Iran Tingkatkan Pengayaan Uranium untuk Senjata Nuklir

Iran Tingkatkan Pengayaan Uranium untuk Senjata Nuklir
BBC

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pemerintah Iran menyebut terus meningkatkan pengayaan uranium yang merupakan bahan nuklir.

Mengutip dari Associated Press, Iran mengklaim kini sudah mencapai lebih dari 210 kilogram pengayaan dari 20 persen uranium. Langkah itu pun disebut sebagai tantangan sebelum menggelar pembicaraan dengan negara-negara Barat terkait proliferasi nuklir.

Angka yang disebut oleh juru bicara agensi, Behrouz Kamalvan, dilaporkan oleh media Iran, Tasnim dan Fars. Langkah ini disebut telah melanggar kesepakatan soal batas pengayaan nuklir.

Di bawah kesepakatan antara Iran dan negara-negara kuat di dunia, Iran tidak diizinkan memperkaya uranium di atas 3,67 persen. Sementara uranium yang diperkaya di atas 90 persen dapat digunakan untuk senjata nuklir.

Setelah sempat ditunda selama beberapa bulan, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Iran mengumumkan bahwa akan kembali melanjutkan pembicaraan pada 29 November di Wina, terkait penegasan kesepakatan.

Baca Juga

Negara-negara yang tergabung dalam Rencana Aksi Gabungan (JCPOA) berjanji akan memberikan intensif ekonomi bagi Iran.

Syaratnya, Iran harus membatasi program pengayaan uranium mereka sehingga mencegah produksi bom nuklir. Namun, Iran bersikeras bahwa program pengayaan itu dilakukan untuk kedamaian.

Sementara itu, Kamalvandi mengatakan bahwa agensinya saat ini memproduksi 25 kilogram dari 60 persen uranium yang sudah diperkaya. Padahal, itu merupakan level yang hanya diperbolehkan kepada negara-negara yang memiliki senjata nuklir.

Amerika Serikat sendiri secara sepihak mundur dari pembicaraan nuklir dengan Iran pada 2018 di bawah Presiden Donald Trump saat itu. Namun, Inggris, Prancis, China, dan Rusia tetap dalam pembicaraan tersebut.

Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden dan sejumlah pemimpin negara-negara Eropa mengkritik Iran yang berencana meningkatkan pengayaan uranium. Langkah itu dinilai sebuah provokasi.

Iran pun kini disebut telah melanggar kesepakatan sebelum pembicaraan yang akan digelar di Wina, Austria pada akhir November.