Sanksi WADA, Menpora Kirim Tim ke Eropa

Sanksi WADA, Menpora Kirim Tim ke Eropa
Menpora Zainudin Amali

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Sejumlah pihak mengkritik pemerintah terkait sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Indonesia. Menpora Zainudin Amali telah membentuk tim investigasi terkait sanksi tersebut, Zainudin mengatakan tim investigasi tersebut telah diberangkatkan ke Eropa untuk bernegosiasi.

Awalnya sejumlah pihak mengkritik insiden memalukan bendera Merah Putih tak bisa berkibar di Thomas Cup, sebagian mempertanyakan kinerja Menteri Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali. Kritikan itu datang dari sejumlah pihak seperti politisi hingga masyarakat.

Kini Menpora telah memberangkatkan tim investigasi ke Eropa untuk bernegosiasi, berikut ini perjalanan kasusnya.

Komisi X DPR menyebut akan memalukan jika Merah Putih juga dilarang di kejuaraan lain, termasuk MotoGP Mandalika. Komisi X menilai pihak Kemenpora harus berkomunikasi lebih lanjut dengan WADA terkait sanksi tersebut.

Untuk diketahui, Badan Antidoping Dunia (WADA) mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar test doping plan (TDP) pada 15 September 2021. 

WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Jika klarifikasi tidak dilakukan, Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di Tanah Air ataupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri.

Sanksi resmi WADA pun jatuh, rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga terancam. Selain itu, dengan adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional menjadi terancam.

"Kalau sampai MotoGP Mandalika saya kira memalukan kita sebagai bangsa. Sehingga Kemenpora dalam hal ini LADI harus segera berkomunikasi intensif dengan WADA tidak hanya puas dengan kata berjawab via surat," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

Abdul Fikri Faqih menyebut wajar Menpora meminta maaf karena itu diperlukan. Namun, dia meminta Menpora tak sekadar meminta maaf, tapi bekerja secara nyata menghadapi permasalahan ini.

"Permintaan maaf itu perlu karena banyak yang kecewa. Tapi tentu harus diikuti dengan usaha diplomasi yang maksimal ke WADA. Agar sanksi segera dicabut," katanya.

Penantian dan kerinduan masyarakat Indonesia sejak 2002 untuk merebut juara Thomas Cup tertebus dengan kemenangan tim bulutangkis Indonesia atas China di final Thomas Cup 2020. Kendati demikian, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menilai capaian ini kurang sempurna tanpa kibaran bendera Merah Putih sebagai simbol bangsa.

Sylviana menyesalkan kondisi ini. Dia pun meminta agar kejadian tersebut dijadikan pelajaran, khususnya bagi kelembagaan negara yang bertanggungjawab atas kepatuhan regulasi di kejuaraan internasional.

"Komite III DPD RI mendorong agar ke depan, negara wajib hadir dan memastikan terpenuhinya ketentuan lembaga internasional yang telah ditetapkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021).

Senator asal DKI Jakarta itu mendorong agar ke depan dilakukan evaluasi serta investigasi agar hal serupa tidak terulang kembali. Terlebih di saat yang sama DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. RUU tersebut diharapkan kelak saat disahkan menjadi Undang-Undang yang dapat menumbuhkan ekologi sistem keolahragaan, dengan menyeimbangkan kepentingan dan kewenangan pusat dan daerah.

"Atas nama Komite III DPD RI kami berharap permasalahan ini segera selesai dan yang terakhir kali. Kami sampaikan terima kasih kepada Menpora, KOI dan LADI yang telah menyampaikan permohonan maaf," tandasnya, seperti dikutip detik.com. (Jo)