Kisah Rakyat dan Tokoh Papua yang Berjuang untuk Bergabung dengan Indonesia

Papua untuk NKRI

Papua untuk NKRI
Indra Iskandar

Oleh: Dr. Indra Iskandar

NKRI adalah cita-cita bersama dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Termasuk Papua. Tak banyak yang tahu,  saat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang,  14 Juli 1945,  Papua  ditetapkan sebagai bagian wilayah Indonesia.

Pada mulanya, dalam sidang BPUPKI pada, 10 dan 11 Juli 1945, Mohammad Hatta menolak untuk memasukkan Papua ke wilayah Indonesia. “Saya sendiri ingin menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak perlu dipusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri." 

Tapi Bung Karno,  Muhamad  Yamin, dan beberapa tokoh lainnya menginginkan  agar Papua masuk ke wilayah Republik Indonesi. Bung Karno dan M Yamin  berpandangan: masyarakat Papua senasib dan seperjuangan dengan  masyarakat nusantara lain. Papua  pernah dijajah  Belanda, Inggris dan Portugis seperti halnya wilayah Indonesia lain. 

Setelah melalui voting, BPUPKI memutuskan: “Wilayah Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya."

Tak sedikit pun terbersit  keinginan di hati para founding fathers bangsa untuk memasukkan Papua Barat dalam wilayah kedaulatan RI karena kekayaan alamnya (seperti "gunung emas" Grasberg"  di Timika). Keinginan itu timbul semata karena rasa senasib sepenanggungan untuk menentang kolonialisme. Itulah sebabnya, dalam perjuangan membebaskan Papua Barat dari cengkeraman penjajah Belanda, semangatnya adalah nasionalisme. Bukan kapitalisme yang mencari kekayaan.

Soekarno dalam pidatonya  23 Agustus 1945, menyatakan wilayah Indonesia terbentang  dari Sabang sampai Merauke. Pidato Soekarno tersebut merupakan penegasan atas keputusan  sidang BPUPKI tadi.

Masyarakat Papua tidak memprotes keputusan BPUPKI. Bahkan, pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, seorang tokoh Papua, Frans Kaesiepo, mengibarkan Bendera Merah Putih dan menyayikan lagu Indonesia Raya. Padahal hari itu merupakan perayaan ulang tahun Ratu Wilhemina. 

Pada 17 Agustus 1947, tokoh Papua lainnya, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih di Jayapura untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Aksi nasionalis Silas Papare ini  membuat Belanda marah. Polisi Belanda menangkap  semua peserta upacara tersebut.  Mereka dipenjara.  Sebelumnya, putra Papua Johannes Dimara, juga melakukan hal yang sama dengan Silas Papare, mengibarkan bendera merah putih di Namlea, Pulau Buru, 1946. Johannes  kemudian bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia dan menjadi Komandan Satuan Pembebasan Irian Barat. 

Beberapa Kerajaan Islam di Papua juga memilih bergabung dengan Indonesia.  Di antaranya Kerajaan Sekar dan Kerajaan Rumbati. Raja Kerajaan Sekar di Fakfak Machmud Singgirei Rumagesan  (yang bergelar Raja Al Alam Ugar Sekar) dan  Raja Kerajaan Rumbati, Ibrahim Bauw, misalnya,  menyerukan perlawanan jihad fi sabilillah untuk mengusir penjajah Belanda dari tanah  Papua.

Di Sorong, Raja Machmud   memimpin rencana pemberontakan dengan bekal 40 pucuk senjata dari Heiho, (tentara rakyat yang dibentuk Jepang). Namun, rencananya  gagal karena keburu diketahui Belanda. Machmud pun ditangkap dan dimasukkan penjara. Oleh Pengadilan  Belanda Machmud divonis hukuman mati, 2 Mei 1949. Tapi karena desakan berbagai pihak, akhirnya hukumannya diperingan. Setelah bebas dari penjara, Machmud memimpin Gerakan Tjendrawasih Revolusioner Irian Barat, 1953. Gerakan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia merebut dan memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari kolonial Belanda.

Sejarah mencatat, di masa-masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia -- saat mana Papua masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda -- tokoh-tokoh Papua  sering mengadakan pertemuan rahasia dengan kaum Republikan. Mereka ingin mengusir penjajahan Belanda dan mematangkan penggabungan Papua dengan Republik Indonesia.

Pada Juli 1946, misalnya, tokoh Papua Frans Kaisiepo menjadi utusan Nugini Belanda (nama lain dari Papua saat itu) dan menjadi satu-satunya orang asli Papua yang hadir pada Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Konferensi Malino diadakan Belanda untuk mematangkan pembentukan  Republik Indonesia Serikat (RIS).

 Sebagai Juru Bicara masyarakat Papua, Frans  menyarankan wilayah Papua disebut "Irian" . Yang berarti "tempat yang hangat karena dari sana awal mula matahari terbit sebelum menyinari seluruh Nusantara."  Usulan Frans ini kemudian dipenuhi Bung Karno. Jadilah Papua menjadi Irian. Tepatnya Irian Jaya.

