Hoax, Kepala Terpenggal, dan UU ITE

Hoax, Kepala Terpenggal, dan UU ITE

Oleh: Imas Senopati

SAMUEL PATY terpenggal kepalanya. Presiden Prancis Emmanuel Macron dikecam dunia Islam. Itu terjadi pada Oktober 2020. Persoalannya memang serius. Adalah Z, siswa sekolah menengah di Prancis menuturkan guru sejarahnya, Samuel Paty Samuel Paty menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelasnya pada Oktober tahun lalu. Dia juga dikatakan menyuruh para siswa Muslim untuk keluar dari kelasnya saat itu. 

Belakangan diketahui insiden tersebut terjadi atas kebohongan siswi Z itu. Lalu bagaimana kebohongan terjadi? Berikut deretan fakta terbaru terkait dengan insiden mengerikan yang memicu protes di publik Prancis, sebagaimana dilansir dari The Guardian. 

Awalnya siswi Z tersebut sedang menjalani skorsing dari sekolahnya, sekolah menengah Conflans-Sainte-Honorine. Skorsing dilakukan usai dirinya kerap membolos.

Tidak ada yang menyangka satu kebohongan siswi berinisial Z itu dapat mengantarkan Prancis pada tragedi pemenggalan kepala seorang guru sejarah serta kemurkaan dunia, terutama dari negara-negara Muslim.

Informasi soal memperlihatkan karikatur Nabi tersebut membuat Patty meregang nyawa di tangan Abdullakh Anzorov. Kepala Patty dipenggal. 

Dunia geger. Presiden Emmanuel Macron pun bereaksi. Dia mengutuk pemenggalan kepala guru di negerinya. Itu tindakan biadab. 

Di hadapan hakim anti-teroris, siswi Z mengatakan ia mengarang cerita dan membawa nama Paty untuk menyembunyikan fakta sebenarnya terkait skorsing kepada ayahnya. 

Ia melakukan hal tersebut karena takut ayahnya marah. Karena diskorsing akibat kerap membolos, siswi Z tersebut tidak mengetahui secara persis apa yang dilakukan Paty saat membahas tema 'dilema' dalam kelasnya. 

Ia mengaku tidak berada di dalam kelas saat Paty menunjukkan karikatur kontroversial Nabi Muhammad dari surat kabar satir Charlie Hebdo kepada siswanya. 

Laporan media Prancis, Le Parisien, mengungkapkan secara detail kebohongan siswa itu. Diketahui Paty juga tidak meminta para siswa Muslim untuk keluar kelas saat dirinya menunjukkan karikatur kontroversial Nabi Muhammad. 

Siswi Z itu mengarang cerita bahwa Paty meminta para siswa Muslim di dalam kelasnya untuk menutup mata mereka. Ia juga mengarang cerita soal siswa diminta berdiri sebentar di koridor.

Cerita sampai di sini dulu. Dunia menjadi korban berita hoax. Betapa merasa berdosanya Z, betapa cerobohnya pihak yang mengunggah rekayasa cerita itu. 

Mestinya juga betapa menyesalnya dunia yang memercayai ilusi seorang pelajar, kemudian menggerakkan demonstrasi anti-Prancis di mana-mana, termasuk di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. 

Seolah kita terjerembab dalam kubangan kebodohan menghadapi cerita yang ternyata hoax itu.

Dalam konteks Indonesia, kita menjadi memahami mengapa pemerintah berkepentingan dengan  pencegahan unggahan hoax. 

Seperangkat aturan peninggalan  masa penjajahan dianggap tidak memadai, lalu dibuat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum ITE. 

Maksudnya untuk melapis agar unggahan hoax, ujaran kebencian, penistaan terhadap agama, dan SARA, tidak lolos dan menimbulkan prahara. 

Belakangan UU ITE pun dianggap bermasalah, dianggap menghalangi sikap kritis masyarakat, mereduksi semangat berdemokrasi. Lalu rame-rame muncul tuntutan agar UU ITE direvisi. Ada pasal-pasal dalam UU itu –pasal 27 hingga pasal 29 -- yang dianggap multitafsir, mengandung duplikasi,  dan sebagainya.

Setelah peristiwa hoax pelajar Prancis itu, mestinya semua pihak tersadar, bahwa aturan seperti UU ITE memang diperlukan. Secara normatif UU tersebut pernah di-judial-review, ke Mahkamah Konstitusi. 

Artinya tak ada hambatan konstitusional penerapan UU itu. Soal bagaimana aparat mengimplementasikan pasal-demi pasal undang-undang tersebut sangatlah tergantung pada perkembangan masyarakat. Di sini cukup tersedia alat kontrol seperti praperadilan dan model pengawasan lainnya. 

Jika direnungkan, sebenarnya yang ada bukanlah soal multitafsir terhadap pasal-pasal UU ITE, melainkan perbedaan sikap dan persepsi soal kebebasan berpendapat, berdemokrasi, dan dalam memandang cara kerja aparat penegak hukum. Itu saja. (*)