Negeri Aman Tenteram tanpa Teroris

Negeri Aman Tenteram tanpa Teroris

Oleh: Imas Senopati

PENANGKAPAN terduga teroris terus dilakukan Densus 88 Polri di sejumlah daerah di Indonesia pasca bom bunuh diri di Makassar beberapa waktu yang lalu. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, jumlah terduga teroris yang ditangkap pasca dua peristiwa teror makin banyak. 

Sampai minggu pertama April 2021  Densus sudah menangkap sekitar 60 orang. Semuanya berlangsung aman-aman saja. 

Masyarakat menyambut baik “pembersihan” yang dilakukan Polri itu, karena masyarakat menginginkan negeri ini aman tanpa teroris. Penangkapan baru heboh ketika yang ditangkap Munarman, mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI).

Penangkapan mantan petinggi FPI, Munarman, menuai pro dan kontra di masyarakat. Mayoritas masayarakat menyambut baik penangkapan itu. Puluhan bunga papan ucapan selamat dan terima kasih kepada Polri, khususnya Densus 88, atas penangkapan Munarman, berjejer di tepi pagar Mabes Polri. 

Demikian pula sambutan positif dari para nitizen di media sosial.  Tapi tidak sedikit pula yang terkejut dan menyayangkan penangkapan terhadap mantan petinggi FPI itu. Ada dari anggota DPR, pengamat, dan masyarakat biasa. Mereka mempertanyakan alasan penangkapan dan proses penangkapannya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Munarman ditangkap di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (27/4/2021) sore saat menunggu waktu berbuka puasa. Video proses penangkapan Munarman pun langsung viral di berbagai platform media massa. 

Saat ditangkap, tangan Munarman diborgol dan digiring masuk ke dalam mobil polisi yang menunggu di depan rumahnya. Dia tidak sempat memakai alas kaki, karena telanjur digelandang oleh aparat Densus 88 menuju mobil yang kemudian membawanya ke tahanan.

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengatakan, Kepolisian harus mengusut dugaan pelanggaran SOP atas penangkapan Munarman di kasus dugaan terorisme. 

Usman menilai, polisi terkesan sewenang-wenang. Polisi terkesan melakukan penangkapan yang sewenang-wenang terhadap Munarman, serta mempertontonkan secara gamblang tindakan aparat yang tidak menghargai nilai-nilai HAM ketika menjemputnya dengan paksa. 

Menurut Amnesty, menyeret dengan kasar, tidak memperbolehkannya memakai alas kaki, menutup matanya dengan kain hitam merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Tindakan itu pun melanggar asas praduga tak bersalah.

Kelompok yang menamakan Asosiasi Ahli Hukum Pidana menilai penangkapan mantan Sekretaris Umum (Sekum) DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman, oleh Densus 88 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan bahwa penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka.

Benarkah semua tudingan yang mengarah kepada Densus 88 itu? Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, penangkapan tersangka terorisme Munarman merupakan hasil gelar perkara. Tidak asal tangkap dan terburu-buru. Keterkaitan Munarman dengan terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana. Atas dasar itu kemudian Munarman ditangkap. 

Kita mesti melihat persoalan pro-kontra ini secara proporsional. Penangkapan terkesan kasar, mungkin iya. Penanganan terhadap tindak kejahatan terorisme memang memerlukan pendekatan berbeda dari kasus-kasus lainnya. Karena bagaimanapun juga kegiatan terorisme bersifat antar jaringan. 

Masalah menutup mata, misalnya, ini memang standar internasionalnya demikian. Bahwa kasus terorisme adalah kasus teroganisir. Petugas, atau operator yang mengamankan, diwajibkan menggunakan penutup wajah, kemudian yang dilakukan penangkapan juga ditutup mata.

KUHAP juga tidak mengatur bahwa penetapan tersangka harus didahului dengan pemeriksaan, termasuk terhadap tersangka tindak kejahatan biasa. Karena tidak diatur, maka penangkapan Munarman sah-sah saja meski tidak didahului dengan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. 

Pasal 16 KUHAP menerangkan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyelidik atas perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan, dan penyidik/penyidik pembantu untuk keperluan penyidikan. 

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
 
Praktiknya, penangkapan dilaksanakan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Selain itu, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan.

Karena ini berkaitan  tindakan terorisme, maka perlu kita lihat dasar penangkapannya peda ketentuan di UU tentang Terorisme.  Penangkapan dalam kasus terorisme diatur dalam UU No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme. 

Pasal 28 ayat (1) UU 5/2018 menjelaskan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 hari. 

Ayat (2) pasal yang sama kemudian menerangkan bahwa apabila jangka waktu tersebut tidak cukup, maka penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

Kita yakin bukti-bukti cukup dikantongi polisi sebelum menangkap Munarman dan terduga teroris lainnya. Kita berharap ke depan penangkapan terduga teroris tetap dilakukan sesuai ketentuan, memenuhi hak asasi manusia, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. 

Jika dalam penangkapan ada ketentuan yang dilanggar, pihak yang ditangkap tetap dapat mengajukan praperadilan. Semuanya dilakukan demi terwujudnya Indonesia sebagai negeri yang aman tenteram tanpa teroris. (*)