Petinggi Demokrat Tak Terima Diminta Luhut agar SBY Duduk Manis

Petinggi Demokrat Tak Terima Diminta Luhut agar SBY Duduk Manis
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan respon Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2018 silam.

Pasalnya, pernyataan SBY tersebut adalah bentuk masukan, kritikan, dan saran serta sikap kenegarawanan yang ditunjukkan SBY sebagai orang yang pernah memimpin bangsa ini.

Pada 2018 silam, SBY mengingatkan para pemimpin untuk tidak menakut-nakuti masyarakat dengan kekuasaan yang dimiliki. SBY juga mengajak Pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat dan apabila ada yang keliru dari cara masyarakat mengkritik, Pemerintah harus mengayomi masyarakat. 

Pernyataan SBY itu mencuat kembali di publik dan mendapatkan tanggapan dari Luhut B Panjaitan dalam acara Kick Andy pada  pada Minggu (25/7/2021) lalu. Luhut menyarankan SBY untuk lebih duduk manis dan hanya sesekali mengkritik seperti yang dilakukan oleh B. J. Habibie.

Menurut Syarief Hasan, Pak Luhut ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik di era demokrasi sekarang. "Mendorong Pak SBY yang sering memberikan kritikan, masukan, dan saran agar lebih banyak duduk manis dan diam menunjukkan tidak dewasanya LBH sebagai pemimpin untuk menerima kritikan dari masyarakat. Padahal, kritikan itu adalah cara untuk mengingatkan Pemerintah agar lebih baik,", ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, kritikan dan saran adalah bentuk check and balances dalam negara demokrasi. "SBY sebagai Ketua umum saat itu dan sekarang sebagai Ketua Majelus Tinggi Partai Demorat, tentu wajib menyampaikan aspirasi  masyarakat yang memberi masukan bukan berarti tidak menyukai Pemerintah, tetapi ingin menghidupkan check and balances," jelas Syarief.

Selain itu kata Syarief, SBY merupakan pemimpin salah satu partai politik yang saat ini berposisi diluar pemerintahan  "Dalam negara demokrasi, Partai Politik harus hadir sebagai tiang penyanggah demokrasi. Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik yang juga bukan bagian dari koalisi punya kewajiban untuk menjaga keseimbangan demokrasi lewat kritikan dan narasi perbaikan yang membangun, bukan dianggap ingin memecah belah bangsa," tambah Syarief.

Syarief Hasan mengatakan, pernyataan SBY ditujukan untuk perbaikan bangsa. "Pernyataan SBY yang tentu masih relevan sampai saat ini bertujuan untuk mengingatkan para penguasa agar memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat. SBY berharap masyarakat sebagai orang yang menitipkan amanah kepada para pemimpin harus diayomi, bukan malah se akan-akan ditakut-takuti dengan pola komunikasi tertentu," ungkap Syarief Hasan.

Syarief mendorong Pemerintah untuk terbuka dengan kritikan dan saran. "Pemerintah/penguasa harus terbuka dengan kritikan dan saran sebagai bagian dari proses koreksi dan perbaikan tata kelola negara ini. Kritikan terhadap penanganan Covid-19 misalnya, bukan berarti tidak menyukai Pemerintah tapi ingin agar penanganannya menjadi lebih baik," ungkap Syarief Hasan.

Masyarakat yang mengkritik kata Syarief, juga harus diberi ruang dan didengarkan. Tidak perlu ada lagi kasus pemanggilan mahasiswa oleh rektorat kampus hanya karena mengkritik Pemerintah. Pola-pola seperti ini harus diubah untuk menjaga iklim demokrasi tetap berjalan baik.

SBY dan BJ Habibie menurut Syarief, adalah dua tokoh bangsa yang punya karakteristik masing-masing.

"Alm. B.J Habibie adalah tokoh bangsa yang punya karakter kuat, tapi SBY juga memiliki karakter dan pandangannya sendiri dalam melihat bangsa. SBY bukan Habibie atau Habibie bukan SBY dan tidak perlu dibanding-bandingkan, karena keduanya memiliki pandangan berbeda, namun memiliki kesamaan dan visi melihat perbaikan pada negara ini kedepan. Itu yang paling penting," ujarnya.

“Partai Demokrat sangat menghargai, menghormati semua mantan Presiden RI  dan tidak pernah membanding-bandingkan satu sama lain dan SBY sebagai pemimpin yang pernah memimpin negeri ini, melainkan  ingin melihat munculnya perbaikan-perbaikan ke depan bukan sebaliknya. Untuk itu proses  check and balance justru harus ditingkatkan bukan disuruh diam dan kalau itu terjadi maka pemerintah ini cenderung otoriter. Semoga Indonesia ke depan lebih baik dalam berdemokrasi,” pungkasnya.