Pro Papua Merdeka, Pemerintah RI Harus Waspada dengan Presiden Baru Dewan Hak Asasi Manusia 2021

Pro Papua Merdeka, Pemerintah RI Harus Waspada dengan Presiden Baru Dewan Hak Asasi Manusia 2021
Duta Besar Nazhat Shameem Khan terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Diplomat Fiji yang bertugas di Jenewa, Duta Besar Nazhat Shameem Khan terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB dalam pemungutan suara tertutup, Jumat lalu (15/1/2021).

Semua 47 anggota badan HAM yang berbasis di Jenewa itu memberikan suara mereka untuk menunjuk presidennya selama 2021 – siklus tahunan dewan itu yang ke-15. Duta Besar Nazhat Shameem Khan adalah Perwakilan Tetap Republik Fiji untuk Kantor PBB di Jenewa. Ia akan memimpin badan PBB itu selama 2021.

Kepresidenan Khan langsung dimulai dan ia bergabung dengan Duta Besar Bahama, Sudan, dan Belanda, setelah ketiganya terpilih sebagai wakil presiden Dewan HAM pada Desember lalu, untuk bekerja selama tahun yang berjalan ini. 

Pemilihan wakil presiden keempat, dari blok negara-negara Eropa Timur, akan dilaksanakan setelah negosiasi di dalam grup itu. Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, menyambut pemilihan Duta Besar Khan sebagai kemenangan bagi hak-hak dasar semua orang yang rentan akan dampak perubahan iklim.

“Kepastian fundamental Pemerintah Fiji tentang kesetaraan bagi semua warga Fiji itu menempatkan HAM di tengah-tengah pembangunan nasional kita, menyebabkan kemajuan yang pesat dalam memulai perlindungan-perlindungan berbasis HAM dan capaian bersejarah kita sebagai negara Kepulauan Pasifik pertama di Dewan HAM PBB," katanya.

“Kepemimpinan Fiji dalam dewan itu terjadi pada saat yang kritis bagi kemanusiaan, karena keadaan darurat iklim mengancam HAM dalam tingkat global dan antargenerasi, dan Duta Besar Khan sangat sesuai untuk membantu mengarahkan komunitas internasional kita menuju masa depan yang penuh keadilan, keadaban, dan martabat bagi semua orang,” tegas Perdana Menteri Bainimarama.

Duta Besar Khan dipilih melalui proses pemungutan suara rahasia di mana semua 47 anggota badan hak asasi manusia yang berbasis di Jenewa memberikan suara mereka untuk menunjuk presidennya pada tahun 2021. 

Khan menyisikan pesaingnya Dua kandidat sebagai Negara Asia Pasifik adalah Yusuf Abdulkarim Bucheeri (Wakil Tetap Bahrain) dan Ulugbek Lapasov (Wakil Tetap Uzbekistan). Sesuai aturan prosedur dari mayoritas anggota yang hadir memberikan suara  sebagai berikut: Duta Besar Khan - 29 suara; Duta Besar Bucheeri - 14 suara dan Duta Besar Lapasov - 4 suara. Duta Besar Fiji Nazhat Shameem Khan  wanita pertama  yang berhasil terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Sebelum pengangkatannya ke Jenewa, Khan adalah seorang praktisi hukum dan konsultan hukum, melatih hakim di Fiji tentang hak asasi manusia, hukuman, dan peradilan pidana. MS. Khan bekerja selama 16 tahun sebagai jaksa penuntut di Fiji, dan selama waktu itu diangkat sebagai Direktur Penuntutan Umum Fiji pada tahun 1994. 

keterangan foto : Pemberontak Pro Papua Merdeka Benny Wenda (paling kiri) bersama Nazhat Shameem Khan, (ketiga dari kiri).

Indonesia Harus Waspada

Pada 1999, ia diangkat sebagai hakim Pengadilan Tinggi wanita pertama di Fiji. Khan lahir pada tahun 1960 di Fiji. Ia memiliki gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sussex, Inggris Raya, Magister Hukum dari Universitas Cambridge, dan Magister Filsafat Kriminologi dari Universitas Cambridge. 

Selain itu, ia aktif dalam medukung organisasi Fiji Women's Crisis Centre Fiji Women's Rights Movement. Sebagai informasi, Fiji Women's Crisis Centre Fiji Women's Rights Movement adalah Bagian dari pendukung free west papua campaign  diwilayah asia pasifik.  

Organisasi free west papua campaign adalah organisasi yang diketuai oleh sudara Benny Wenda. Organisasi ini merupakan Bagian dari Party National West Papua Pendiri Gerakan ULMWP. 

Tentunya, Organisasi free west papua campaign akan mengambil Keuntungan  dari moment ini. Mereka akan menjalankan agenda Bersama Fiji Women's Crisis Centre Fiji Women's Rights Movement untuk meminta membuka akses PBB dan tekanan terhadap Jakarta tetang kasus pelanggaran HAM di Papua.