Perpres 10/2021: Shadow Oligarchy Kembali Beraksi

Perpres 10/2021: Shadow Oligarchy Kembali Beraksi
Muhammad Abdulkadir Martoprawiro

Oleh: Muhammad Abdulkadir Martoprawiro

DALAM BATANG tubuh Perpres nomor 10 tahun 2021, tidak ada kata-kata miras sama sekali. Perhatikan judulnya: Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bandingkan dengan judul Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. 

Perpres ini tidak hanya menguatkan usaha besar, tetapi juga menetapkan berbagai landasan, untuk penguatan koperasi dan UMKM. Bidang usaha yang merupakan warisan budaya turun-temurun, misalnya, dialokasikan untuk koperasi dan UMKM. 

Perpres nomor 10 tahun 2021 ini dengan lampirannya berjumlah 144 halaman. Bandingkan dengan Perpres miras nomor 74 tahun 2013 di masa SBY yang hanya 7 halaman. Lampiran itu memberi kejelasan, mana wilayah usaha yang tidak bisa dimasuki oleh usaha besar, melainkan dialokasikan untuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Apa itu shadow oligarchy? Shadow oligarchy merupakan sekelompok elit Indonesia, yang selama ini menggadaikan alam Indoensia, dan memperlakukan sebagian rakyat sebagai budak. Mereka menjual alam kita yang kaya ke pihak asing dengan harga murah. Shadow oligarchylah yang bertanggung jawab atas devaluasi rupiah yang merupakan salah satu yang tergila di dunia sejak Indonesia merdeka. 

Shadow oligarchy  mulai bertumbuh menggurita secara pelan tapi pasti, sejak Indonesia menandatangani perjanjian dengan Freeport, hanya 1 bulan sejak pelantikan pertama Soeharto sebagai presiden. Setelah itu, kita menyaksikan alam Indoensia dikapling untuk asing, di sebelah sana AS (Freeport, Chevron, Newmont, ConocoPhillips, Exxon), di tengah ada Perancis (Total Indonesie), di tempat lain Inggris (British Petroleum). 

Kerja menggadaikan alam Indonesia tidak hanya lewat pertambangan dan perminyakan, melainkan juga hutan. Satu contoh, izin usaha perkebunan sawit di Boven Digul, Papua, dibongkar lewat investigasi oleh Majalah Tempo  dan satu koran di Malaysia. Ternyata, jajaran direksi perusahaan sawit itu, hanya satu orang yang pengusaha, sisanya adalah pembantu rumah tangganya, sopirnya, dll. Lalu siapa yang mengelola usaha tsb? Satu tim expert di Singapura, dan sedikit dari Malaysia. 

Lalu apa yang dimaksud dengan perbudakan oleh shadow oligarchy? Mereka memelihara kemiskinan pada petani kecil seluruh Indonesia. Saking serakahnya, shadow oligarchy  tidak hanya menguasai usaha dengan modal ratusan milyar atau triliunan, tapi juga ratusan perusahaan kecil dengan modal di bawah Rp 10 M, yang membeli kekayaan petani sebelum panen yang terpaksa dilepas petani dengan harga murah. Itulah perbudakan yang nyata. Bahkan di masa Orde Baru, perbudakan itu disahkan oleh negara, a.l. lewat pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dipimpin oleh Tommy Soeharto, yang seolah membantu petani, tapi sebetulnya menghancurkan harga di tingkat petani, demi keserakahan yang brutal. 

Lalu bagaimana Perpres 10 tahun 2021 berusaha menghentikan perbudakan itu? Pemerintah membuat daftar usaha yang tidak boleh lagi dikuasai oleh perusahaan besar, melainkan hanya boleh ditangani oleh usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi. UU Cipta Kerja dan Perpres 10/2021 mendefinisikan usaha mikro, kecil, dan menengah secara jauh lebih rinci dibanding definisi sebelumnya, agar tidak ada pengusaha besar yang membuat UMKM dan bersembunyi di belakangnya. Batas modalnya pun dibuat tinggi, yaitu usaha di bawah Rp 10 milyar harus diserahkan ke UMKM dan koperasi. 

