Pemerintah Tak Mampu Mengontrol, 3.000 Pilkades Ditunda

Pemerintah Tak Mampu Mengontrol, 3.000 Pilkades Ditunda

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pemerintah memutuskan menunda pelaksanaan 3.000 Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades di seluruh Indonesia karena pandemi virus corona (Covid-19). Penundaan dilakukan karena pemerintah tidak bisa mengontrol jalannya Pilkades.

Keputusan ini berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang tetap melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah.

"Pilkades saya tunda semua, ada 3.000, semuanya sudah kita tunda. Kenapa? Karena kita tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya adalah panitianya Bupati menurut undang-undang," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam sebuah webinar, Minggu (20/9/2020).

Tito mengatakan dengan kewenangannya sebagai Mendagri, ia sudah mengirimkan surat edaran dan memerintahkan kepada seluruh bupati untuk menunda pilkades. Menurutnya, pilkades akan ditunda sampai dengan pelaksanaan pilkada tahun ini rampung.

"Karena pilkada bisa kita kontrol, tapi kalau pilkades penyelenggara tiap kabupaten masing-masing. Iya kalau punya manajemen yang baik, kalau tidak rawan sekali (penyebaran Covid-19)," ujarnya.

Sementara itu, untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, Tito menegaskan akan tetap digelar. Keputusan pemerintah sudah bulat, meski banyak pihak mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19. (Jo)