi. Di luar itu, statusnya merupakan perairan internasional. Ini artinya,  bagian terbesar Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafuru,  dan lainnya merupakan perairan internasional. Sebagai perairan internasional, berbagai kapal asing dapat berlayar dengan bebas di wilayah tersebut. Dengan demikian, saat itu,  laut antarpulau tak lebih dari sekadar "pemisah antarpulau-pulau" di Nusantara.
Menarik, kenapa Belanda  membuat konsep laut di negeri kepulauan jajahannya seperti itu?  Ternyata sejarah mencatat, jalur laut selebar 3 mil dari bibir pantai itu mengacu pada jarak tembak meriam zaman dulu  yang daya jelajahnya tidak sampai 3 mil.  Sedangkan dari aspek hukum, ketentuan lebar laut teritorial yang sangat sempit itu didasarkan pada Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie, 1939 (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, 1939), produk hukum  Hindia Belanda. 
Setelah merdeka, Indonesia kerepotan menghalau kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia dari laut. Hukum laut buatan Belanda  sangat rawan terhadap keamanan dan keutuhan NKRI. Ini terjadi karena  laut teritorial Indonesia tidak merupakan wilayah utuh. Tapi terpisah-pisah dan sebagian besar masuk  dalam  perairan internasioal yang bebas akses.  Sehingga wilayah perairan internasional yang berada di antara pulau-pulau di  Nusantara bebas dimasuki kapal-kapal asing. Dengan demikian, ada  ancaman keamanan terhadap kedaulatan negara. 

Pada awal kemerdekaan, ketika terjadi pemberontakan di sejumlah daerah dan muncul  konflik senjata  dengan Belanda -- Indonesia  kekurangan  "daya upaya dan perangkat hukum" untuk mengatasinya.  Ini terjadi karena  kapal-kapal perang asing bebas berkeliaran di antara pulau-pulau Nusantara. Sementara itu, Indonesia tidak berkutik mencegahnya karena kendala hukum dan minim  sarana-prasarana. 

Menanggapi situasi kritis itu,  pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawijaya mengumumkan  “Deklarasi Djuanda”. Sejak itu, Mochtar yang pakar hukum internasional aktif dalam merumuskan dan menggolkan Deklarasi Djuanda di forum internasional. Ia adalah konseptor dan aktor utama dalam Deklarasi Djuanda tersebut.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Lalu lintas di perairan Indonesia dijamin selamat jika tidak mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Republik Indonesia. 

Batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau milik Indonesia.   Dengan dikeluarkannya deklarasi tersebut berarti Ordonansi tahun 1939 yang merupakan warisan kolonial tidak berlaku lagi. Deklarasi Djuanda  kemudian disahkan melalu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dengan demikian, luas wilayah laut Indonesia bertambah dengan sangat signifikan hingga menjadi sekitar 3,1 juta kilometer persegi. Lima kali lipat dari luas sebelum Deklarasi Djuanda.

 Deklarasi  Djuanda, tentu saja,  mendapat tentangan dan protes dari beberapa negara yang merasa kepentingan maritimnya terganggu. Nota protes diplomatik dari negara-negara maritim besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Perancis, dan Selandia Baru tertuju kepada Departemen Luar Negeri RI.
Jakarta tak peduli protes itu. Deklarasi Djuanda terus diperjuangkan di berbagai forum nasional maupun internasional. Saat-saat memperjuangkan legitimasi Deklarasi Djuanda di forum-forum internasional inilah, Mochtar sebagai pakar hukum internasional dan Menlu berada di garda depan. Mochtar yang pakar hukum laut dari Yale University AS ini dianggap orang yang paling paham tentang yurisdiksi konsep wawasan nusantara tadi. 

 Mochtar memperjuangkan legitimasi hukum konsep wawasan nusantara di sejumlah pertemuan internasional, baik di PBB maupun di kawasan ragional. Dampaknya,  negara-negara anggota PBB mulai memperhatikan gagasan Mochtar. Sejumlah negara anggota PBB, tertarik dengan konsep Wawasan Nusantara model Indonesia itu. Negara-negara itu seperti Jepang dan Filipina -- sama seperti Indonesia -- adalah negara kepulauan. Juga negara-negara kepulauan kecil lain di Pasifik seperti  Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Kaledonia Baru, tampaknya mempunyai concern yang sama dengan Indonesia.

Walhasil dukungan internasional pun makin kuat pada gagasan konsep Wawasan Nusantara tadi. Indonesia di bawah kepemimpinan Mochtar berhasil menggolkan konsep tersebut dalam pertemuan internasional di Montego Bay, Jamaika, 10 Desrmber 1982.

 Mulai saat itulah, konsep UN Convention of the Law of the Sea ( UCLOS), yang basisnya mengacu pada konsep Wawasan Nusantara diakui dunia internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai kedaulatan penuh atas zona laut 12 mil dari garis pantai, sehingga luas Indonesia pun menjadi lima kali lipat dari daratannya. Ditambah dengan luas zona ekonomi eksklusif 200 ml dari garis pantai. Selain itu, Mochtar pun mengilhami lahirnya UU Landas Kontinen Indonesia, 1970.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. (lahir di Batavia, 17 Februari 1929 – meninggal di Jakarta, 6 Juni 2021 pada umur 92 tahun) adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri di era Orde Baru. Jasanya sangat besar dalam memperkuat kedaulatan Indonesia dan memperluas pengaruh Indonesia di dunia internasional. Atas jasanya yang luar biasa dalam menggolkan Deklarasi Djuanda di forum internasional, pemerintah menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. 

Selamat Jalan Prof. Mochtar. Jasamu untuk Indonesia sungguh sangat berarti dan akan dikenang semua anak bangsa. Untuk selamanya.

* Dr. Indra Iskandar Sekjen DPR RI