Banyak komunitas, lsm, organisasi nirlaba, gerakan sosial, dll., yang bersemangat menyambut Perpres 10/2021 ini. Mereka mengembangkan berbagai program untuk membuat UMKM “naik kelas”, misalnya dari usaha mikro ke usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah, yang tentu lebih baik lagi kalau bisa menjadi usaha besar. Berbagai gerakan dirancang untuk menguatkan akses UMKM terhadap modal, juga menguatkan akses terhadap pemasaran, legalitas, teknologi, informasi, dan SDM. 

Perpres 10/2021 melindungi UMKM dan koperasi yang “naik kelas”. Di situ dibuat ayat (aturan), untuk usaha yang dikelola UMKM yang akhirnya bertumbuh sehingga masuk kategori usaha besar, padahal bidang usahanya  akhirnya masuk kategori usaha besar, TETAP DAPAT mengelola usahanya, walau tidak termasuk bidang usaha untuk usaha besar. Jadi, ada pembedaan antara pengusaha besar yang turun ke bawah (demi keserakahan misalnya), dengan pengusaha kecil yang bertumbuh. 

Dengan membatasi beberapa bidang usaha hanya untuk koperasi dan UMKM, maka usaha yang meraup kekayaan lewat perbudakan seperti dijelaskan di atas, menjadi terancam. Shadow oligarchy  juga berkepeintingan untuk menjaga agar pengusaha menengah tidak terlalu banyak, sehingga ekonomi Indonesia menjadi sangat tergantung kepada mereka.

Pelaku ekonomi Indonesia tidak berupa struktur piramid yang kuat. Semestinya, jumlah konglomerat itu sedikit di puncak piramid, lalu jumlah pengusaha menengah banyak di tengah piramid, dan paling banyak adalah koperasi dan UMKM di dasar piramid. Saat ini, bagian tengah piramid seperti bolong.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh shadow oligarchy, saat menjatuhkan Gus Dur. Mereka mudah saja mengganggu ekonomi Indonesia, dengan urunan ratusan triliun untuk memborong dolar, agar rupiah terganggu. Karena lemahnya kemampuan koperasi dan UMKM untuk naik kelas, yang menyebabkan bolongnya bagian tengah piramid, maka tidak cukup jumlah pengusaha menengah untuk menstabilkan ekonomi Indonesia. 

Kesimpulannya, Perpres nomor 10 tahun 2021 harus diganggu. Memang idealnya menurut mereka  adalah Jokowi harus diturunkan, tapi sebelum mampu menciptakan gerakan rakyat, maka setiap kebijakan Jokowi harus diganggu. 

Isi Perpres 10/2021 yang mengancam itu, tidak mengandung kalimat apapun yang bisa diangkat sebagai kebodohan atau kejahatan Jokowi. Maka, ditelusurilah lampirannya, sampai ditemukan bidang usaha miras. Walaupun miras dicabut dari daftar negatif investasi, tapi sebetulnya proses perizinannya dibuat sulit, dengan membuat hanya 4 gubernur yang memiliki wewenang memberi izin investasi. Itupun gubernur diberi hak untuk menolak, kalau masyarakatnya memang menginginkan seperti itu. Intinya, Perpres itu sebetulnya mengetatkan apa yang tertulis dalam UU, dan secara keseluruhan lebih baik dibanding saat Perpres 74/2013 diterbitkan di masa SBY. 

Tapi, shadow oligarchy hanya melihat butir itu yang bisa digunakan untuk menyerang Perpres 10/2021. Dibuatlah narasi yang menyerang perpres itu, disebarkanlah pelintiran ke wilayah yang jauh, diciptakanlah cerita tentang Minahasa dan Papua. Dan seterusnya di hari-hari mendatang, kita akan melihat gerakan shadow oligarchy  merambah kemana-mana, termasuk menggerakkan demo yang luas di seluruh Indonesia, dan lainnya.

* Muhammad Abdulkadir Martopawiro MS, Ph.D, pengajar di  ITB, Bandung.