Pembelaan Kepentingan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pidana

Pembelaan Kepentingan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pidana
Ilustrasi

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi perkelahian, pengeroyokan yang menimbulkan luka atau kematian dan ada juga orang sengaja membunuh orang lain hanya masalah sepele. Kejadian tersebut jelas ada korban yang meninggal dan pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pertanyaan, karena sudah jelas ada korban dan ada pelaku, mengapa tetap harus dibela oleh Pengacara atau Advokat, mohon pencerahan?

Suherman, Palembang

Jawab:

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sarana untuk menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum PIdana dan atau Undang-Undang lainnya mengatur tentang penghukuman terhadap seseorang pelaku tindak pidana yang menyebabkan meninggalnya orang lain.

Advokat/Pengacara menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini sedang yang dimaksud Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya uantuk kepentingan klien.

Baca Juga

Hukum pidana menganut asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), yang bermakna bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peran Advokat dalam melakukan pembelaan dari mulai tingkat penyidikan (di kepolisian) sampai ke proses persidangan adalah untuk menggali kenapa sampai terjadi tindak pidana pembunuhan, apakah pembunuhan terjadi karena niat si pelaku, atau terjadi karena kelalaian atau karena suruhan orang lain.

Seorang advokat bukan membela kesalahan pelaku tetapi membela kepentingan hukum pelaku, karena dalam hukum niat seseorang, kelalaian, pembelaan diri bisa mendapat pertimbangan hukum yang berbeda dari hakim dan dapat mempengaruhi berat ringanya putusan, dan juga untuk mengawal atau melihat apakah penerapan hukum/pasal yang digunakan untuk menjerat sudah sesuai perbuatan pelaku.

Kehadiran advokad dalam perkara tidak hanya diminta oleh pelaku yang berhadapan hukum, tetapi dalam kondisi tertentu bahkan undang-undang mengharuskan kehadiran advokat sebagaimana diatur dalam pasal 54,55,56,57 KUHAP ;

Pasal 54; Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55; Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56 (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57 (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dalam uraian diatas dapat menjawab pertanyaan, kehadiran advokat dalam perkara pidana bukan untuk membela kesalahan seseorang pelaku tindak pidana tetapi untuk membela kepentinan hukumnya agar sesuai dengan fakta sebenarnya atas terjadinya tindak pidana.

Demikian jawaban ini semoga dapat bermanfat

Eka Intan Putri,S.H.,M.H

LKBH Intan Bandarlampung