Penyidik Harus Mampu Bedakan Kritik, Hoaks, Pencemaran Nama Baik

Penyidik Harus Mampu Bedakan Kritik, Hoaks, Pencemaran Nama Baik

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Para penyidik di jajaran kepolisian diminta mampu dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik (PNB) yang dapat dipidana.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Surat Edaran (SE) bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," tulis SE tersebut.

Listyo juga menyebut, penyidik harus berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Selain itu, SE tersebut juga menyebutkan jika korban tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan. 

Sebelum berkas diajukan ke JPU, penyidik juga diminta untuk memberikan ruang untuk mediasi. (Jo)