Konsultasi Hukum

Terdakwa Kembalikan Uang Korupsi, Bebaskah?

Terdakwa Kembalikan Uang Korupsi, Bebaskah?
Ilustrasi

Pertanyaan:

Ada salah satu anggota legislatif di daerah tempat tinggal saya terjerat kasus korupsi. Di saat berjalannya proses hukum dia dengan inisiatifnya sendiri mengembalikan uang  hasil korupsi  sebelum putusan pengadilan.

Yang ingin saya tanyakan, apakah kejadian seperti ini perkara bisa berjalan sampai putusan pengadilan? 

Apakah dia bisa dibebaskan karena  mengembalikan uang hasil korupsi tersebut? 

Vincent,
Binjai, Sumatera Utara.

Baca Juga

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaanya 
Pertanyaan Anda, jika koruptor atas inisiatifnya mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi yang dia lakukan bisa diterima? Apakah si terdakwa dapat dibebaskan?

Mari kita lihat pasal-pasal yang menjerat pelaku kejahatan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Nomor 20 Tahun 2001”) sebagai berikut : 

Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor menyatakan, 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Dalam tulisannya di sebuah artikr, praktisi hukum T Nasrullah berbeda pendapat soal waktu pengembalian hasil tindak pidana. Khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan menurut dia bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum berada dalam tingkat penyidikan. 

Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara, tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga, dan pikiran hakim. 

Namun dalam praktik dan berdasarkan undang-undang, pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa. Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. 

Pengembalian uang yang telah dikorupsi memang dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Perlu ditambahkan, pengembalian uang korupsi sebelum ada putusan hakim sebenarnya tidak termasuk kerugian negara yang sebenarnya. Karena yang menentukan besar kecilnya kerugian negara itu majelis hakim melalui putusan akhirnya.

Jadi hakimlah yang harus menentukan berapa jumlah uang penggati yang harus terpidana korupsi bayar dan hukuman lainnya dalam hal mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi melalui putusannya.

Dalam.hal ini pengembalian kekayaan negara atas tindak pida korupsi itu dilakukan setelah ada proses pidana dan putusan pengadilan. Jadi bukan karena atas kemauan sendiri.

Demikian jawaban dari kami. Semoga bermanfaat. 

*Joseph Pauner, S.H.*
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Hendropriyono &  Associates, Jakarta.