Rumitnya Hukum Pandemi

Rumitnya Hukum Pandemi

Oleh Imas Senopati

JAKARTA, Bali, dan Yogyakarta menerapkan aturan wajib tes rapid antigen untuk keluar masuk ketiga kota itu. Di masa liburan seperti ini warga masyarakat kebingungan, karena aturan masing-masing daerah berbeda-beda. Rumah sakit atau klinik yang melayani beserta tarifnya juga menjadi persoalan.  Pengusaha yang terkait dengan urusan trnasportasi, perhotelan, dan restoran juga ikut bingung. Simpang siur. 

Lalu ada kabar mulai ditemukannya varian baru Covid-19 di Inggris. Semua negara kelabakan tak terkecuali Indonesia. Wilayah Indonesia dikunci untuk pendatang dari luar selama 14 hari. Daerah-daerah destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Bandung lebih kelabakan lagi. Upaya memulihkan pariwisata dilakukan setengah mati, kembali lunglai. Regulasi pun dibuat. Kali ini dikeluarkan oleh Satgas Nasional Covid-19.

Begitu pandemi Covid-19 melanda dunia, semua negara kalang kabut untuk menanggulangi. Pendekatan ilmu kesehatan saja tidak cukup, ilmu-ilmu lain diperlukan karena ternyata wabah ini menghantam semua sektor kehidupan. 

Selain sektor kesehatan, sektor ekonomi paling terasa. Banyak negara mengalami resesi. Angka pertumbuhan minus, banyaknya pengangguran. Pabrik-pabrik berhenti berproduksi. 

Sektor pariwisata, hiburan, transportasi, bahkan peribadatan pun kena imbasnya. 

Lalu untuk penanggulangan dan  pemulihannya semuanya diperlukan regulasi atau pengaturan. Untuk mengatur protokol kesehatan di kantor, di ruang publik, di sektor transportasi, di pertokoan, dan lainnya. 

Sekolah dan kuliah dilakukan secara online. Pekerja kantor diatur bekerja dari rumah atau work from home  (WFH) dan masuk kantor dilakukan bergilir, seminar, konferensi, dan semacamnya juga dilakukan online dan seterusnya. 

Lalu lahirlah peraturan yang  jumlahnya mencapai ribuan atau puluhan ribu di semua negara. 

Di Indonesia pun terbit ratusan peraturan mulai dari peraturan-peraturan yang diterbitkan presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah, mungkin sampai tingkat RW/RT. 

Undang-undang lama, misalnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan kembali menjadi relevan untuk diterapkan. Lalu sejumlah daerah menerapkan peraturan pemerintah (PP) tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Keppres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. 

Lalu ada Pergub yang merupakan turunan dari Perpres, kemudian dalam perjalanan muncul peraturan gubernur tentang PSBB Transisi yang lain lagi aturannya. Ada lagi Permenkes tentang kewajiban karantina, rapid test, swab, dan sebagainya. Rapid test pun terbagi, ada rapit test antibody, ada rapit test antigen. Beranak pinak. 

Sebentar lagi ada pembagian vaksin Covid-19, sekarang Kemenkes sibuk merancang aturannya, mulai dari urutan prioritas kelompok mana yang mesti didahulukan, kriterianya seperti apa, dan bagaimana pendistribusiannya. Semua itu masuk kelompok Hukum Pandemi, karena semuanya dimaksudkan untuk merespon dan mengatasi pandemi sebaik-baiknya. 

Karena keberadaannya diperlukan segera  dan disusun dalam ketergesaan maka tidak semua peraturan dibuat secara sempurna.

Di samping banyak kekurangan di sana-sani, bisa juga di “rimba peraturan” itu saling tumpang tindih atau berkelindan antar daerah yang satu dengan lainnya.  Akibatnya  penerapan peraturan itu mengalami kesulitan. 

Misalnya muncul polemik apakah sanksi dari UU Kekarantinaan kesehatan dapat diterapkan untuk pelanggar PSBB, karena ada yang memahami berlakunya sanksi di undang-undang itu hanya kalau daerah itu menerapkan lockdown, bukan PSBB. 

Bertambah rumit lagi dengan banyaknya hukum tak tertulis di tingkat desa atau RT/RW yang sebenarnya bukan turunan dari peraturan di atasnya. Misalnya ada RT/RW yang memasang portal di jalan masuk lingkungannya, melarang orang yang datang dari desa bertamu ke warga setempat. Kadang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman.

Kondisi darurat

Semua peraturan di daerah dari tingkat provinsi sampai tingkat RT asasnya memang tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat. Saat mengeluarkan ketentuan PSBB Presiden Jokowi sudah wanti-wanti dengan adanya keputusan ini, pemerintah daerah tidak lagi membuat aturan masing-masing yang tidak terkoordinasi.  

Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan yang berada dalam koridor undang-undang, peraturan pemerintah serta Kepres tersebut (Kompas TV, 31/3/2020). 

Selain itu dalam dunia hukum dikenal prinsip “lex superiori derogat legi inferiori”,  peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Kenyataannya tanpa ada peraturan yang lebih rendah kebijakan pemerintah pusat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Akhirnya tetap saja lahir peraturan-peraturan di tingkat daerah. 

Dalam keadaan darurat pandemi seperti ini pemerintah pusat tidak sempat  mengontrol dan mereview terbitnya aturan-aturan di daerah. Di banyak daerah lahir hampir bersamaan karena kebutuhan secepatnya merespon pandemi. 

Pemerintah tingkat provinsi juga tidak mungkin memelototi semua peraturan di kabupaten/kota, apalagi peraturan tak tertulis di tingkat RT/RW. Rumit.

Warga masyarakat walaupun melihat peraturan yang centang perenang antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan di atasnya, juga tidak sempat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. 

Kemendagri juga tak mungkin mampu mereview semua peraturan daerah yang muncul deras di masa pandemi Covid-19 ini. Rumitnya hukum pandemi adalah keniscayaan. 

Selama semua peraturan itu menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, sebaiknya diiktuti dan dipatuhi. Dalam situasi darurat Covid, pikiran dan energi kita tidak perlu dihabiskan untuk urusan peraturan. 

Kita berharap hal ini tidak berlangsung seterusnya. Ke depan kita mempunyai acuan ideal dalam pembentukan peraturan mesti memperhatian pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. 

Salah satu asas di atas yaitu asas dapat dilaksanakan, memiliki arti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitasnya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.  

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

Jika kelak pandemi Covid-19 berakhir,  sikap kita terhadap peraturan perundangan harus kembali normal, prinsip-prinsip pembuatannya, kemungkinan tumpang tindihnya, jaminan kepastian hukumnya mesti kembali terkontrol sesuai prosedur dan mekanisme yang tersedia selama ini, misalnya melalui  mekanisme judicial review dan review Kemendagri untuk peraturan daerah.

Salam sehat, Salam 3M.