Catatan dari Senayan

MA Terang-terangan Mereduksi Gratifikasi

MA Terang-terangan Mereduksi Gratifikasi
Mahkamah Agung

Oleh: Imas Senopati

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kalangan DPR rame-rame mengeritik Mahkamah Agung (MA) atas putusan Peninjauan Kembali yang dianggap tidak tepat. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung mengabulkan PK Fahmi Darmawansyah dalam kasus suap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husen. MA menyunat hukuman Fahmi Darmawansyah dari 3 tahun 6 bulan penjara, menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Bukan soal pengurangan lamanya hukuman (strafmaat) yang dikritik, melainkan pertimbangan penurunan hukuman yang dianggap tidak tepat. Dalam putusan PK, MA menilai Fahmi memberikan sejumlah barang kepada Wahid Husen, salah satunya mobil Mitsubishi Triton seharga Rp 427 juta bukan untuk mendapatkan fasilitas khusus, melainkan karena sifat kedermawanannya,

Untuk lebih lebih memahami konteks “kedermawanan” yang menuai kritikan ramai-ramai perlu dikutip alasan hakim PK sebagai berikut: "Yang pada pokoknya bahwa pemberian mobil tersebut bukan dikehendaki (niat jahat) Terpidana/Pemohon untuk mempengaruhi Kepala Lapas agar dapat memperoleh fasilitas dalam Lapas yang bertentangan dengan kewajiban Kepala Lapas," tulis majelis hakim PK dalam pertimbangan putusan yang diunduh dari situs Direktori Putusan MA, Selasa (8/12/2020). Menurut majelis hakim PK, merujuk pada fakta persidangan, pemberian mobil tersebut berawal dari pembicaraan antara Andri dan Wahid di ruang kerjanya pada April 20218. Saat itu, Wahid mengungkapkan ingin memiliki mobil tersebut dan keesokan harinya Andri menyampaikan kepada Fahmi bahwa Wahid meminta mobil Mitsubishi Triton. "Yang kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menyetujuinya untuk membelikan mobil tersebut bukan karena adanya fasilitas yang diperoleh Pemohon melainkan karena sifat kedermawanan Pemohon," tulis majelis hakim PK. (kompas.com, 9/12/2020, 10.38 WIB).

KPK melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri mempertanyakan penggunaan terminologi kedermawanan dalam putusan PK untuk terdakwa Fahmi Darmawansyah itu. Menurut KPK, penggunaan istilah itu justru mengaburkan esensi makna dari sifat kedermawanan. Kritik senada datang dari anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Ia menilai pertimbangan MA itu janggal  kalau sebuah pemberian kepada seorang pejabat yang punya kewenangan dan kontrol terhadap seorang terpidana kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk kedermawanan. Kritik juga Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh, yang menilai tindakan tersebut jelas merupakan gratifikasi. Menurut dia pemberian yang dilakukan Fahmi Darmawansah kepada Kalapas itu sama sekali tidak boleh disebut kedermawanan karena jelas gratifikasi karena adanya conflict of interest sebagai kalapas dengan seorang napi.

Kedermawanan dan gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KUBI) sama-sama diberi arrti singkat. Kedermawanan adalah kebaikan hati terhadap sesama manusia. Arti lainnya dari kedermawanan adalah kemurahan hati. Kedermawanan (karitatif) tidak ada implikasi hukumnya.  Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Ini beda dengan pengertian dalam hukum. Dikutip dari Buku Saku Memahami Gratifikasi (2014), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Fahmi Darmawansah dan Andri Rahmat menyuap Wahid melalui Hendry Saputra. Suap berupa 1 unit mobil Mitsubishi Triton, sepasang sepatu boot, sepasang sandal merk Kenzo, 1 buah tas clutch bag Louis Vuitton, dan uang Rp 39,5 juta. Fahmi adalah terpidana kasus suap kepada para pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengurusan proyek satelit monitoring dan drone di Bakamla. Sedangkan Andri Rahmat narapidana perkara pidana umum dan tahanan pendamping untuk Fahmi.

Pengertian gratifikasi secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian gratifikasi tersebut suap atau bukan dilakukan oleh penuntut umum.

Gratifikasi yang dilarang adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Dengan demikian pemberian barang, termasuk mobil Triton seharga Rp 427 juta, oleh Fahmi Darmawansah kepada Kepala Lapas Sukamiskin jelas masuk kualifikasi gratifikasi. Karena nilainya jauh di atas Rp 10 juta sebagaimana ditentukan UU Tipikor dan diberikan kepada pegawai negeri atau  pejabat negara yang berkaitan dengan status Fahmi sebagai narapidana.

Hakim memang boleh saja melakukan pembentukan atau penemuan hukum manakala hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara (Sudikno Mertokusumo, 2007). Tapi dalam perkara Fahmi Darmawansah ini hukumnya sudah ada dan jelas. Gratifikasi  diatur dalam UU  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak ada celah untuk melakukan penemuan hukum lagi.

Sebaiknya KPK ajukan PK.

Majelis hakim PK sudah memutus seperti itu. KPK sebenarnya selain mengeritik putusan PK “kedermawanan” itu dapat atau sebaiknya mengajukan  PK berikutnya melalui jaksa KPK. Dalam perkara pidana PK dapat diajukan berkali-kali berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-34/PUU-XI/2013. Alasan pengajuan PK yang dapat diajukan adalah karena kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Jika tidak diajukan PK terhadap putusan itu dikhawatirkan alasan “kedermawanan” dianggap benar oleh hakim-hakim lain, baik di tingkat pertama, pengadilan banding, maupun Mahkamah Agung.  Berbahaya jika bunyi putusan seperti itu dibiarkan berlalu. Putusan-putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diikuti hakim-hakim lain itulah yang dipahami akademisi dan praktisi hukum di Indonesia sebagai yurisprudensi.  

Walaupun pada  hakikatnya  tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini –termasuk kekuasaan kehakiman-- yang tidak tak terbatas atau tanpa batas kecuali kekuasaan Tuhan. Kekuasaan kehakiman yang dikatakan independen atau mandiri itu tetap  diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu,  sehingga dalam Konferensi Internasional Commision of Jurist di Bangkok pada tahun 1965 dinyatakan bahwa "Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner".

Kebebasan hakim merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral, etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme, dan imparsialitas. Terkadang independensi dan kebebasan hakim tidak luput dari pengaruh-pengaruh direktif yang berasal dari antara lain lembaga internal dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri, lembaga di luar lembaga peradilan baik eksekutif, legislatif maupun lembaga yang lain, dan pengaruh tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional. Dalam konteks inilah peran  KPK, DPR, dan ilmuwan diperlukan.

Salam keadilan.