MPR: Beban APBN Makin Berat Akibat Proyek Kereta Cepat dan Ibu Kota Baru

MPR: Beban APBN Makin Berat Akibat Proyek Kereta Cepat dan Ibu Kota Baru
Kereta Cepat

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyoroti bertambah beratnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dengan adanya dua proyek pemerintah, yaitu kereta cepat Jakarta - Bandung dan Ibu Kota baru.

“APBN kita akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibu kota baru yang menyedot APBN," ujar Syarief dalam keterangan di laman resmi MPR, Selasa, 12 Oktober 2021.

Pemerintah, kata dia, harus melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat yakni pemulihan ekonomi nasional. "Bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN.”

Ia juga terus mengingatkan pemerintah akan pengelolaan keuangan negara. Pasalnya, menurut Syarief, pengelolaan keuangan negara dalam beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Misalnya saja, rasio utang Indonesia kini mencapai 41,64 persen dan berpotensi gagal bayar berdasarkan laporan BPK.

"Kondisi keuangan dan ekonomi ini harusnya menjadi prioritas untuk dibenahi yang menggunakan APBN, bukan malah menyedot APBN ke sektor yang kurang prioritas,” kata Syarief.

Pernyataan Syarief menanggapi Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang di dalamnya mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk didanai APBN. Hal ini berbeda dengan janji Presiden Jokowi yang mengatakan proyek sepur kilat itu tidak akan menggunakan APBN dan menyerahkan kepada BUMN untuk menggunakan skema Business to Business.

Syarief Hasan menyebut, Pemerintah harusnya menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN. “Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya Pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” ujarnya.

Menurut Syarief, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial. Misalnya, program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa Pandemi Covid-19. "APBN harusnya difokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya,” tuturnya

Syarief Hasan mengatakan sejak awal mengingatkan terkait proyek kereta cepat kerjasama dengan Cina. Menurut dia, proyek ini tidak terencana dengan baik. Kereta cepat ini juga belum menjawab masalah di masyarakat kecil. Namun, Pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN, yang akhirnya menggunakan APBN juga.

"Pemerintah harus melakukan audit terlebih dahulu dengan melibatkan lembaga BPK karena apabila akan menggunakan APBN, perlu dilakukan audit agar semuanya transparan, mulai dari proses awal, perencanaan penganggaran dan proses penentuan harga dan efisiensi anggaran, dan sebagainya," kata Syarief.