Pajak Sembako dan Nasionalisme Pangan

Pajak Sembako dan Nasionalisme Pangan
Dr Indra Iskandar

Oleh: Dr. Indra Iskandar

DUNIA maya geger. Gegara isu sembako -- sembilan bahan makanan pokok -- dipajaki. Publik netizens berteriak, tak setuju sambil memakai Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani.

Betul! Pemerintah telah menyusun draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draft yang "bocor" ke publik, terbaca, pengaturan dalam pasal 4A Ayat 2 UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UUPPN) tentang "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak" sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN "telah dihapus". Dengan demikian, jika draft RUU ini disahkan, maka sembakau akan terkena PPN. Sembakau jelas merupakan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat.

Gegara draft RUU yang bocor ke publik inilah, terjadi gonjang-ganjing opini di sosial media. Ada yang komen -- teganya pemerintah memajaki sembakau. Rakyat sedang kesulitan ekonomi akibat pandemi, harus membeli makanan dengan mahal karena terkena PPN.

Bayangan publik, jika PPN ini diberlakukan, berarti makan di warteg akan lebih mahal dari biasanya. Pedagang beras di pasar tradisional penghasilannya akan terpotong PPN. Ini memberatkan masyarakat. 

Untuk meluruskan opini publik, sampai Menkeu Sri Mulyani datang ke pasar beras Cipinang, Jakarta. Bu Sri menjelaskan bahwa sembako yang dipajaki bukan yang biasa dikonsumsi rakyat biasa. Tapi sembako yang dikonsumsi orang kaya. Bu Sri menjamin, sembako yang dijual di pasar tradisional tidak akan dikenai PPN. 

Lantas sembakau jenis apa? Jenis premium. Beras, misalnya, bukan jenis Ramos ato Rojolele yang harganya berkisar 10 ribuan. Tapi beras Basmati, impor dari India. Beras ini dikonsumsi orang kaya karena indeks glikemik (IG)-nya rendah, 40. 

Beras IG rendah, bagus untuk penderita penyakit diabetes melitus (DM) atau gula (kencing manis). Ini karena ia lambat mencerna karbohidrat menjadi glukosa (gula). Sehingga beras Basmati membuat rasa kenyang lebih lama dan baik untuk mengendalikan gula darah. 

Berapa harga beras Basmati? Sekitar Rp 35-40 ribuan perkg. Tiga sampai 4 kali lipat harga beras Rojolele. 

Selain Basmati, ada lagi beras Shirataki. Shirataki sebetulnya beras imitasi yang dibuat dari tepung umbi porang (Amorphophallus muelleri). Beras ini seratnya sangat tinggi dan kandungan karbohidratnya rendah. Karena itu, beras ini bagus untuk penderita DM, jantung, dan obesitas (kegemukan). 

Berapa harganya? Berkisar Rp 180-200 ribuan. Mahal sekali.

Meski saat ini, dalam 5 tahun terakhir, Indonesia dikenal sebagai eksportir porang terbesar di dunia, tapi teknologi pascapanennya, masih dikuasai Jepang dan Cina. 

Beras Shirataki misalnya, adalah makanan sehat dan elit untuk orang Jepang dan Cina. 

Dua contoh di atas, jelas bukan beras rakyat. Tapi beras konglomerat. Selain Basmati dan Shirataki, masih banyak sumber carbo lain yang harganya mahal. Beras macam inilah yang akan dikenai PPN.

Begitu pula daging. Daging adalah sumber protein yang amat penting. Daging, baik sapi, kambing, maupun ayam di pasar tradisional -- kata Bu Sri Mulyani -- tidak kena pajak. Jadi tak perlu khawatir harga daging biasa akan naik.

Lalu daging apa yang kena PPN? Daging premium! Daging sapi kualitas premium seperti Wagyu dan Kobe, asal Jepang -- yang konon rasanya sangat enak -- harganya mahal sekali. 

Dua macam daging sapi tersebut harganya sekitar Rp 7 - 10 juta. Banyak restoran mewah di Jakarta menyediakan daging sapi Wagyu dan Kobe. Dan laris. Konsumennya orang-orang berduit. Konsumen daging mahal inilah yang akan dikenai PPN. 

Dari penjelasan di atas, masyarakat awam yang makan nasi dan daging biasa, yang dibeli di pasar tradisional atau super market setempat, tak usah khawatir. Pemerintah tidak menargetkan makanan rakyat untuk PPN tadi.

Meski demikian, masih ada hal yang harus kita pikirkan soal makanan pokok ini.  

Kenapa Indonesia masih impor beras amat besar dari Vietnam dan Thailand tiap tahun? Bukankah beras makanan pokok dan Indonesia mengklaim diri sebagai negeri pertanian?

Inilah soalnya. Hampir semua penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta, makanan pokoknya beras (nasi). Karena itu kebutuhan beras tinggi sekali. Indonesia harus impor beras dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. 

Kenapa terjadi? Karena beras bagi orang Indonesia, tak hanya bahan makanan pokok. Tapi juga bahan untuk membuat kueh, makanan kecil, makanan ritual (sesajen, nyadran, mauludan), dan banyak lagi. 

Selain itu, banyak suku di Indonesia yang dulu makanan pokoknya sagu, jagung, ubi jalar, dan singkong -- kini berganti beras. Bahkan, pemerintah pusat sendiri di era Orde Baru yang mendorong orang Madura (makan jagung), Maluku-Papua (sagu), Mentawai (ubi jalar), Gunung Kidul (singkong) -- berganti makan nasi. 

Akibatnya makanan pokok tradisional khas daerah bersangkutan tergeser beras. Inilah yang menyebabkan Indonesia impor beras. Hasil panen padi nasional tidak mencukupi kebutuhan beras penduduk.

Untuk mengatasi kekurangan beras tersebut, solusi terbaik adalah memberlakukan diversifikasi pangan. Suku-suku tertentu yang dulu makanan pokoknya nonberas, hendaknya kembali ke makanan pokok tradisionalnya. Bahkan bila perlu, orang Jawa pun yang secara tradisional makan nasi, mulai mengurangi konsumsi nasinya. 

Hanya dengan cara ini, Indonesia akan swasembada pangan. Tak perlu impor beras lagi.

Perlu kita ketahui, Indonesia memiliki 77 jenis makanan sumber karbohidrat yang kualitasnya tidak kalah dari beras. Sebagai contoh, di samping sagu, singkong, jagung, dan ubi jalar -- ada garut, ganyong, gembili, sukun, sorgum, gandum, kentang, labu kuning, dan lainnya. Banyak sekali macamnya.

Diversifikasi pangan ini harus menjadi kebijakan nasional. Bahkan dijadikan tagline sebagai nasionalisme pangan. Sungguh indah bila setiap daerah di Indonesia punya makanan pokok khas. Yang memperlihatkan wilayah nusantara ini adalah mega biodiversitas.

Jika hal itu bisa dilakukan -- tentu dengan kebijakan nasional yang mendukung secara all out, termasuk memberikan insentif terhadap konsumen nonberas -- Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis pangan. Dolar dari impor beras yang tak terpakai, bisa memperkuat cadangan devisa.

 Lebih dari itu, dengan makanan pokok yang variatif, Indonesia akan mempunyai kekhasan kuliner yang akan menarik wisatawan mancanegara. 

So, ayo kita mulai mendiversifikasi makanan pokok. Mulailah dengan diri kita sendiri.

* Dr. Indra Iskandar, Sekjen DPR RI