Tolak Vaksinasi, Pembangkangan Anggota Dewan

Tolak Vaksinasi, Pembangkangan Anggota Dewan
Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning dan Menkes Budi Gunadi Sadikin

Oleh: Imas Senopati

MENOLAK divaksin dengan alasan tertentu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau penolakan dilakukan oleh seorang anggota DPR RI dan dilakukan di depan rapat kerja dengan seorang menteri dengan suara lantang rasanya kurang bijak dan tidak terpuji. Apalagi penolakan terhadap vaksin itu dilakukan di saat pemerintah tengah mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersedia divaksin CoronaVac. 

Anggota Dewan itu Ribka Tjiptaning, dari Fraksi PDIP yang juga mantan Ketua Komisi IX DPR. Pernyataan penolakannya terhadap vaksin disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Selasa 12 Januari 2021. 

Memang, anggota DPR harus selalu kritis dan tidak harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Tapi penolakan dengan lantang oleh anggota fraksi pendukung utama pemerintah jadi lucu bahkan konyol. Bisa dikatakan sebagaj pembangkangan. Mestinya dia mengetahui bahwa vaksinasi itu dilakukan sebagai upaya untuk menghentkan laju wabah Covid-19.

Upaya itu berlangsung di hampir semua negara dan direkomendasikan oleh WHO, organisasi kesehatan dunia, termasuk penggunaan vaksin CoronaVac buatan perusahaan farmasi Sinovac Biotech, China.

Di dalam negeri MUI telah menyatakan kehalalan dan kesuvian vaksin tersebut, BPPOM Kemenkes telah mengeluarkan izin pemakaiannya. Demikian juga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah merekomendasikannya. Dengan demikian wajar jika pemerintah memulai program vaksinasi 13 Januari dan ditargetkan selesai sampai setahun untuk seluruh penduduk Indonesia yang memenuhi syarat untuk divaksin.

Presiden Joko Widodo merelakan dirinya menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin CoronaVac itu, diikuti sejumlah tokoh masyarakat. Tujuannya untuk membangun kepercayaan publik agar program vaksinasi berhasil dengan baik. Ya, karena upaya paling logis untuk menghentikan laju Covid19 adalah vaksinasi. Untuk tujuan itu pemerintah menganggarkan dana ratusan triliun rupiah.

Sangat disayangkan jika niat baik itu diganggu oleh pernyataan "pembangkangan" oleh seorang anggota Dewan dari parpol terbesar saat ini, PDIP. Kepentingan bangsa dan negara dikalahkan oleh arogansi dan sikap egoistis. Di era informasi ini pernyataan tentang masalah aktual dengan cepat menyebar ke masyarakat. 

Meski pernyataan itu kemudian dipoles oleh Sekjen PDIP,  tetap saja pesan "pembangkangan" itu tak terhapus. Mestinya PDIP menyadari kesalahan kadernya dan meminta maaf kepada masyarakat atas kecerobohan itu. Anggota Dewan dan parpol juga mesti belajar berparlemen yang baik, memahami etika dan kepentingan bangsa.

Jumlah saudara-saudara kita yang terpapar Covid19 sudah semakin semakin mengerikan. Di semua daerah di seluruh negeri tiada hari tanpa kematian. Rumah sakit dan tempat-tempat isolasi pasien semakin penuh, ribuan dokter dan  tenaga kesehatan meninggal. Kehidupan sosial ekonomi sangat terganggu. Pendidikan anak-anak kita amat memprihatinkan.

Vaksknasi adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Mesti didukung oleh semua komponen bangsa. Bukan malah dipatahkan secara tidak bertanggung jawab.

Kasus Ribka Tjiptaning semoga tak terulang di pentas politik nasional maupun di momen-momen lainnya. Mari kita bersama menyelamatkan bangsa ini dengan membantu menyukseskan program vaksinasi. Setidaknya dengan berkata yang baik tentang vaksin. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Qul khairan, au liyashmut, begitulah ajaran agama.

Salam vaksin.