Selandia Baru Prihatin 'Foto Tentara Australia Pegang Pisau di Leher Anak Afghanistan'

Selandia Baru Prihatin 'Foto Tentara Australia Pegang Pisau di Leher Anak Afghanistan'
DW

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Jacinda Ardern, pada Selasa (1/12) mengatakan bahwa pemerintahnya telah menyuarakan keprihatinan kepada Cina atas upaya merusak citra tentara Australia. Sikap itu muncul setelah diplomat Beijing mem-posting foto palsu seorang tentara Australia memegang pisau di tenggorokan seorang anak Afghanistan.

Pemerintah Australia telah menuntut Beijing meminta maaf dan menghapus foto palsu atau rekayasa tersebut, yang di-posting di Twitter oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, pada hari Senin. Ketegangan ini menandai semakin memburuknya hubungan kedua negara. 

"Selandia Baru telah mendaftar langsung ke otoritas China, kekhawatiran kami atas penggunaan gambar itu," kata Ardern kepada wartawan di parlemen di Ibu Kota Selandia Baru; Wellington.

"Itu adalah posting yang tidak benar, dan tentu saja itu akan menjadi perhatian kami. Jadi itu adalah sesuatu yang kami kemukakan secara langsung dengan cara yang dilakukan Selandia Baru ketika kami memiliki keprihatinan seperti itu," ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Negara kepulauan Pasifik yang kecil dan berfokus pada perdagangan itu telah menjauhi perseteruan yang berkembang antara China dan Australia, dan memiliki kepentingan diplomatik, perdagangan, dan politik yang telah berlangsung lama dengan kedua negara.

Selandia Baru memiliki sejarah bersama, ikatan budaya yang erat, kedekatan geografis, dan hubungan ekonomi yang kuat dengan Australia. China adalah mitra dagang terbesarnya, dengan perdagangan dua arah melebihi NZD33 miliar (USD23 miliar). (Baca: Australia Tuntut China Minta Maaf soal Foto Tentara di Afghanistan)

Selandia Baru, yang merupakan bagian dari kelompok berbagi intelijen Five Eyes dengan Australia, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, bergabung dengan pernyataan yang menyerukan Beijing untuk membatalkan keputusannya untuk mendiskualifikasi legislator terpilih di Hong Kong