Senat Sepakat Presiden Brasil Didakwa Pidana terkait Pandemi Covid

Senat Sepakat Presiden Brasil Didakwa Pidana terkait Pandemi Covid
Jair Bolsonaro (dok. Getty Images)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Senat Brasil sepakat merekomendasikan agar Presiden Jair Bolsonaro didakwa serangkaian pidana atas tindakan dan kelalaiannya terkait pandemi virus Corona COVID-19 yang telah merenggut lebih dari 600 ribu nyawa di negara tersebut.

Seperti dikutip detikcom dari Associated Press dan NBC News, Rabu (27/10/2021), voting oleh Komisi Penyelidikan Penanganan Pandemi oleh Pemerintah pada Senat Brasil menunjukkan tujuh suara mendukung rekomendasi itu dan empat suara lainnya menolak. 

Voting ini menuntaskan penyelidikan selama enam bulan oleh komisi beranggotakan 11 Senator Brasil itu.

Dengan hasil voting itu, maka Komisi Senat ini secara resmi menyetujui rekomendasi yang menyerukan agar jaksa mendakwa Bolsonaro atas berbagai dakwaan pidana, mulai dari penipuan dan menghasut tindak kriminal hingga penyelewengan uang negara dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Atas tindakan-tindakan yang dituduhkan itu, Bolsonaro dianggap bertanggung jawab atas kematian lebih dari 600 ribu orang terkait Corona di Brasil.

Namun demikian, keputusan untuk mendakwa Bolsonaro akan ditentukan oleh Jaksa Agung Augusto Aras, yang diketahui ditunjuk oleh Bolsonaro dan dipandang secara luas akan melindunginya. Dakwaan kejahatan kemanusiaan terhadap Bolsonaro dinilai perlu diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Senator Omar Aziz yang memimpin penyelidikan itu, menyatakan dirinya akan menyerahkan rekomendasi itu kepada Aras pada Rabu (27/10) pagi waktu setempat. Kantor Aras dalam pernyataannya menyebut rekomendasi itu akan dikaji secara hati-hati begitu diterima.

Terlepas apakah dakwaan pidana akan dijeratkan pada Bolsonaro, rekomendasi itu diperkirakan akan memancing kritikan terhadapnya. Terlebih diketahui bahwa angka kepuasaan untuk kinerja Bolsonaro merosot menjelang pemilu 2022, yang sebagian besar disebabkan oleh angka kematian Corona yang tinggi di Brasil.

Sejak awal pandemi, Bolsonaro menyabotase pembatasan yang diterapkan kepala daerah terhadap aktivitas warga yang bertujuan menghentikan penyebaran virus, dengan mengatakan perekonomian harus terus berjalan agar orang miskin tidak menderita.

Dia juga bersikeras mendorong pengobatan yang belum terbukti untuk Corona, termasuk dengan obat anti-malaria yang bernama hydroxychloroquine. 

Tidak hanya itu, Bolsonaro juga dikritik secara luas oleh pakar kesehatan umum karena menolak memakai masker di tempat umum, menebar keraguan soal vaksin Corona dan mengumumkan dirinya tidak akan divaksinasi Corona.

Rekomendasi setebal 1.200 halaman itu diketahui menyatakan bahwa dengan bersikeras menyatakan perawatan COVID-19 dengan obat anti-malaria sebagai 'satu-satunya kebijakan praktis pemerintah untuk memerangi pandemi, Jair Bolsonaro secara kuat berkolaborasi dalam penyebaran COVID-19 di wilayah Brasil'.

Disebutkan juga bahwa Bolsonaro merupakan 'sosok utama yang bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintah federal selama pandemi'. 
Kebanyakan anggota Komisi Senat yang tidak berasal dari basis Bolsonaro menyetujui rekomendasi yang disusun Senator Renan Calheiros itu.

Dakwaan-dakwaan yang direkomendasikan Senat Brasil juga mencakup untuk 13 orang lainnya, yang kebanyakan merupakan pejabat aktif atau mantan pejabat Kementerian Kesehatan, juga Gubernur negara bagian Amazonas yang terdampak parah Corona. 

Secara total, laporan itu merekomendasikan dakwaan pidana terhadap dua perusahaan dan 78 orang, termasuk Bolsonaro berserta ketiga anaknya yang semuanya politikus.

Ditambahkan juga dakwaan penyebaran berita palsu usai Bolsonaro dalam siaran langsung via media sosial, pekan lalu, mengklaim secara keliru bahwa orang-orang di Inggris yang menerima dua dosis vaksin terkena AIDS lebih cepat dari yang diperkirakan.

Laporan itu juga mencakup rekomendasi untuk dua dakwaan yang menyebut 'bertanggung jawab secara pidana', yang menjadi dasar untuk pemakzulan. Namun pengajuan voting untuk pemakzulan akan bergantung pada Ketua Majelis Rendah, Arthur Lira, yang dikenal sebagai sekutu setia Bolsonaro.

Menanggapi rekomendasi itu, Senator Flavio Bolsonaro -- salah satu anak Bolsonaro -- menyebutnya lemah secara hukum dan didasari motif politik.

Sementara Bolsonaro diketahui selalu menyangkal tuduhan yang diarahkan terhadapnya terkait pelanggaran dalam penanganan Corona. 

"Kita tahu kita tidak bisa disalahkan atas apapun. Kita tahu kita melakukan hal yang benar sejak saat pertama," ucap Bolsonaro pada Rabu (27/10) waktu setempat.