Menanti Penerapan Pasal Obstruction Justice dari KPK

Menanti Penerapan Pasal Obstruction Justice dari KPK
Foto/Merdeka.com

Oleh: Muhammad Sutisna

PUBLIK kembali tercengang dengan kejadian baru baru ini mengenai pemberitaan atas dugaan bocornya informasi penggeledahan oleh penyidik KPK atas kasus dugaan suap pajak yang melibatkan PT Jhonlin Baratama merupakan salah satu lini bisnis milik Jhonlin Group yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Dimana Jhonlin Group merupakan identik dengan 'Sultan' Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang banyak dikenal sebagai Haji Isam. 

Namun ditengah usaha para penyidik KPK dalam mencari barang bukti tersebut mengalami kejanggalan. Karena informasi tersebut disinyalir bocor oleh oknum tertentu yang mengakibatkan para penyidik kehilangan barang bukti yang dicari.

Sehingga atas kejadian tersebut menambah catatan panjang perjalanan KPK yang kerap dihalangi pihak tertentu dalam proses penyidikannya. Seperti kasus yang dulu melibatkan Fredrich Yunadi sang kuasa hukum Setya Novanto yang kerap merintangi KPK saat hendak memeriksa Mantan Ketua DPR RI dalam penyelidikan kasus korupsi E-KTP. Mengakibatkan Fredrich juga ikutan ditangkap dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 

Kejadian yang kembali terulang tentu saja membuat kita miris. ketika ikhtiar yang dilakukan KPK kerap dihalang halangi. tentu saja harus ada tindak tegas untuk menyelidiki siapa yang terlibat atas bocornya informasi penggeledahan tersebut. 

Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Ali Fikri selalu PLT Jubir KPK yang menyatakan ketika ada pihak-pihak yang sengaja menghalangi penyidikan dengan cara memindahkan bukti yang diperlukan. "Sehingga pihaknya mengingatkan siapapun yang sengaja menghalangi penyidikan dengan antara lain diduga memindahkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan ini kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor. 

Dimana Bunyi pasalnya adalah “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.” 

oleh karena itu hampir dipastikan publik akan menanti ketegasan KPK agar segera menerapkan Pasal Obstruction Justice. Menumpas pihak manapun yang ingin berusaha menganggu kinerja KPK. Supaya kejadian tersebut tidak kembali terulang. dan kasus dugaan suap atas pajak bisa terselesaikan.

*Muhammad Sutisna, Aliansi Pemuda Anti Korupsi