Penghilangan Dua Nama Tokoh Bangsa

Penghilangan Dua  Nama Tokoh Bangsa

Oleh: Imas Senopati

HISTORY been written by the victors” (“Sejarah ditulis oleh para pemenang”). Inilah adagium yang konon pertama kali dikemukakan oleh Winston Churchill. Ada pula yang menyatakan berasal dari Napoleon yang mendominasi asersi modern dan post-modern mengenai natur dari sejarah.

Itu memang terjadi di banyak negara. Terutama di negara-negara yang pernah dilanda revolusi besar dan pemerintahannya cenderung otoriter. Tak terkecuali Indonesia. Sejarah Indonesia pasca Orde Lama pun hingga kini tidak jernih. Peristiwa G-30-S/PKI pun rasanya masih diragukan autentisitasnya. Karena menulis sejarahnya di masa Orde Baru oleh penguasa "pemenang" pertarungan. Ketika demokrasi berubah dari demokrasi terpimpin ke demokrasi yang dikuasai oleh para pemimpin.

Tapi di era seperti sekarang  ini ketika demokrasi tengah susah payah ditegakkan, mestinya tak berlaku lagi adagium "sejarah ditulis oleh pemenang."  Kita semua harus menjadi pemenang. Tak ada lagi yang bisa mengklaim sebagai pemilik demokrasi. Sejarah tak bebas lagi ditulis. Rakyat memahami sendiri alur sejarahnya. Penulisan sejarah memang menjadi domain sejarawan. Tapi manakala yang ditulis tak sesuai realitas maka rakyat akan mengoreksi. Kita semua akan berteriak. Dan itu sah, rakyat sebagai pemilik sejarah. Tak ada pihak yang hegemonik.

Seperti yang terjadi saat ini, penulisan kamus sejarah oleh Kemendikbud menjadi kontroversial karena tidak masuknya dua nama kakek dan cucu: KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdurrahman Wahid. Bisa jadi bukan hanya dua nama itu yang seharusnya masuk sejarah tapi tidak dimunculkan. Ada tokoh-tokoh lain. Tragis.

Protes keras memang baru terhadap tak dimunculkannya dua nama itu. Bukan hanya dari kalangan NU, bukan hanya dari kalangan pesantren, sejumlah tokoh politik dan akademisi pun menyuarakan kesalahan besar dari Kemendikbud. Dua nama itu sudah lama diketahui merupakan bagian dari sejarah Indonesia. 

Jejak KH Hasyim Asy'ari dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah sangat jelas. Gelar Pahlawan Nasional diberikan pemerintah tentunya tidak ujug-ujug, melalui proses panjang dan tentunya melewati kajian mendalam. Ada peran pada masa penjajahan, merebut kemerdekaan dan masa mempertahankan kemerdekaan.

Belum lepas dari ingatan kita Presiden Joko Widodo menetapkan "Hari Santri"  bertepatan dengan tanggal pernyataan Resolusi Jihad oleh KH Hasyim Asy'ari yang sangat inspirasi dan menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Tanah Air terhadap penjajah. Hari Pahlawan 10 November adalah puncak dari perlawanan rakyat Jawa Timur karena disemangati "Resolusi Jihad" itu.

KH Abdurrahman Wahid  yang menjadi salah seorang  aktor penting dalam Reformasi sulit dihapus jejaknya dari sejarah. Selain data yang tertulis masih banyak saksi hidup yang mampu menjelaskan peran Gus Dur dalam menegakkan demokrasi di negeri ini.

Narasi tentang kepahlawanan pendiri Nahdlatul Ulama dan pengabdian besar  sang cucu terhadap bangsa  itu telah ditulis di banyak buku.  Rasanya tidak ada alasan Kemendikbud tidak mendapatkan data dan informasi. Meskipun melalui Dirjen Kebudayaannya sudah mengaku teledor, rasanya kementerian itu telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Lebih dari sekadar  teledor atau ceroboh, tapi kebodohan atau ketidakcerdasan  sebuah institusi yang tugasnya mencerdaskan bangsa.

Dinyatakan bahwa penghilangan nama itu bukan sebuah kesengajaan adalah sangat absurd. Karena buku sudah sempat dicetak, contohnya sudah sempat beredar dalam bentuk soft copy sebagai bahan pembelajaran dan dibiarkan tanpa koreksi sejak 2017. Orang awam pun paham ihwal metode penulisan sejarah. Apalagi Kemendikbud adalah institusi besar yang mesti bekerja profesional.

Kemendikbud perlu meneliti di internalnya, mengapa mereka teledoh, ceroboh, dan unprofesional semen-mena  menghilangkan jejak tokoh entitas tertentu?  Tak cukup hanya dengan permintaan maaf dan janji untuk menuliskan  kamus sejarah seutuhnya. Mesti diusut di titik mana kecerobohan itu terjadi. Apa hanya di tim penulisan, atau ada skenario besar yang melingkupi. (*)