Catatan dari Senayan

Status Kepagawaian KPK Bukan Domain Presiden

Status Kepagawaian KPK Bukan Domain  Presiden
Foto-tribunnews

Oleh Imas Senopati

HEBOH pemberhentian 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berakhir. Sejumlah pegawai  KPK itu diberhentikan gara-gara dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai prasyarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bola liar digelindingkan segelintir elite partai dan lembaga swAdaya masyarakat (LSM) sebagai komoditas politik.

Persoalan ini hakikatnya sudah diputus di lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), TWK sah secara konstitusional untuk dilaksanakan. Apa pun hasil dari TWK itu adalah fakta akademis yang dijadikan acuan alih status kepegawaian. Jika tak memenuhi  grading dan standar nilai yang ditentukan, sudah barang tentu ia tak lolos menjadi ASN. Lantas, kenapa TWK kemudian masih saja diributkan?

Ribut-ribut soal TWK ini jelas sudah tak sehat jika dianalisis dari mata ketatanegaraan dan akademik. Sudah jadi mainan politik oposisi yang tak menyukai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Juga ditunggangi kalangan aktivis yang menginginkan kegaduhan. Buktinya, begitu MK dan MA memutuskan gugatan para pegawai, masih saja ada kelompok yang berupaya membolak-balikkan fakta hukum. 

Mencari celah aturan agar persoalan ini dilempar ke Istana Kepresidenan, jelas perspektif berhukum yang partisan dan keliru. Presiden Jokowi yang tak punya urusan tiba-tiba ditampar,  dijadikan objek kesalahan. Soal hukum dicampuradukkan dengan kepentingan politik selalu rumit tak berujung. Persoalan hukum mestinya selesai jika dua puncak institusi hukum, MA dan MK memberikan putusan. Tak perlu lagi diseret ke ranah eksekutif. 

Sejak Firli Bahuri memimpin KPK, desas-desus  ketidaksukaan sejumlah elite internal memang terdengar ke luar. Sebagai pemimpin yang dilantik dan dipilih berdasarkan fit and proper test yang ketat di DPR kemudian dilantik Presiden Jokowi, suka tidak suka Firli adalah pemimpin KPK hari ini. Ia berwenang  untuk melakukan perubahan internal. 

Dalam kacamata hukum ketatanegaraan, Firli juga memiliki wewenang penuh untuk memutasi pegawai di dalam KPK. Sebagai bawahan atau anak buah, deputi hingga direktur wajib mengikuti aturan kelembagaan yang dibuat komisioner dengan pertimbangan dewan pengawas (dewas). Karena pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial, kebijakan pengalihan status pegawai ini menjadi putusan semua komisioner dan dewas, tak hanya Firli Bahuri seorang.

Lalu, kenapa gaduh TWK dilempar ke Jokowi? Bagi pengamat politik atau akademisi, tak sulit membaca arah kepentingan keributan ini. Tentu ada yang mempola permainan ini agar lari ke persoalan politik. Bola liar dibawa ke Istana. Kemudian diciptakan narasi seakan Jokowi tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. 

Undang-undang tentang KPK terbaru yakni  UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU  30/2002 menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Artinya pemberantasan korupsi tak bisa bergerak serabutan tanpa koordinasi kelembagaan. KPK juga harus bisa bercermin dari UU tersebut bahwa hari ini ia berstatus sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.  KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Kesepakatan adanya alih fungsi pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu sudah sesuai dengan UU 19/2019 karena jika dilihat dari kedudukan kelembagaan, KPK berada dalam rumpun eksekutif. Ada pun TWK adalah persyaratan wajib yang harus ditempuh seorang pegawai non-ASN untuk bisa diangkat menjadi ASN. Ini  berlaku dalam pelaksanaan seleksi CPNS dari tahun ke tahun untuk formasi umum maupun honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Tak ada yang salah.

Lantas, kenapa pegawai yang tak lolos TWK kemudian membuat gaduh dan melempar persoalan ini ke Presiden? Bagaimana dengan nasib pegawai honorer atau peserta tes yang tak lulus TWK dalam seleksi CPNS tahun demi tahun? Mereka tak protes. Mereka legowo menerima hasil seleksi. Jika tak lolos, berarti memang otak dan kemampuannya tak sesuai passing grade. Jangan juga berpikiran seakan nyawa pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bergantung dari nasib 56 pegawai KPK yang diberhentikan tersebut. Ini pemahaman yang sangat keliru. Akademisi harus meluruskan.

Sudah seharusnya hidup bertatanegara memahami aturan. Tak bisa semua dipolitisasi. Negara akan kacau jika semua persoalan dipolitisasi. Semua kegaduhan dilempar ke Presiden padahal persoalan sudah diputus di peradilan, MA dan MK. Gerakan represif (menekan) Presiden agar menuruti kemauan dengan cara-cara politik sangat tak elok. Ini pemahaman kenegaraan yang sangat keliru. Kita tetap memosisikan Presiden pada "maqom"-nya. (*)