Ribuan Buruh Indonesia Turun ke Jalan Gelar Aksi Solidaritas Palestina

Ribuan Buruh Indonesia Turun ke Jalan Gelar Aksi Solidaritas Palestina
Ilustrasi

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan turun ke jalan menggelar aksi solidaritas bagi Palestina dalam konflik Israel di Jalur Gaza.

Aksi solidaritas itu akan digelar di sejumlah lokasi pada Selasa (18/5/2021) besok.

”Ribuan buruh akan turun ke jalan, serempak 18 Mei 2021, pukul 09.00 sampai selesai sesuai arahan petugas keamanan di 24 provinsi yang tercatat,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat konferensi pers virtual, Ahad (16/5/2021).

Ia mengatakan aksi solidaritas itu akan dilakukan oleh buruh di 24 provinsi dan sekitar 300 kabupaten/kota di Indonesia.

Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTB, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan lainnya.

”Anggota KSPI di 5 ribu pabrik lebih di 30 provinsi. Kalau saja setiap pabrik mengirimkan orang pada Selasa 18 Mei nanti, 5 orang saja, kalikan 5 ribu, hampir 25 ribu orang akan ikut aksi itu," katanya.

Iqbal mengatakan, para buruh akan menggelar aksi di depan Kantor PBB, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, serta kantor gubernur, bupati, wali kota, hingga DPRD di daerah masing-masing.

”Aksi akan dilakukan dengan cara damai dan santun, serta wajib mengikuti protokol kesehatan seperti aksi-aksi sebelumnya, termasuk May Day, dengan rapid antigen, menjaga jarak, pakai masker, membawa handsanitizer, dan lainnya," terangnya.

Adapun tuntutan aksi dari buruh hanya satu, yaitu meminta agar agresi militer Israel ke Palestina, khususnya di jalur Gaza segera dihentikan. "Tarik tentara militer Israel dari Masjidil Al-Aqsa," kata Iqbal.

Ia mengatakan para buruh mengecam dan mengutuk keras agresi militer Israel di Gaza kepada masyarakat dan bangsa Palestina.

"Kami mengutuk dan mengecam keras kekerasan yang dilakukan di bulan ramadan oleh tentara dan polisi Israel terhadap masyarakat sipil," katanya.

Serangan udara Israel jalur Gaza terjadi sejak sepekan terakhir. Minggu (16/5/2021) pagi kemarin Israel mengebom rumah pimpinan Hamas di Gaza, Yahya Al-Sinwar. Serangan itu merupakan balasan usai kelompok itu menembakkan serangan roket ke Tel Aviv.

Pejabat kesehatan Palestina menyebut setidaknya empat orang tewas akibat serangan tersebut. Selain di rumah pimpinan Hamas, serangan udara lain juga dilakukan Israel. Petugas medis Palestina melaporkan serangan itu menewaskan seorang ahli saraf Gaza dan melukai istri serta putrinya.

Sementara Jerusalem Post melaporkan sebelum pemboman itu terjadi, serangan roket Hamas di Israel selatan terus berlangsung sepanjang Sabtu (15/5) kemarin.

Tak lama setelah itu, tentara Israel mulai memborbardir jalur Gaza dan mengenai lebih dari 150 sasaran, termasuk rumah dan kantor pemimpin Hamas, Yahya Sinwar.

Akibat serangan itu, media lokal Palestina melaporkan sejumlah orang tewas dan luka-luka. Baik Israel maupun Hamas sama-sama bersikeras akan melanjutkan serangan lintas perbatasan, apalagi setelah Israel menghancurkan gedung 12 lantai di Kota Gaza.

Sebagai bentuk pembalasan atas hancurnya gedung Al-Jala oleh Israel, Hamas menembakkan roket ke Tel Aviv dan kota-kota di Israel selatan pada Ahad pagi.

Konflik yang semakin meluas antara Israel dan Palestina tak kunjung henti. Padahal sudah banyak korban tewas. Hingga kini, Palestina mencatat setidaknya 149 orang tewas dengan 41 korban di antaranya anak-anak. Sementara Israel melaporkan 10 orang tewas termasuk dua anak.

Malaysia dan Indonesia pada Sabtu (15/5/2021) lalu menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak dan menghentikan serangan Israel terhadap Gaza.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan dalam percakapan telepon dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, kedua pemimpin sepakat bahwa "tindakan tercela" Israel harus segera dihentikan.

"Kami memiliki pandangan serupa bahwa komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB harus bertindak cepat menghentikan semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Israel dan menyelamatkan nyawa warga Palestina," kata Muhyiddin dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi.

"Sampai saat ini Dewan Keamanan PBB belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang situasi saat ini di Palestina karena oposisi dari Amerika Serikat," katanya seperti dikutip dari Channel News Asia, Ahad (16/5/2021).

Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tadi malam menghadiri pertemuan darurat tingkat Menlu negara-negara organisasi kerjasama Islam (OKI). Lewat twit yang diunggah pada hari Sabtu (15/5/2021) Retno berujar pertemuan yang digelar secara virtual itu membahas agresi Israel terhadap Palestina.

“Saya akan hadir dalam pertemuan virtual Tingkat Menlu Open – Ended Emergency Meeting OIC Executive Committee pada hari Ahad, 16 Mei 2021, yang membahas agresi Israel terhadap Palestina,” kata Retno.

Ia mengatakan Indonesia secara tegas mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan lebih dari 100 korban jiwa warga sipil Palestina. Retno juga menegaskan Indonesia akan selalu bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. ”Sudah terlalu lama hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel,” kata Menlu.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai serangan Israel di Jalur Gaza melanggar hukum internasional. Dia juga mengaku kecewa dengan serangan yang menelan banyak korban jiwa itu.

"Sekretaris Jenderal kecewa dengan meningkatnya jumlah korban sipil, termasuk kematian sepuluh anggota keluarga yang sama, termasuk anak-anak, akibat serangan udara Israel tadi malam di kamp al-Shati di Gaza, yang konon ditujukan pada seorang pemimpin Hamas," ungkap juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari AFP, Ahad (16/5).

Ia meminta agar serangan yang melanggar hukum ini dapat dihindari ke depan. "Sekretaris Jenderal mengingatkan semua pihak bahwa setiap target sipil, dan struktur media secara sembarangan melanggar hukum internasional dan harus dihindari dengan segala cara," sambungnya.