Test Wawasan Kebangsaan

Test Wawasan Kebangsaan
Sigit Riyanto

Oleh: Sigit Riyanto

PARA PENDIRI NEGARA dan tokoh pemersatu bangsa telah merumuskan kesepakatan fundamental dan mulia yang ditabalkan dalam konstitusi negara, yakni “pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia… “.  Melindungi tumpah darah Indonesia, berarti harus  inklusif dan memberi kesempatan yang adil terhadap semua warga negara, berani mengutamakan kemajuan dan kehormatan bangsa dan negara, bukan berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompoknya. 

Kebijakan inklusif berarti harus berani menerapkan kebijakan yang relevan, jujur dan obyektif. Pada saat yang sama juga berempati kepada mereka yang memerlukan perlindungan dan bantuan sesuai proporsinya. Bukan menerapkan kebijakan yang tidak adil dan zalim terhadap mereka yang tak sejalan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya. 

Pada era Orde Baru (Orba), lazim dilaksanakan test penelitian khusus (Litsus) dan Bersih Lingkungan bagi siapapun yang akan bergabung atau melamar menjadi pegawai atau aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer.  Sepintar dan sehebat apapun dia, jika tidak lolos test ini: taka da pilian selain gagal dan tersingkir.  Test semacam ini juga menjadi alat  pembunuhan karakter dan stigma yang absurd dan melecehkan akal sehat. Mereka yang dinyatakan tidak lolos dianggap tidak “Bersih Diri” atau tidak “Bersih Lingkungan”. Faktanya, test semacam ini memang dimaksudkan untuk menyingkirkan mereka yang dianggap sebagai ekstrim kiri, kanan, tengah, atau kelompok apapun namanya yang tak sejalan dengan kebijakan rejim pemegang kuasa.

Sekarang, muncul test lain yg disebut “Test Wawasan Kebangsaan” (TWK). Mereka yang dinyatakan tidak lolos dalam test semacam ini, mungkin dianggap “tidak nasionalis” atau tidak memilik “wawasan kebangsaan”. Lebih mengkhawatirkan lagi manakala TWK ini hanya sebagai dalih untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah bekerja dan menjadi bagian institusi itu dengan segala risiko dan capaiannya.

Penyeleggaraan test semacam itu pada dasarnya telah mencederai amanat konstitusi dan Pancasila, karena bertentangan dengan kemanusiaan, persatuan, keadaban, dan keadilan. 

Sekarang kita perlu bertanya: siapakah sebenarnya yang tidak punya wawasan kebangsaan?

* Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH. LLM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.