Menunggu Jokowi Terlena

Menunggu Jokowi Terlena
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Oleh: Imas Senopati

PRESIDEN, para menteri, DPR, pimpinan lembaga tinggi, sampai pejabat daerah mesti berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Salah ucap atau keseleo lidah (slip of the tongue) bisa menjadi obyek bully yang tak berkesudahan. Jejak digital semua kesalahan, salah ucap dan seterusnya itu tak akan terhapus, gampang dilacak. Kalau tidak dijadikan bahan bullian sekarang bisa menunggu waktu yang tepat. Ada pihak-pihak yang mengincar kesalahan. Suka melihat kalau ada yang salah, apa pun kesalahan itu, subtantif atau remeh temeh. Bahkan kalimat atau kata yang benar bisa saja disalahkan bila tidak pas menurut tafsir mereka.  Ketika Presiden Jokowi bicara soal oleh-oleh bipang (babi panggang), ucapan biasa, tapi karena diucapkan menjelang Lebaran Idul Fitri, penyebutan bipang pun mereka soal.  Jokowi abai soal momentum.

Surut ke belakang, pada 2019 Presiden Jokowi pernah berjanji Indonesia akan menjadi negara maju dengan menyebut sejumlah indikator. Janji itu tak salah, tapi tiba-tiba Covid-19 mengganas. Situasi berubah. Banyak perusahaan gulung tikar, Ratusan ribu tenaga kerja terkena PHK, angka penganguran naik drastis. Pertumbuhan ekonomi merosot cepat. Bagi kaum pembuly kondisi force majeure (kedaruratan) seperti ini tak dipedulikan tanpa ampun. Sang Presiden pun mereka juluki sebagai King of Lip Service ,  pembual, boong, dan sebagainya. 

Demikian juga saat Menteri Sosial Tri Rismaharini menggertak anak buahnya di Bandung yang kerja nggak benar akan dipindahkan ke Papua.  ASN pindah ke  Papua itu sebenarnya biasa saja. Sumpah ASN menyatakan siap ditempatkan ke semua wilayah NKRI. Tapi Risma mereka nilai kurang peka. Kaum pencerca menyebut Risma tidak sensitif, menganggap Papua sebagai tempat buangan. Padahal maksud Risma sebagaimana dirilis Kemensos, dia ingin memacu aparatnya agar bekerja yang benar. Anggap saja sebagai ancaman punishment bagi yang berkinerja buruk akan dimutasi ke tempat paling jauh.

Media sosial ikut ambil peran untuk menyuburkan cemoohan itu. Demam bermedsos masyarakat dimanfaatkan oleh para buzzer untuk mengamplifikasi bahan buliannya. Yang menyangkut bullying kepada Presiden Jokowi, ternyata Pilpres 2019 masih menyisakan dendam bagi mereka yang jagonya kalah. Bukankah dalam demokrasi, yang kalah mesti mengakui yang menang, pemenang mengakomodasi yang kalah. Itu sudah terjadi di sini. Yang kalah--capres dan cawapres--sudah didudukkan di singgasana menteri, Para pembuly belum menganggap selesai. Prinsipnya, Jokowi mesti terus diganggu, syukur bisa lengser.

Tak hanya Jokowi, Menteri Sosial Tri Rimaharini pun kena bully.  Saat masih baru menjabat menteri Risma yang mulai meemantau tunawisma di Jakarta dituding bermanuver untuk mulai membangun citra diri di Jakarta.  Cercaan bermunculan. Begitu juga ketika Risma mau membenahi data penerima bantuan sosial, dia dianggap bermanuver lagi. Tak ada yang benar dari langkah Risma. Serba salah, serba dipersoalkan. Terakhir, kini Risma dihantam dengan “salah momentum” ketika menghardik bawahannya di Bandung yang berkinerja buruk akan di-Papua-kan. Mungkin  Risma tak berpikir untuk merendahkan Papua, menjadi daerah buangan, mereka tak peduli. Umpan melambung segera mereka gebug.

Dari semua itu percayalah Risma itu hanya sebagai sasaran antara. Tujuan akhirnya tetap Presiden Jokowi yang dianggap salah pilih orang menjadi pembantunya di Kabinet. Maka PDI Perjuangan, partai Risma, semestinya tak perlu membelanya habis-habisan. Biarkanlah dia tetap bekerja keras tanpa mempedulikan cercaan dari para buzzer seberang. Masih ada waktu bagi Risma untuk membuktikan kinerjanya sebagai menteri, dengan catatan mesti mengurangi sikap emosionalnya. Gaya “jawatimuran” Risma saat menjadi Walikota Surabaya mesti  disesuaikan dengan langgam orang pusat. 

Para menteri dan pejabat lainnya pun mesti pandai-pandai mrmilih pernyataan atau ucapan saat berbicara di depan publik. Semua perlu menjaga “satu suara”  dalam kebijakan. Di masa krisis pandemi sekarang ini tak perlu ada manuver yang gampang dibaca dan berpotensi menjadi sasaran bullying kaum pencerca. Dari bermacam elemen mereka selalu bersatu ketika mendapat amunisi salah ucap dari Jokowi dan para pembantunya di pemerintahan.
 
Ya kaum pencerca selalu berkolaborasi. menunggu menerkam setiap salah kata, salah ucap, dan salah momentum para pejabat. Mereka tak perlu dilawan berapi-api dan berlebihan. Presiden Jokowi dan para pejabat hanya perlu berhati-hati dalam berucap, Berlakulah ungkapan “mulutmu harimaumu,” atau pepatah Arab “Salamat al insan hifz al lisani” Keselamatan manusia tergantung cara menjaga lisannya. Pak Jokowi jangan sampai terlena dalam berucap. Tak perlu banyak menebar harapan. Lebih-lebih di masa pandemi ini, perlu memahami momentum/ dan  Daripada kelak dicap sebagai  King of PHP  alias Raja Pemberi Harapan Palsu. Sakit kan?.