Persatuan Doktrin Warisan Leluhur

Persatuan Doktrin Warisan Leluhur

Oleh: As'ad Said Ali

Mempertahankan dan memelihara persatuan adalah elemen dasar bagi tetap tegaknya “Negara Indonesia yang Berdasarkan Pancasila”. Bhineka Tunggal Ika merupakan doktrin persatuan warisan leluhur bangsa yang dikumandangkan kembali oleh Bung Karno pada 1951.

Doktrin itu lahir kembali karena setelah merdeka, rasa persatuan yang ditegaskan dalam “ Sumpah Pemuda “, berpotensi terkoyak ketika setiap golongan dan daerah, saling memperjuangkan kepentingan masing-masing, sehingga terjadi  “conflict of interest”.

Pasca Reformasi ketika keran kebebasan dibuka lebar bahkan sangat lebar melalui liberalisasi politik, ekonomi, sosial- agama sesuai persyaratan lembaga keuangan dunia  sebagai kepanjangan negara donor untuk mengentaskan dari krisis ekonomi dan moneter, bibit perpecahan muncul lagi dan lebih masif.

Sejak akhir 1990-an, mulai masuk trans-nasional ideologi dan trans nasional organisasi, baik politik, agama, jurnalis, buruh dan lain-lainnya. Ada aspek positif, karena terjadi transformasi nilai untuk perkuat khasanah visi bangsa. Tetapi ketika anak bangsa menelan nilai baru asing tanpa filter “ Pancasila “ , maka muncullah gejala perpecahan. Dan itulah yang kita rasakan sekarang.

Tidak ada kata lain, kita harus terus belajar menjadi saudara dalam ikatan kebangsaan dan menghargai perbedaan masing masing karena kalau tidak kita hancur ditelan arus globalisasi yang ganas. Uni soviet terpecah menjadi 15 negara, Yugoslavia jadi  6 negara, Cekoslovakia dan Sudan jadi dua, karena tekanan asing saudara kita Timor Leste juga memisahkan diri. Cukup di situ.

Dan persatuan tetap terpelihara kalau kita seluruh warga bangsa menyadari pentingnya wawasan persatuan yang diiwariskan oleh pemimpin bangsa sejak lama, karena itu adalah kearifan lokal . Rakyat mengikuti dibelakang dan para pemimpin yang memimpin didepan. Kita senantiasa memerlukan pemimpin bijak, tahu aspirasi rakyat, adil dan berbicara jujur serta mampu membangun optimisme.

*Dr (HC) KH As'ad Said Ali, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).