Pemanasan Global = Paradigma Pembangunan

Pemanasan Global = Paradigma Pembangunan
As'ad Said Ali

Oleh: As'ad Said Ali

PRESIDEN  Amerika Serikat  Joe Biden pada 27 Agustus lalu menyatakan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Pernyataan itu sejalan dengan kebijakan AS utk kembali pada komitmen kebijakan mencegah  “pemanasan global“ yang ditanggalkan oleh pendahulunya Donald Trump. Hari pertama berkantor di Gedung Putih, Biden langsung menutup pipa minyak “Keystone Pipeline” dari Kanada ke Lousiana sepanjang sekitar 1074  km lebih yang diizinkan pada periode Trump, dengan alasan bertentangan dengan “komitmen dunia“ untuk memerangi pemanasan global.

Seperti gaung bersambut, Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat pada 16 September 2021 memutuskan perkara yang diadukan oleh Koalisi Peduli Indonesia tentang “ pencemaran udara Jakarta “ sesuai dg Peraturan Pemerintah no 22 Tahun  2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah melampui ambang batas PM 2, 5 atau 55 mikrogram per milimeter kubik. Majelis Hakim memutuskan bahwa tujuh pejabat negara, termasuk Presiden dan Gubernur DKI serta 5 pejabat lain dianggap bertanggung jawab dan diminta untuk memperbaiki kualitas udara di DKI.

Pencemaran udara dan pemanasan global merupakan dua hal yang terkait satu sama lain. Pencemaran udara terkait erat dengan  proses pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi dan batubara) oleh kendaraan bermotor, pembangkit tenaga listrik dan industri; yang dianggap menjadi sebab utama terjadinya pemanasan global. Disamping itu juga terkait dengan kelestarian hutan yang berfungsi sebagai penyaring udara.

Menarik untuk mencermati , mengapa Presiden Joe Biden secara khusus menyoal kemungkinan tenggelamnya Jakarta dalam waktu sepuluh tahun. Di balik pernyataan itu tersirat ajakan kepada Indonesia untuk lebih aktif berupaya mengatasi   pemanasan global dalam skala waktu tertentu, mengingat Indonesia menduduki  posisi strategis karena  mempunyai hutan tropis  luas yang dianggap  sebagai “paru-paru dunia”.    Dengan demikian kebijakan Indonesia senantiasa akan menjadi perhatian dunia.

Suatu kesan negatip  bahwa eksploitasi hutan khususnya untuk perkebunan kelapa sawit  dan penambangan batubara merupakan realitas yang sulit dihindari. Luas hamparan hijau hutan sebagai penyerap emisi karbon cenderung terus berkurang sehingga menjadi obyek protes para pegiat Lingkungan hidup dan HAM. Bahkan sering berubah menjadi isu persaingan dagang berupa kampanye anti produk yang mengandung palm oil.

Persoalannya tidaklah sederhana, karena menyangkut hajat hidup jutaan rakyat. Sejak Orde Baru berlangsung penebangan hutan untuk pemenuhan kebutuhan kayu dan  berlanjut dengan penambangan batu bara dan penanaman kebun kelapa sawit. Hampir setiap tahun Indonesia harus menghadapi kampanye bukan saja soal palm oil, tetapi juga  kampanye pengurangan  penggunaan batu bara. 

Selama ini Indonesia  sudah mempunyai komitmen terhadap pemanasan global yang dibuktikan dengan pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah no 22 tahun 2021 ttg ambang batas polusi udara, meskipun masih jauh dari standart WHO.  Sejauh ini upaya mengurangi emisi gas yang mempunyai andil terbesar dalam pencemaran udara tampaknya dinilai kurang maksimal.

Pernyataan Presiden AS , Joe Biden dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut bisa menjadi momentum untuk menyempurnakan kebijakan  tentang “pemanasan Global” dengan menyeimbangkan hajat hidup rakyat dan perlindungan  lingkungan hidup dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal. Paradigma pembangunan ekonomi sekarang ini setara dengan paradigma lingkungan hidup suatu “realitas baru“ pada era globalisasi.

* Dr. KH As'ad Said Ali, mantan Wakil Kepala BIN dan mantan Wakil Ketua Umum PBNU.