Warga Negara Ganda Sang Bupati

Warga Negara Ganda Sang Bupati
Bupati Sabu Raijua Orient P Riwu Kore

Oleh: Imas Senopati

KISRUH Bupati terpilih yang ternyata (juga) berwarga negara Amerika Serikat mewarnai jagat perpolitikan di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaporkan kepada KPU Pusat terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Orient P Riwu Kore yang disebut sebagai warga negara Amerika Serikat.

Dalam laporan tersebut, KPU NTT menyebut Orient merupakan warga negara Indonesia (WNI). Alasannya, "Saat penerimaan dokumen calon, KPU Sabu mendapat rekomendasi Bawaslu yang mempertanyakan keabsahan e-KTP Calon atas nama Orient P Riwu Kore." Demikin kutipan laporan yang diterima Pelaksana Tugas Ketua KPU Ilham Saputra dan disampaikan kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).

Berdasarkan laporan tersebut, KPU Sabu Raijua telah menindaklanjuti dengan mengklarifikasi ke Disdukcapil Kota Kupang. Kemudian dalam berita acara klarifikasi bersama dinyatakan bahwa Orient P Riwu Kore adalah WNI.

Ilham mengatakan, upaya yang dilakukan oleh KPU Sabu Raijua sudah tepat, yakni dengan meminta klarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menurut Ilham, sampai saat ini KPU pusat masih menunggu laporan resmi dari KPU NTT.

Sebelumnya diberitakan, Orient Patriot Riwu Kore disebut berstatus warga negara Amerika Serikat. Hal itu terungkap setelah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, menerima surat balasan dari Kedubes Amerika di Jakarta.

Mereka menyakini bahwa sang bupati terpilih sudah menerima surat dari Kedubes Amerika di Jakarta. Bawaslu kabupaten menyangkal apakah dia masih warga negara Indonesia atau sudah menjadi warga negara Amerika, dan informasi Kedubes menyebutkan bahwa Orient Riwu Kore warga negara Amerika Serikat

Cuplikan isi surat dari Kedubes Amerika yang ditandatangani Kepala Bagian Konsuler, Eric M Alexander, menjawab surat Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagihuma suray adalah sebagai berikut:

"We would like to inform you that Mr Orient Patriot Riwukore is holding a US Citizenship."

Terkait hal itu, Yudi mengatakan, Bawaslu mengaku sudah meminta KPU untuk meneliti secara cermat keabsahan calon sebelum menetapkan sebagai peserta pilkada. Namun yang terjadi KPU hanya percaya pada bukti KTP yang dilampirkan saat pendaftaran bahwa yang bersangkutan adalah WNI.

Kasus ini akan menjadi perdebatan, apakah calon kepala daerah sudah cukup memenuhi syarat apabila dapat mrmbuktikan diri sebagai WNI dengan bukti formal KTP, atau bolehkah WNI yang berkewarganegaraan ganda mendaftar sebagai calon kepala daerah?

Ada yang mesti dipahami, bahwa hukum positif yang berlaku sekarang (ius constitutum): harus dibedakan dari hukum yang  diidealkan di masa depan (ius constituendum). Untuk masa depan, beberapa ahli hukum tata negara, termasuk Prof Jilmly Asshiddiqie setuju diadopsinya sistem dwi kewarganegaraan di era yang serba terbuka ini secara terbatas. 

Tentu dengan syarat: (1) diatur dan ditentukan dulu dengan Undang-undang; (2) dilakukan atas dasar perjanjian bilateral atas pertimbangan kepentingan nasional. Jadi tidak berlaku otomatis dengan semua negara; (3) semua WNI ganda tersebut tidak boleh menyandang jabatan kenegaraan yang harus punya kesetiaan tunggal, melainkan hanya WNI biasa atau mereka yang bergerak di dunia usaha. 

Apalagi untuk Presiden/Wapres sudah ditegaskan di Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 haruslah  "WNI sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri...". Itu untuk masa depan, tapi perdebatannya pasti akan panjang. 

Yang jelas, yang sekarang berlaku mutlak, kepala daerah yang dapat dilantik dan di SK-kan oleh Presiden atau Mendagri hanyalah WNI tunggal, tidak boleh ada kesetiaan ganda sebagai WNA negara lain. Rupanya KPU setempat sesuai prosedur teknis yang diatur di Undang-Undang sudah langsung mengirim berkas ke Kemendagri. 

Padahal sebagai institusi nasional, KPU dan Bawaslu RI mestinya masih bisa mengoreksinya lebih dulu. Kewenangan delegatif berdasar UU ke KPU Kabupaten tidak otomatis menghilangkan kewenangan instansi atasan, yaitu KPU RI dan Bawaslu RI untuk mengoreksi sesuai kewenangan konstitusionalnya, biar para pejabat di tiap tingkat ambil tanggung jawab dan tidak melepas bebas ke hilir dan ke atas terus.

Hal-hal seperti ini merupakan cerminan ketidakcermatan, kurangnya pemahaman, dan lemahnya koordinasi institusi negara di negeri kita. Walaupun untuk kasus ini mestinya penyelesaiannya sudah cukup jelas. Bahwa terpilihnya Orient Patriot Riwukore sebagai bupati sesuai ketentuan perundang-undangan adalah batal demi hukum, karena tidak terpenenuhinya syarat pencalonan tadi.

Tak perlu repot-repot ada pemilihan ulang kepala daerah. Menteri Dalam Negeri cukup menetapkan saja wakil terpilih jadi Bupati, sedangkan jabatan Wabup dibiarkan kosong sampai diisi melalui DPRD menurut perundang-undangan.***