Persidangan Online di Masa Covid-19

Persidangan Online di Masa Covid-19
Foto-kompas

HADIR di hadapan kita kini persidangan elektronik yang dikenal juga dengan persidangan virtual, persidangan online atau daring. Memang tidak seheboh ojek online, belanja online, seminar online, kuliah online, sekolah online, perbankan online, atau hal lain yang dilabeli “online” di belakangnya. Karena persidangan online ini lebih dirasakan dan menjadi perhatian para pencari keadilan dan tidak terlalu berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Berbeda dengan online-online lainnya yang banyak mengubah perilaku masyarakat. Persidangan online menjadi ramai dan diperdebatkan setelah digelarnya sidang secara online di  Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili M Rizieq Sihab, mantan pentolan eks Front Pembela Islam (FPI) dalam perkara kerumunan di masa pandemi covid-19. 

Sebenarnya persidangan elektronik bukan barang baru di Indonesia. Mahkamah Agung melalui kebijakan e-Court dan e-Litigation, pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum masa pandemi covid-19. 

Hanya saja, persidangan elektronik itu terbatas  pada perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 persidangan elektronik ini merambah ke persidangan perkara pidana. 

Di Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Adminstrasi dan Persidangan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tidak jelas-jelas disebut dalam pertimbangan terbitnya Perma karena pandemi covid-19. 

Hanya disebutkan bahwa dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
 
Dalam Ketentuan Umum Perma No.4 Tahun 2020 dijelaskan bahwa “Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau kedaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan elektronik. 

Terbitnya Perma itu mesti dimaknai sebagai upaya agar proses peradilan pidana tetap berlangsung saat adanya pandemi covid-19, persidangan itu tetap dapat diterapkan kapan saja jika memang diperlukan oleh berbagai sebab.

Sidang pengadilan elektronik untuk perkara pidana itu bukan suatu keharusan, melainkan sebagai opsi lain di samping pengadilan tatap muka yang sudah berlangsung selama ini. 

Mahkamah Agung dalam pertimbangan diterbitkannya Perma ini menyatakan bahwa dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Jadi tidak disebut secara tersurat Perma ini diterbitkan karena pandemi covid-19. 

Artinya setelah berakhirnya covid-19, persidangan virtual tetap dapat dilaksanakan selama tidak ada pencabutan atas Perma tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 4/2020, “persidangan dilaksanakan di ruang sidang pengadilan dengan dihadiri penuntut, terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”  

Baru di pasal 2 ayat (2) Perma itu disebutkan bahwa “dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan sedang berlangsung, hakim atau majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

Tidak seperti perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, yang prinsipnya hanya ada dua pihak dan hakim. 

Para pihak bisa mengirim berkas secara elektronik ke akun pengadilan yang bersangkutan  dari mana saja, sedangkan untuk perkara pidana tempatnya sudah dibagi-bagi: majelis hakim, panitera, penuntut bersidang di ruang pengadilan;  terdakwa mengikuti sidang dari rumah tahanan tempat terdakwa ditahan, didampingi atau tanpa didampingi penasihan hukum. 

Opsi lainnya, hakim dan panitera bersidang dari ruang sidang pengadilan, penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut sedangkan terdakwa mengikuti sidang dari rutan atau lapas tempat terdakwa ditahan. 

Konsekuensinya persidangan memerlukan peralatan elektronik yang memadai, agar antara majelis hakim, panitera, jaksa, terdakwa, pengacara dapat saling melihat dan mendengar jalannya sidang secara langsung.

Karena baru, persidangan elektronik untuk perkara pidana menimbulkan banyak soal dan terkesan rumit. Kalau kita pernah menyaksikan sidang pengadilan melalui tayangan televisi, terlihat penuh warna. 

Di samping terpisahnya para subjek di beberapa tempat juga terdapat peran peralatan yang yang tak biasa ada dalam sidang tatap muka, seperti laptop, mobile phone,  jaringan internet, CCTV, hands free, masker, face shield, dokumen elektronik, dan sebagainya. 

Kalau persidangannya sendiri biasa-biasa saja. Tidak ada hukum acara yang disimpangi, termasuk atura-aturan dalam KUHAP. Banyak soal itu lebih pada kerumitan peralatan, namun sifat terbuka untuk umum yang diharuskan dalam semua sidang pengadilan tetap terlaksana.

Sebelum ada Perma Nomor 4 Tahun 2020  sebenarnya sudah ada Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang memang tidak mencakup perkara pidana. Perma ini objeknya lain, karena yang persidangan perkara perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. 

Diatur juga dalam Perma itu tentang teknis pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.
 
Jika kita ikuti keberatan atau perdebatan tentang persidangan perkara pidana online akhir-akhir ini bukan pengaturannya, melainkan pada praktik penerapannya.

 Di samping khalayak belum terbiasa dengan persidangan seperti ini, hakim, jaksa, panitera, dan terdakwanya sendiri terkesan kikuk, karena belum terbiasa dengan persidangan dengan para subjek yang terpisah-pisah dan penggunaan peralatan elektronik. 

Masih memerlukan adaptasi atau penyesuaian dengan tradisi baru itu. Sejauh ini belum terlihat adanya pengurangan hak-hak terdakwa, termasuk hak asasi manusia. Karena hal-hal yang dilakukan hakim, jaksa, terdakwa, saksi, ahli, dan panitera di persidangan online tetap seperti persidangan tatap muka. Masing-masing dapat saling melihat dan berkomunikasi. Selama semua pihak, para subjek di persidangan akomodatif sebenarnya tidak ada masalah. 

Kalau pun ada kendala sebenarnya lebih bersifat teknis, seperti peralatan laptop, sambungan internet, signyal yang tidak berfungsi dengan baik. Juga kemungkinan belum tersedianya dokumen elektronik. Hal-hal teknis itulah yang perlu diantisipasi dengan baik. 

Dalam Perma tersebut adanya kemungkinan kendala teknis sudah diantisipasi di pasal 17, tentang penundaan sidang dan sebagainya. 

Yang perlu diperhatikan dalam persidangan online adalah kesiapan peralatan dan penguasaan pengoperasian teknologi oleh aparat pengadilan, kejaksaan, terdakwa, dan semua pihak yang terlibat. 
Setahun setelah berlakunya Perma tersebut memang masih memerlukan evaluasi pelaksanaan sidang online ini, agar tujuan peradilan modern berbasis teknologi ini mampu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tercapai. ***