'Mengadili' Orang Gila

'Mengadili' Orang Gila
Dr. Eddy Rifai, SH, MH

Oleh: Dr. Eddy Rifai, SH, MH

KETIKA tahun 2000-an saya jadi konsultan hukum Bang Alzier, saya teringat nasehat tokoh Lampung pada Bang Alzier yang melawan rekomendasi ketua DPP Partai yang juga Presiden. “Zier, katanya, di dunia ini ada tiga yang tidak boleh dilawan. Pertama orang yang pegang kekuasaan seperti raja atau presiden, kedua orang kaya yang banyak hartanya, dan ketiga orang gila”.

Apa yang dikatakan tokoh itu ada benarnya, Alzier melawan penguasa tidak dilantik jadi gubernur padahal sudah menang pilgub Lampung 2002. Dalam pilkada-pilkada berikutnya calon-calon gubernur tumbang melawan cukong-cukong kaya, dan yang menang adalah calon yang didukung para cukong. Terakhir orang gila. Ini adalah praktik hukum di Indonesia, banyak ulama yang dianiaya, ternyata pelakunya gila. Jangankan dipidana, diproses hukum saja tidak.

Di Lampung, baru saja heboh, seorang ulama besar Syech Ali Jabeer, ketika sedang memberi tausiah di halaman mesjid, ditusuk seorang pemuda berinisial A, yang kemudian ibunya menyatakan bahwa A menderita gangguan jiwa. Netizen heboh, begitu juga para jurnalis. Pelbagai komentar negatif muncul, yang mempertanyakan apakah A ini gila beneran, dibuat-buat gila dan macam-macam untuk mengaburkan peristiwa sebenarnya berupa teror terhadap ulama.

Terlepas dari peristiwa apakah merupakan teror atau tidak, penanganan orang gila terdapat Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Aturan di atas menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal serupa juga dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 61). Terkait Pasal 44 KUHP. Soesilo menjelaskan bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.

Pada praktiknya di persidangan, untuk membuktikan seseorang mengalami gangguan kejiwaan, dihadirkan  ahli terkait masalah tersebut. Mengenai pembuktian terganggu jiwanya terdakwa berdasarkan keterangan ahli kejiwaan di persidangan dapat dijumpai dalam kasus seorang militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Sidang Mahkamah Militer mengadili terdakwa seorang sersan mayor polisi Polda Nusra yang melakukan penembakan terhadap tiga orang hingga meninggal dunia. Berdasarkan keterangan ahli, Dokter Jiwa yang diuraikan dalam persidangan, ternyata terdakwa mengalami stress berat sehingga mengalami gangguan “amok” (suatu keadaan jiwa yang tidak sadar) waktu melakukan penembakan.

Orang semacam ini telah terganggu pikiran sehatnya (ziekelijk storing derverstandelijk vermogens). Oleh karena itu, ia tidak memiliki unsur kesalahan sehinggal Pasal 44 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini. MA dalam putusannya No. 33.K/Mil/1987 tanggal 27 Februari 1988 menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan sehingga dilepas dari segala tuntutan hukum.

Pembuktian tersebut bisa juga tidak berasal dari ahli yang dihadirkan di persidangan, akan tetapi melalui keterangan dari rumah sakit. Hal ini dapat ditemukan dalam kasus seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap hewan sapi di Makassar sebagaimana tertuang dalam. Putusan MA No. 215 K/Pid/2005.

Di dalam perkara ini, Hakim MA mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan terdakwa berdasarkan Surat dari RSJ Dadi Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orang kurang waras, urang mampu berpikir secara baik), bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan di persidangan. Berdasarkan pertimbangan itu, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi oleh karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan surat dari RS tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum (Hukumonline,2015).

Tetapi dalam praktik, ketika penyidik mendapat informasi tersangka orang gila, penyidik memeriksakan tersangka pada dokter ahli atau RSJ. Kalau benar-benar gila, penyidikan dihentikan. Begitu pula ketika perkara dilimpahkan penuntut umum, perkara dihentikan karena tidak memenuhi unsur “barang siapa”. Padahal dalam KUHP yang berwenang adalah hakim berdasarkan keterangan ahli dokter jiwa atau rumah sakit jiwa. Begitulah hukum Indonesia dalam “mengadili” orang gila. Maka hindarilah untuk melawan orang gila. 


 * Penulis adalah Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung.