Petamburan Jangan Sampai Jadi Moro-nya Indonesia

Petamburan Jangan Sampai Jadi Moro-nya Indonesia
Tribunnews.com

Oleh Imas Senopati

JUDUL di atas sengaja dipasang untuk merespons peristiwa dua hari yang lalu di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketika aparat dari Kodim atau kepolsian dihalang-halangi masuk kawasan itu. Moro di Mindanao adalah daerah di Filipina Selatan yang “berotonomi khusus” luput dari penguasaan Negara Filipina. Wilayahnya luas, punya pasukan dan menjadi duri dalam daging Filipina. Petamburan, sebuah perkampungan di kecamatan Jakarta Pusat. Di kawasan itu Muhammad Rizieq Shihab dan dikenal sebagai markas Front Pembela Islam (FPI).

Polisi yang berniat mengantar surat pemanggilan Rizieq Shihab untuk diperiksa di Polda Metro dihalang-halangi dan dicerca oleh sejumlah anggota FPI itu melewati jalan masuk ke kawasan Petamburan. Rombongan polisi baru bisa masuk setelah dikawal pasukan Brimob. Beberapa hari sebelumnya petugas penyemprot disinfektan pun dihalangi, sampai harus dikawal tentara. Aneh dan ironis, aparat yang berwenang tidak dapat melewati jalan umum, seolah jalan itu milik kelompok. Sampai-sampai ada aparat yang menjelaskan kepada mereka yang menghalang-halangi bahwa kawasan Petamburan ini masih merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Ada sejarah panjang Moro. Bangsa Moro mendiami wilayah selatan Filipina, khususnya Pulau Mindanao, kepulauan Sulu, Palawan dan Basilan. Mereka umumnya memeluk Islam. Bangsa Moro terdiri atas 13 suku etno-religius yang disatukan kesamaan agama. Sebutan Moro awalnya dipakai orang-orang Spanyol untuk merujuk pada kaum Muslimin yang menghuni wilayah Filipina selatan. Moro diambil dari kata Moor yang berarti 'orang buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan pembunuh.' Dengan demikian, ada perspektif orientalisme di balik penamaan itu. Bangsa Spanyol memandang orang-orang Islam di Filipina sebagai "orang lain" yang berbahaya.

Alasan orang-orang dari Eropa itu tidak lepas dari sejarah Spanyol yang sempat di bawah pemerintahan raja-raja Muslim. Saat itu, wilayah tersebut dinamakan sebagai al-Andalus atau Andalusia. Orang-orang Islam yang berasal dari Andalusia disebut Moor pada abad pertengahan. Semasa diperintah para sultan Muslim, kaum Kristen setempat menanti-nanti runtuhnya kedaulatan Islam di Andalusia. Bahkan, kaum Muslim dianggapnya sebagai musuh bebuyutan. Hingga akhir abad ke-15, kekuatan umat Islam kian melemah. Satu-satunya kedaulatan Muslim yang tersisa di Andalusia hanya Granada.

Keadaannya berbalik saat raja-raja Kristen berkuasa. Orang Kristen Spanyol pun menamakan pemeluk Islam dengan sebutan sinis: moor. Kebiasaan itu juga diterapkan pada kaum Muslimin di negeri-negeri luar, termasuk Filipina. Siapa saja yang menolak kolonialisme Spanyol, dijulukinya bangsa Moor atau Moro. Periode penjajahan Spanyol atas Filipina berlangsung terutama antara tahun 1521 dan 1898.

Konflik Moro adalah sebuah pemberontakan yang sedang berlangsung di pulau Mindanao, Filipina.  Pada 1969, ketegangan politik dan pertempuran terbuka berkembang di antara Pemerintah Filipina dan kelompok-kelompok pemberontak Muslim Moro. Pemberontakan Moro berujung pada pembantaian Jabidah, yang menewaskan 60 komandan Muslim Filipina atas operasi terencana untuk mengklaim kembali bagian timur negara bagian Malaysia Sabah Sebagai tanggapannya, profesor Universita Filipina Nur Misuari mendirikan Front Permbebasan Nasional Morom(FPNM), sebuah kelompok pemberontak bersenjata yang berniat mendirikan Mindanao yang independen. Pada tahun-tahun berikutnya, FPNM terbagi dalam beberapa kelompok yang berbeda yang meliputi Front Pembebasan Islam Moro yang ingin mendirikan sebuah negara Islam di Filipina. Pemberontakan Moro berakar dalam sejarah panjang pemberontakan orang Bangsamoro melawan penguasa asing, bermula pada aneksasi Amerika atas Filipina pada 1899. Sejak itu, pemberontakan Moro beralih melawan pemerintah Filipina.

Bangsa Moro mendiami wilayah selatan Filipina, khususnya Pulau Mindanao, kepulauan Sulu, Palawan dan Basilan. Mereka umumnya memeluk Islam. Bangsa Moro terdiri atas 13 suku etno-religius yang disatukan kesamaan agama. Umat Islam Moro pada tahun 1960-an bersama-sama menentang kebijakan yang memusnahkan mereka dengan mulai melakukan gerakan perlawanan terorganisir. Pada waktu yang berbeda, mereka mempertahankan perlawanan mereka di bawah organisasi yang berbeda. Berdasarkan perjuangan ini, pemimpin Front Pembebasan Islam, Selamet Hashim, kemudian setelah ia wafat pada tahun 2003, Haji Murat Ibrahim melanjutkan negosiasi dengan pemerintahan Filipina. Pada 2012, sebuah perjanjian kerangka kerja ditandatangani antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro MILF untuk mengakhiri perang saudara, yang berlangsung selama 40 tahun, menewaskan 120.000 orang dan menyebabkan dua juta orang harus bermigrasi. Pada tahun 2014, dibentuk Komite Pengamat Independen untuk mengamati proses perdamaian. Kepala negara Filipina saat ini, Duterte, berjanji untuk membentuk daerah otonom di Moro pada kampanye pemilihan umum 2014.

