Menanti Ketegasan KPK Tersangkakan Perusahaan Manipulator Pajak                    

Menanti Ketegasan KPK Tersangkakan Perusahaan Manipulator Pajak                    
Muhammad Sutisna

Oleh: Muhammad Sutisna 

KASUS KORUPSI di negeri ini seakan tidak habisnya, dimana dalam setiap kasus tersebut selalu melibatkan pejabat selaku penyelenggara pemerintah yang kerap menyalahgunakan kekuasaannya yang berdampak besar terhadap kerugian negara. 

Bahkan berdasarkan hasil survey Transparency internasional sebuah lembaga internasional yang fokus terhadap kasus korupsi diberbagai negara mengeluarkan sebuah indeks Persepsi Korupsi, yang menepatkan Indonesia berada ke dalam ranking 102. Bila kita memahami dari ranking tersebut menjelaskan bahwa kasus korupsi di Indonesia semakin gawat, dan yang mencengangkan lagi adalah Indonesia menjadi negara urutan ke 3 sebagai negara terkorup di Asia. 

Selama ini penanganan korupsi menekankan pada korupsi sisi belanja negara yaitu APBN dan APBD. Sedangkan korupsi sisi penerimaan negara kurang fokus penindakannya bahkan hampir diabaikan.  Sektor pajak dan bea cukai tak pernah ada habisnya menjadi bancakan para penjahat negara. Bila kita tengok dari pengalaman masa lalu  mengenai kasus pajak maupun bea cukai memang tidak ada habisnya, dan  melibatkan oknum Ditjen Pajak yang dalam hal ini berada di wilayah Kementerian Keuangan. 

Seperti kasus yang dulu sempat heboh adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan yang memiliki harta 25 Miliar yang sangat tidak lazim bagi seorang pegawai golongan IIIA di Ditjen Pajak. Kasusnya adalah gayus terbukti menerima suap dari berbagai perusahaan untuk mengurus  keberatan pajak perusahaan tersebut, selain itu juga gayus terlibat dalam penggelapan pajak PT Megah Citra Raya. Kasus lainnya adalah yang melibatkan Handang Soekarno yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penengakan Hukum Ditjen Pajak yang menerima suap sekitar 1,99 Miliar. 
Sekarang kita dikejutkan lagi heboh skandal mega korupsi pajak yang melibatkan langsung dua orang pegawai Ditjen Pajak yang diduga terlibat yaitu Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak. Keduanya diduga menerima suap dari konsultan pajak terkait pengurusan pajak. 

Angin diduga menerima suap agar dapat merekayasa surat ketetapan pajak (SKP) dari tiga perusahaan besar, yaitu PT Jhonlin Baratama, PT Bank Panin Indonesia Tbk atau Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations. Angin dan Dadan ditetapkan sebagai tersangka bersama empat konsultan pajak selaku pemberi suap. Nilai suap ditengarai mencapai Rp 50 miliar.                            

Semenjak kasus Gayus hingga mega skandal pajak saat ini pihak perusahaan penyuap selalu luput dari sasaran penegakan hukum padahal tidak mungkin ada asap kalo tidak ada api. Para pengusaha telah banyak mendapatkan fasilitas dan kemudahan di negeri ini janganlah berkhianat pada republik. Saatnya KPK tidak takut pada para oligarki serakah yang menghancurkan negara dengan menyeret mereka ke pengadilan. Panggil dan tangkap mereka. 

Dari rentetan kasus tersebut menurut catatan ICW sepanjang 2005-2019 sedikitnya terdapat 13 kasus korupsi perpajakan yang menunjukkan kongkalikong antara pihak pemerintah dan swasta. 

Dari seluruh kasus tersebut, terdapat 24 orang pegawai pajak yang terlibat. Modus umum dalam praktik korupsi pajak adalah suap menyuap.  Total nilai suap dari keseluruhan kasus tersebut mencapai Rp 160 miliar. Ini tentu belum dihitung nilai kerugian negara akibat berkurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak korporasi. 

Namun sangat disayangkan kasus korupsi di bidang  tersebut kerap luput dari pengawasan KPK, baru muncul dipermukaan ketika kasusnya sudah besar bahkan kalau saja Majalah TEMPO tidak melakukan investigasi khusus dalam kasus suap pajak yang melibatkan antara penguasa dengan pengusaha mungkin kasusnya tidak pernah terungkap. Selain itu masalah ini seperti Gunung Es yang selalu ada pada tiap masanya dan sudah menjadi mainan empuk bagi penguasa maupun pengusaha. Dan yang amat disayangkan yang ditangkap hanya oknum pajaknya saja selaku penerima suap, padahal KPK perlu menangkap pula oknum yang memberikannya dalam hal ini konsultan maupun pemilik perusahaan itu sendiri. 

Pemberantasan mafia pajak juga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk lebih jeli mengatasi permasalahan ini dari hulu ke hilirnya. Karena sektor pajak merupakan salah satu elemen terpenting bagi suatu negara dalam meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan. Namun kerap menjadi bancakan segar bagi oknum tertentu. Sehingga apabila kasus ini terus larut dibiarkan, sampai kapan Indonesia akan menjadi negara yang maju, kalau iklim usahanya saja sudah tidak sehat. Perlu adanya sinergi antara lembaga terkait seperti KPK, Kepolisian hingga lembaga yudikatif lainnya. Agar masalah serupa tidak kembali terulang.                  

* Penulis adalah Mahasiswa S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia