Komnas HAM dan Laskar Petamburan

Komnas HAM dan Laskar Petamburan
Komnas HAM dan Laskar Petamburan

Oleh: Tontowy

KALAU polisi menembak mati laskar petamburan yang sedang duduk-duduk ngopi di warung, itu namanya pelanggaran HAM.

Tapi, penembakan laskar petamburan pengawal Rizieq Shihab terjadi dalam rangka beladiri, karena laskar petamburan itu melakukan perlawanan.

Pekan pertama Desember 2020, enam laskar petamburan dikabarkan tewas tertembak aparat polisi yang sedang bertugas melakukan pembuntutan (physical surveillance) terhadap Rizieq.

Menurut temuan Komnas HAM, telah terjadi kejar mengejar, saling serempet dan seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil laskar petamburan dengan mobil aparat Polisi, sepanjang jalan Internasional Karawang Barat, sekitar kilometer 49 hingga kilometer 50. Di kilometer 50, dua anggota laskar petamburan tewas tertembak.

Peristiwa kejar mengejar hingga kontak tembak itu, sebenarnya tidak akan pernah terjadi, karena rombongan laskar petamburan yang bertugas mengawal Rizieq, sudah berhasil lolos.

MENUNGGU DAN MENYERANG

Rombongan Rizieq berikut laskar petamburan yang mengawalnya, sudah berhasil meninggalkan rombongan polisi yang bertugas melakukan pembuntutan, ketika rombongan Rizieq memasuki daerah Karawang.

Namun, rombongan laskar petamburan ini justru berhenti di satu titik, bagai dengan sengaja menanti kedatangan rombongan mobil aparat yang sedang melakukan pembuntutan.

Ketika mobil rombongan aparat mendekat, mobil laskar petamburan memepet dan membentur mobil aparat. Akibatnya, terjadilah saling serang, saling pepet, dan kontak tembak. Dua dari enam laskar petamburan tewas saat kontak tembak.

Empat laskar petamburan lainnya berhasil diringkus hidup-hidup di rest area kilometer 50. Keempat laskar petamburan ini kemudian dimasukkan ke dalam mobil aparat.

Tiga laskar petamburan duduk di baris belakang, sedangkan satu laskar petamburan lainnya duduk di baris tengah bersama satu aparat bersenjata. Baris depan diisi oleh dua aparat lainnya, yang satu mengemudi.

Keempat laskar petamburan itu tidak diborgol, karena aparat yang diterjunkan ke lapangan bertugas untuk melakukan pembuntutan bukan penangkapan, sehingga tidak melengkapi diri dengan borgol.

Saat menuju kantor polisi, anggota laskar petamburan yang berada di baris belakang, berusaha mencekik anggota polisi di depannya, sedangkan anggota laskar petamburan di baris tengah berusaha merampas pistol aparat. Tapi serangan mendadak itu dapat digagalkan dengan tembakan yang menewaskan keempat laskar petamburan.

Bayangkan, jika para laskar petamburan ini berhasil menaklukkan aparat dan merampas senjatanya, maka yang akan tewas tertembak adalah aparat polisi.

Komnas HAM memaknai kejadian itu sebagai unlawful killing, sebuah pelanggaran HAM. Tapi menurut Prof. Indriyanto Seno Adji, Pakar Hukum dari Universitas Indonesia, tindakan polisi itu tidak bisa dimaknai sebagai unlawful killing, karena aparat telah lebih dulu diserang, dan serangan itu mengancam jiwa aparat.

Faktanya, laskar petamburan dan institusi yang menaunginya, bukanlah ormas innocent. Tetapi, mereka merupakan gerombolan bersenjata yang layak dijadikan sasaran tempur, karena mereka melengkapi diri dengan senjata api (rakitan), berseragam ala militer, ada hierarki dan markas yang jelas.

BERWATAK TERORIS

Masyarakat luas selama ini sudah memahami, bahwa ormas petamburan dan laskar kelengkapannya, memang berwatak teroris.

Melalui ujaran kebencian yang membawa-bawa agama, sebagaimana sering dilakukan aktivis ormas petamburan ini, merupakan bukti bahwa mereka adalah pelaku teror lunak (soft terrorisme) yang  sangat aktif.

Catatan kepolisian juga sudah membuktikan bahwa anggota ormas petamburan juga terlibat dalam aksi hard terrorism. 

Dari Cirebon, ada Muhammad Syarif yang melakukan bom bunuh diri di Masjid Polresta Cirebon pada tahun 2011 lalu.

Beberapa tahun sebelum bom bunuh diri Cirebon terjadi, aparat polisi sudah pernah menangkap sejumlah anggota ormas petamburan, yang disangkakan menyembunyikan Noordin M. Top pelaku berbagai aksi teror di Indonesia.

Mereka adalah Imam Bukhori, Fathurrohman, Kamal, dan Abdul Aziz. Kelimanya adalah aktivis ormas petamburan cabang Pekalongan, yang ditangkap Densus 88 pada tahun 2005.

Noordin M Top adalah warga Malaysia kelahiran 11 Agustus 1968, yang masuk ke Indonesia melalui Riau pada awal tahun 2002. Sosok yang berafiliasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah (JI) ini, bertanggung jawab terhdap sejumlah teror bom yang terjadi di Indonesia. Yaitu, Bom JW Marriott (2003), Bom Kedutaan Besar Australia (2004), Bom Bali 2005, dan Bom Mega Kuningan (2009).

Akhirnya, Noordin M. Top tewas dalam penyergapan sembilan jam di Jebres, Solo, pada tanggal 16 September 2009. 

Pekan pertama April 2017, Densus 88 menangkap terduga teroris bernama Zainal Anshori, yang pernah bergabung dengan ormas petamburan, kemudian menjadi pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Indonesia menggantikan Aman Abdurrahman.

Zainal Anshori pernah berperan sebagai pengambil lima pucuk senjata api laras pendek di Sangir, Sulawesi Utara.

Lima pucuk senjata api itu dibeli terduga teroris Suryadi Masud alias Abu Ridho di Filipina Selatan, sekitar Desember 2015. Dua dari lima senjata api itu, kemudian digunakan untuk aksi teror Bom Thamrin pada Januari 2016.

Selain terkait terorisme, anasir ormas petamburan juga terlibat tindak kekerasan, sebagaimana menimpa Drs H. Soekanda Mansoer, berusia 65 tahun, September 2020 lalu.

Soekanda mantan Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Ciamis ini, tewas akibat dianiaya tujuh orang simpatisan ormas petamburan wilayah Tasikmalaya, setelah sebelumnya dituduh merobek baliho bergambar Rizieq Shihab.

Begitulah fakta tentang ormas petamburan. Jangan sampai Komnas HAM mengalami kegalatan kategori: gerombolan bersenjata itu sama sekali berbeda dengan ormas!