Perkawinan di Bawah Umur Dapatkah Dicegah?

Perkawinan di Bawah Umur Dapatkah Dicegah?
Perkawinan di bawah Umur

Pertanyaan: 

Kepada pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum Senayanpost.com.

Saya ingin menanyakan suatu  permasalahan di lingkungan warga masyarakat saya. Ada orang tua yang ingin menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur, anak itu  berusia 14 tahun dengan laki-laki dewasa.  Salah satu kakak perempuan itu tidak setuju, mengingat adiknya masih di bawah umur.

Pertanyaaan saya, sebetulnya berapa batas umur paling muda perempuan boleh menikah? Siapa yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya perkawinan dan bagaimana caranya?

Andriyani, SE.

Baca Juga

Bogor, Jawa Barat

 

Jawaban:

Terima kasih Sdr. Andriyani atas  pertanyaannya.  Pada rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2. Dalam UU 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU 1 Tahun 1974 batas usia minimal bagi wanita dipersamakan dengan batas umur minimal bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas tahun). 

Ketentuan ini lahir setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 hasil pengujian terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan dari putusan MK tersebut adalah kesetaraan jender. Dengan demikian perempuan yang mau dinikahkan seperti yang Saudara sebut menurut ketentuan undang-undang jelas belum memenuhi syarat, karena baru berusia 14 tahun.

Perkawinan di bawah umur per definisi menurut undang-undang adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh calon suami atau calon istri yang usianya masih dini. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.

Syarat-syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang meliputi syarat-syarat materiil maupun formil. Syarat-syarat materil, yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materiil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja

 Pencegahan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai. Mereka juga dapat mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah satu calon mempelai berada di bawah pengampu, sehingga dengan adanya perkawinan, akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.

 Undang-undang perkawinan juga memberi kesempatan kepada istri atau suami dari salah satu calon mempelai yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon mempelai untuk mencegah berlangsungnya perkawinan, tentunya dengan memperhatikan adanya izin untuk berpoligami.

 Selain itu pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah pejabat yang ditunjuk, dalam hal:

1.Pihak pria belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan/atau pihak wanita belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun.

2.Terdapat larangan perkawinan.

3.Salah satu atau kedua calon mempelai masih terikat perkawinan dengan orang lain

4.Kedua calon mempelai dahulu merupakan suami dan istri yang telah cerai, kemudian kawin lagi, lalu bercerai untuk kedua kalinya.

5.Tidak terpenuhinya tata cara pelaksanaan perkawinan.

Dengan demikian karena yang berkebaratan kakak kandung, menurut ketentuan dapat mengajukan pencegahan perkawinan dengan alasan usia adiknya masih di bawah umur (poin 1.)

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya pegawai pencatat perkawinan akan memberitahukan adanya pencegahan perkawinan kepada para calon mempelai.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Tim Hukum Senayanpost.com

Imas Senopati,

Kantor Hukum Hendropriyono and Associates