Dalam referendum yang terjadi pada 21 Januari 2019, otonomi Muslim Moro mendapatkan 80% suara. Setelah itu, terbentuk “Otoritas Transisi Bangsamoro” yang beranggotakan 80  orang. Otoritas ini, yang akan bertugas sebagaimana parlemen, akan menjalankan manajemen Bangsamoro hingga 2022.

Dengan diterimanya referendum, 75% pajak yang akan dipungut di daerah akan menjadi milik pemerintah daerah dan 25% untuk pemerintah pusat. Sementara 75% dari pendapatan sumber daya alam akan berada di wilayah tersebut, 25% akan ditransfer ke pemerintah pusat. Umat Islam di Bangsamoro akan dapat menetapkan hukum Islam di wilayah tersebut. Penerapan hukum Islam hanya di antara mereka sendiri. Orang-orang Kristen di Moro akan tunduk pada Hukum Negara Filipina. Umat Islam Moro akan sepenuhnya independen dari urusan dalam negerinya, dan akan bergantung pada pemerintah Filipina untuk urusan luar negeri dan keamanan.

Petamburan Riwayatmu Dulu

Lalu bagaimana asal muasal nama Petamburan. Tak banyak informasi detil yang menjabarkan asal muasal nama Petamburan. Namun, dilansir dari encyclopedia.jakarta-tourism.go.id, nama Petamburan ini bermula pada masa lalu di daerah tersebut ada seorang penabuh tambur. Tambur dalam Kamus Bersar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dilansir melalui kbbi.web.id berarti alat musik pukul, berbentuk bundar dibuat dari kulit yang diberi berbingkai; genderang. Pada masa lampau, ada seorang penabuh tambur yang sangat tersohor di wilayah itu.

Dr Lilie Suratminto dari UI mempunyai pendapat berbeda. "Nama Petamburan itu dari kata tambur. Tempat bermain tambur. Biasanya kalau ada orang meninggal diiringi oleh itu (tambur)," ungkapnya. Pemain musik yang memainkan tambur berasal dari orang-orang Betawi masa itu. Setiap mengiringi orang meninggal, para pemain biasanya memainkan alat musik terompet dan tambur. Bagi pelayat yang hadir pun tak bisa sembarang. "Yang meninggal di sini orang-orang Eropa. Pelayat juga ada kelasnya, yang pertama, kedua, ketiga siapa," ungkapnya. Kemungkinan lain, Lilie menjelaskan bahwa nama berasal dari keberadaan tempat pembuatan tambur untuk militer.

Sebagai bagian dari wilayah ibukota negara Indonesia, kelurahan Pertamburan dihuni oleh beragam etnis. Warga asli tentu saja orang Betawi, tapi banyak etnis lain yang tinggal di situ seperti Jawa, Sunda, Banten, Batak, Minangkabau, Tionghoa, dan lainnya. Berdasarkan agama yang dianut BPS Jakarta Pusat mencatat pemeluk agama di Petamburan ada Islam (83,49%), Protestan 13.00%, Katolik 3.00%, agama Hindu 0,30%, dan Budha 0,20%. Jadi baik dari sisi etnis dan agama yang dianut penduduk Petamburan itu beragam atau majemuk.

Ini berbeda dengan Moro, terutama sejarah kelahiran dan perkembangannya. Petamburan meskipun warga terbesarnya beragama Islam, semua tetap menjadi warga negara Indonesia. Mereka tetap berhubungan secara bebas dengan warga Jakarta yang majemuk. Mereka mendapat layanan dari pemerintahan dari tingkat kelurahan sampai pusat sama dengan warga di kota Jakarta lainnya. Sejak berdirinya FPI hingga kini banyak warga daerah lain yang sering berkumpul di situ. Kalau ada acara di Petamburan banyak warga dari daerah lain, dari luar Petamburan maupun dari luar Jakarta yang memenuhi kawasan Petamburan. 

Nah, mestinya harus disadari bahwa Petamburan bukanlah Moro yang di Mindanao, Filipina. Sejarah kelahiran dan perjalanannya pun berbeda. Belum pernah ada penjajajahan atau perlakuan diskriminatif di sana. Warga dari etnis mana dan beragama apa saja diperlakukan sama. Jangan sampai ada kesan Petamburan itu kawasan istimewa yang warganya berkehidupan eksklusif. Hukum dan norma mesti tunduk dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Warga dari luar yang melintas tidak boleh dihalang-halangi. Apalagi aparat yang bertugas melaksanakan proses penegakan hukum wajib dihargai. Semuanya harus taat hukum.

Kita setuju terhadap pernyataan Kapolri Idham Aziz, tidak ada yang boleh menghalang-halangi aparat yang menjalankan tugas penegakan hukum. Ada sanksi pidana bagi siapa pun yang menghalangi proses hukum. Kita dukung pernyataan itu dan kita tunggu tindakan nyatanya. Memang tidak boleh ada negara dalam negara.

Salam NKRI