Pengelolaan Dana Haji, BPKH RI Gandeng Bank Sumsel Babel

Pengelolaan Dana Haji, BPKH RI Gandeng Bank Sumsel Babel

SUMSEL, SENAYANPOST.com - Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerjasama pengelolaan dana haji di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Anggota Dewan Pengawas BPKH RI, Suhaji Lestiadi menyampaikan, bahwa sebelumnya pihaknya telah membahas skema kerjasama ini bersama Bank Sumsel Babel yang tentunya akan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan dalam menjalankannya.

"Skema kerjasama ini bersama Bank Sumsel Babel," kata Suhaji Lestiadi, saat bertemu Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya (MY), di Ruang Tamu Wakil Gubernur Sumsel, Jumat (22/10/2021).

Bentuk kerjasama yang ditawarkan dengan mengelola dana haji yang dimiliki oleh BPKH melalui Bank Sumsel Babel dan dana tersebut nantinya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

"Sebetulnya bentuk kerjasama telah dilakukan dengan bank yang ada di Indonesia dalam bentuk 3 kerjasama, yaitu bank penerima, bank penempatan dan bank fungsi mitra investasi," jelasnya.

Baca Juga

Bank Sumsel Babel sendiri, kata dia, saat ini berperan sebagai bank penempatan. "Kami berharap ke depannya Bank Sumsel Babel dapat mengambil perannya pada bank fungsi mitra investasi di bawah underlyingnya projek pembangunan pemerintah daerah," ujar Suhaji Lestiadi.

Ia juga mengatakan, kerjasama pengelolaan dana haji perlu dilakukan demi berkembangnya BPKH dan hasil dari uang yang dikelola akan digunakan untuk subsidi pemberangkatan haji yang selama ini disubsidi oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Sumsel Mawardi Yahya meminta untuk dapat dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan bentuk kerjasama yang akan dilakukan serta dibuat dengan regulasi yang baik agar sesuai dengan batasan-batasan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Sepanjang regulasinya benar, kesepakatannya benar, selama tidak melanggar peraturan OJK, kami mendukung akan kerjasama yang akan dijalani," ungkap MY.

Dia juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam menjalankan kerjasama ini nantinya. Jangan sampai peluang-peluang yang ada disalahgunakan, apalagi uang yang dikelola merupakan dana haji yang berasal dari masyarakat.

"Perhitungan yang cermat dan matang perlu dilakukan. Ingin berhasil, ingin maju, kehati-hatian itu tetap," tegas Mawardi Yahya.

Selain itu, MY juga meminta agar BPKH dapat melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dan penggunaan dana haji kepada masyarakat agar mereka memahami tentang alur penggunaan dana haji tersebut dan manfaat yang didapatkan dari kerjasama yang dilakukan.

"Saya harap ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka setuju tentang kerjasama yang akan dilakukan, sekaligus menepis isu negatif tentang pengelolaan dana haji dan menjawab pertanyaan mereka tentang manfaat yang didapatkan," tutup MY. (Jo)