Teganya, Bancaan Dana Bansos Corona

Teganya, Bancaan Dana Bansos Corona
Ilustrasi (Foto/MI)

SETELAH berlangsungnya operasi tangkap tangan (OTT) Menteri Sosial Juliari Batubara terkuak sudah ternyata bantuan sosial yang mestinya dibagikan untuk menolong rakyat yang terdampak pandemi Corona-19 untuk bancakan banyak pihak. Kasus bancakan bansos Ini menyusul kasus yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang belum selesai pengusutannya. Bak luka yang belum sembuh berdarah kembali menjadi luka yang lebih parah.

Sejauh yang diberitakan media massa, bancakan bansos bernilai triliunan rupiah ini dilakukan di Kementerian Sosial dan DPR-RI. Para petinggi Kementerian dikomandani menterinya sendiri berkolaborasi dengan sejumlah anggota DPR memainkan dana bantuan sosial untuk memperbesar pundi-pundi kekayaan mereka. Benar, warga masyarakat tetap mendapat manfaat dari bantuan sosial itu tapi jumlahnya tidak utuh sesuai dengan jatah yang mestinya mereka terima. Lebih-lebih ini terjadi di masa Pandemi Covis19, saat semua sektor usaha lesu, kehidupan sosial ekonomi terganggu, ketika masyarakat golongan bawah tercekik oleh keganasan wabah yang pandemik ini.

Digelontorkannya dana untuk bantuan sosial di masa sulit ini tentu dimaksudkan agar masyarakat tetap mampu bertahan hidup, agar roda perekonomian tetap berputar. Dana yang mestinya dialokasikan ke sektor-sektor lain diprioritaskan untuk mengatasi pandemi dan untuk menolong masyarakat golongan bawah melalui bantuan sosial itu. Sayang jika kemudian ada pejabat-pejabat yang sudah bergaji besar dan difasiltasi hidupnya tega menyalahgunakan anggaran negara yang sudah berdarah-darah itu.  Mereka tak lagi memiliki empati kepada negara dan bangsanya di tengah deraan kehidupan ini.

Kepercayaan dari rakyat lewat Presiden telah mereka dustakan. Mereka ingkari sendiri sumpah jabatan atas nama Tuhan yang diucapkan dalam upacara kenegaraan yang agung dan khidmat. Rakyat hanya bisa mengelus dada dan bergumam: Duh beginilah kelakuan pejabat tinggi negara kita. Rakyat juga menyesal dulu dalam Pemilu yang menguras energi dan dana besar dengan penuh harapan memilih wakil-wakilnya untuk duduk sebagai anggota Dewan yang terhormat di Senayan. Faktanya harapan itu pun pupus, tokoh-tokoh pilihannya tak amanah. Partai politik yang menaunginya pun melepas tanggung jawab. Para petinggi partai akan selalu mempunyai dalih klise: itu perbuatan oknum yang mesti diusut tuntas.

Ini bukan kali pertama menteri dan anggota Dewan khianat. Lihat saja daftar nama-nama menteri dan anggota Dewan yang masuk bui gara-gara mengkorupsi uang negara alias uang rakyat. Setiap periode kabinet ada saja seujumlah menteri yang dicokok KPK. Dalam periode pamerintahan yang baru berumur setahun ini saja sudah dua menteri yang berhenti karena korupsi. Tragis dan menyedihkan. Kasihan Presiden Joko Widodo dan kasihan rakyat. Anggota Dewan memang hingga saat ini  belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jika KPK mengusut dengan benar dan berani, tak mustahil ada beberapa anggota Dewan yang akan mengikuti jejak para menteri, masuk bui.

Dalam jangka penek kita berharap banyak kepada KPK untuk berani mengusut tuntas kasus korupsi di dua kementerian itu. Pengusutan bukan hanya menyasar kepada nama-nama yang kini beredar dilingkaran kementerian dan gedung parlemen di Senayan, tetapi kepada semua pihak yang kebagian dana bancaan itu. Kabarnya dana itu tidak hanya dinikmati oleh para pelaku, melainkan tokoh-tokoh penting maupun para calon kepala daerah tertentu yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah pada Pilkada serentak 2020 Desember lalu. Seperti dijanjikan KPK semua pihak, tak terkecuali, yang terlibat dalam bancaan bansos akan diperiksa.

Dalam jangka panjang, kita harus berani mengavuluasi sistem rekrutmen menteri dan anggota DPR yang saat ini lebih banyak berbasis partai politik dalam sistem ketatanegaraan kita. Benar pemilihan menteri memang sepenuhnya menjadi hak prerogratif Presiden, tetapi sumber perekrutannya terbesar tetap dari partai-partai politik. Presiden dalam menyusun kabinet selain yang dilakukan dengan mempertimbangkan kapabilitas dan kredibilitas calonnya juga mengambil sebagian besar calon meneri dari partai politik pendukungnya saat pemiihan Presiden. Kalau untuk calon-calon yang berasal dari luar partai, Presiden Jokowi cukup cermat dalam menentukan pilihanya, tapi untuk calon yang berasal dari partai Presiden seperti “membeli kucing dalam karung.” Calon-calon yang disodorkan partai pendukung tak bisa ditolak Presiden dengan alasan pimpinan parpol sudah memberikan kader-kader terbaiknya. Kenyataannya, umumnya menteri-menteri yang korup berasal dari parpol.

Partai politik saatnya melakukan evaluasi dalam perekrutan anggota Dewan di pusat sampai daerah. Selama ini calon-calon anggota Dewan didominasi oleh kalangan pengusaha dan keluarga pejabat, bukan berdasar kapabilitas dan integritas. Modal kemampuan sebagai pengusaha umumnya diteruskan pada saat di DPR. Baju DPR yang mestinya membatasi gerak anggota untuk berkonsentrasi di kedewanan malah banyak dimanfaatkan untuk mempermudah lobi dan mencari proyek. Pengawasan yang mestinya melekat sebagai salah satu tugas malah dilupakan. Demikian juga ketika harus menyetorkan kader-kader partai kepada Presiden untuk jabatan menteri atau pejabat lembaga negara mestinya parpol memberikan kader-kader terbaiknya berdasar kapabilitas dan integritas. Yang terjadi selama ini menteri-menteri asal parpol malah diberi “tugas” untuk menghimpun dana partai.

Ungkapan menarik, “kesetianku kepada partai berakhir, mana-kala kesetiaan kepada negara memanggil” (Loyalty to my party ends, when loyalty to my country begins)  jadi omong kosong begitu menyaksikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan kader-kader partai dengan dalih menyetorkan dana hasil korupsinya untuk partai politik yang menaunginya. Kita tak menafikan bahwa hubungan dengan partai politik tak gampang putus setelah menduduki jabatan eksekutif di pemerintahan, namun hubungan itu tidak mesti dipelihara dengan cara transaksional seperti itu. Adalah menjadi tugas partai politik untuk mengubah orientasi konstribusinya kepada negara dari “memakmurkan” kelompoknya menjadi demi terwujudnya kemakmuran rakyatnya.

Salam integritas.