Meski masyarakat Papua sangat menginginkan untuk berada dalam pangkuan Negara Republik Indonesia, namun Belanda mencegahnya. Belanda ingin Papua Barat tetap jadi koloninya.

Kita tahu,  dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag, akhir 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik Indonesia sendiri, yang berpusat di Yogya  adalah bagian dari RIS yang terdiri dari 16 negara federal. Belanda tak memasukkan Papua sebagai negara bagian atau federal di RIS.  

Dalam Konferensi Malino delegasi Republik Indonesia  mengusulkan  Papua menjadi  bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT),  sehingga masuk menjadi bagian RIS. Belanda tidak setuju. Tapi Frans Kaisiepo mendukung usulan delegasi Indonesia tadi.

Pada tahun 1956, Indonesia yang sudah menjadi NKRI -- bukan lagi RIS -- membekukan hubungan dengan Belanda (15 Februari), lalu membatalkan sepihak perjanjian KMB (27 Maret) dan membentuk provinsi dan pemerintahan yang otonom untuk Irian Barat (15 Agustus). Selanjutnya, Indonesia  melakukan nasionalisasi terhadap 700 perusahaan Belanda atau campuran modal Indonesia-Belanda. 

Belanda marah.  Ia mempersiapkan konfrontasi dengan mengirimkan kapal induk Karel Doorman ke lautan sekitar Papua. Indonesia membalas lagi dengan memutus hubungan diplomatik secara total dengan Belanda pada 17 Agustus 1960. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia dan Belanda berada dalam suasana "perang". 

Di daratan Irian, sekitar 10 ribu polisi bentukan Belanda berusaha meningkatkan propagandanya agar masyarakat setempat mendukung Belanda dan membenci Indonesia. Mereka menghalang-halangi masuknya warga pro Indonesia dari Makassar, Sumbawa, Nusa Tenggara Timur ke Irian. Karena mendapatkan dukungan masyarakat Irian, Indonesia tetap percaya diri untuk melakukan konfrontasi. Senjata-senjata dari Uni Soviet dan Inggris berhasil disusupkan. Bahkan pabrik roti juga didirikan untuk menyuplai logistik ke teknisi-teknisi dari Uni Soviet. 
 
Jakarta kemudian membentuk Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat)  untuk pembebasan Irian Barat (Papua) dari kolonisasi Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Operasi Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala untuk pembebasan Papua Barat. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglimanya.  Tugas Komando Mandala adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer guna menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia.

Dalam pertempuran di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15 Januari 1962  antara Indonesia dan Belanda, dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Firefly milik Belanda menyerang Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Matjan Tutul.  Komodor Yos Sudarso yang berada di KRI Macan Tutul gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran".

Pertempuran laut antara Indonesia dan Belanda mendapat perhatian PBB. Presiden John F Kennedy dan PBB mengupayakan solusi atas konflik tersebut di New York. Keputusannya, masalah Papua diserahkan ke PBB. Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York, yang isinya antara lain, Belanda harus menyerahkan Papua pada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) -- atas nama PBB -- paling lambat 1 Oktober 1962.  Salah seorang putra Papua yang hadir di New York dan mendorong penggabungan Papua ke Indonesia adalah  Marthen Indey.  Marthen punya akses ke delegasi Belanda karena sebelumnya adalah tentara Belanda. Tapi kemudian ia memihak Indonesia. 

Pada tahun 1962 Marthen bergerilya untuk menyelamatkan anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Tri Komando Rakyat (Trikora). Di tahun yang sama, Marthen menunjukkan  "Piagam Kota Baru" yang berisi keinginan kuat penduduk Papua untuk bergabung dengan Indonesia. Berkat piagam itu,  Marthen dikirim oleh Jakarta  ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda perihal pengembalian Irian Barat tadi. Marthen yang pernah jadi tentara Belanda  punya "kekuatan lobi" dalam meyakinkan Belanda, agar Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Lobi-lobi Marthen dalam perundingan di atas, ternyata membuahkan hasil yang menguntungkan Indonesia. 

Perjanjian New York inilah yang menjadi landasan Penentuan Pendapat Rakyat Papua (Pepera) yang digelar 1969. Dunia internasional tahu, Pepera yang dilaksanakan 14 Juli-14 Agustus 1969, menunjukkan hasil jajak pendapat : Rakyat  Papua memilih bergabung dengan Indonesia ketimbang berpihak ke Belanda. Sidang Umum PBB 19 November 1969 menerima dan mengesahkan hasil jajak pendapat rakyat Papua. Sidang Umum itu juga, mengesahkan Irian sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Genap sudah perjuangan para founding fathers untuk mendirikan NKRI yang wilayahnya terentang dari Sabang sampai Merauke.

* Indra Iskandar, Sekjen DPR RI