HAM dan Pelanggaran HAM Berat Perang Israel-Palestina

HAM dan Pelanggaran HAM Berat Perang Israel-Palestina

Oleh Dr. H. Amidhan Shaberah

KEKEJAMAN Israel dalam perang 11 hari (10-21 Mei 2021) lalu membuat dunia marah. Betapa tidak! Dalam perang tersebut, Israel memborbardir Gaza dengan senjata berat, roket dan bom. Tanpa ampun. 

Dampaknya luar biasa: 254 orang tewas, termasuk 66 anak-anak. Yang luka parah 1900 orang. Sedangkan korban di pihak Israel, akibat  roket HAMAS yang membalas kekejaman Negeri Yahudi itu, 12 orang dan 357 lainnya cedera. 

Perang terbuka 11 hari antara Israel versus HAMAS (salah satu faksi terbesar organisasi pejuang Palestina) dipicu oleh "kegilaan Israel" yang merampok dan merampas perumahan warga Palestina di kompleks Syaikh Al-Jarra, Gaza. Oleh Israel, perumahan warga Palestina ini dicaplok, penghuninya diusir, untuk kemudian tanah di kompleks itu akan dijadikan pemukiman orang Yahudi -- tanpa sedikit pun mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) warga Palestina yang butuh tempat tinggal. Protes warga Palestina dengan meluncurksn roket ke wilayah Israel, dibalas Israel dengan serangat darat dan udara ke Gaza. Akibatnya itu tadi, ratusan orang Palestina tewas dan ribuan luka parah.

Meski perang tersebut jeda, dengan kesepakatan genjatan senjata, sejak 21 Mei, tapi pelanggaran genjatan senjata oleh Israel tetap berlangsung. Dunia pun marah. Tapi Israel tetap tak peduli.

Jika demikian, kapan perang tersebut benar-benar berhenti? Jika pun berhenti, sesungguhnya itu hanyalah persiapan perang yang lebih besar, brutal, dan kejam di masa datang. Istilah latinnya, si vis pacem, para bellum. Jika menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Akankah perang "abadi" Israel Palestina akan mengikuti narasi  "si vis pacem para bellum" tersebut?

Entahlah. Yang jelas, betapa sulitnya menghentikan kekejaman Israel dalam setiap bentrok senjata versus Palestina. Kali ini di tahun 2021, bentrok senjata 11 hari tersebut, mengusik kemanusiaan dunia internasional

Situs France24 melaporkan, Jumat (28/5), Dewan HAM PBB telah memutuskan menyelediki pelanggaran kemanusiaan berat dalam perang 11 hari tersebut. Dari 47 anggota Dewan HAM PBB, 24 negara menyatakan setuju akan menggelar penyelidikan itu.

Dalam sidang Dewan HAM PBB, ketua delegasi Pakistan, Khalil Hashmi -- atas  nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) -- mengusulkan  penyelididikan pelanggaran HAM berat oleh Israel tersebut.  

Sejumlah negara yang dekat dengan Israel dan kaki tangan Amerika menolak. Tapi kemudian, Ketua Dewan HAM PBB Michelle Bachelet menyatakan bahwa  banyaknya korban tewas dan luka akibat serangan Israel di Gaza sudah masuk dalam kategori kejahatan perang."  Dan kejahatan perang tersebut adalah pelanggaran berat HAM.

Dalam pemungutan suara, 24 dari 47 anggota Dewan HAM PBB memutuskan perlunya penyelidikan pelanggaran HAM berat pada perang 11 hari tersebut. Penyelidikan ini akan fokus pada pencarian fakta dan mengumpulkan bukti-bukti hukum untuk mengidentifikasi para pelaku pelanggaran HAM berat tadi.  Jika terbukti, mereka harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik keputusan Dewan HAM PBB ini dengan mengatakan "ini menggambarkan tekad komunitas internasional untuk melanjutkan akuntabilitas, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat Palestina.

Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Dewan HAM ini. "Ini keputusan memalukan. Hari ini adalah contoh betapa Dewan HAM PBB sangat anti-Israel," kata Netanyahu.

"Walaupun Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Hamas dan Israel, Indonesia mencatat bahwa solusi yang permanen hanya dapat dihasilkan apabila hak-hak rakyat Palestina dihormati dan dilindungi secara penuh," kata  Grata Endah Werdaningtyas, utusan khusus  Indonesia di PBB seperti yang disiarkan  laman Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat (28/05).  Hal ini, lanjut Grata, merupakan prinsip Indonesia.  

"Kami telah memverifikasi 270 kematian di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem, 68 diantaranya anak-anak. Sementara itu roket Hamas ke Israel telah membunuh 10 warga," kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet dikutip Reuters, Jumat (28/5/2021).

Masalah korban perang  tersebut ternyata mendapatkan respon penolakan dari  kedua belah pihak. Hamas, yang menguasai  wilayah di Jalur Gaza, menyebut tindakan kelompok mereka sebagai perlawanan yang sah.

Sedangkan  Organisasi Islam Internasional (OIC) yang mendukung Palestina mengatakan bahwa PBB tidak melihat secara jernih bahwa Israellah yang melakukan kejahatan. Palestina hanya berjuang untuk lepas dari hukum apartheid yang diberlakukan negara Yahudi itu.

Jelas, Israel menolak penyelidikan pelanggaran HAM berat tersebut. Tel Aviv mengatakan tidak akan bekerja sama dengan Dewan HAM PBB. Negeri itu malahan menuding forum PBB  menutupi genosida yang dilakukan organisasi teroris. Israel merujuk Amerika yang telah  menetapkan HAMAS sebagai organisasi terorisme.

"Keputusan memalukan hari ini adalah contoh lain dari obsesi anti-Israel Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang terang-terangan," kilah PM Benjamin Netanyahu.Kementerian luar negeri Israel mengatakan pasukannya bertindak sesuai dengan hukum internasional. Ia mengklaim membela warganya dari tembakan roket Hamas.

Mengikuti logika politik Israel dan Amerika -- siapa palanggar HAM berat dalam perang 11 hari di atas, menjadi absurd. Tapi kalau mengikuti logika publik internasional, jelaslah Israel biang keladinya. Palestina meroket Israel setelah tentara negeri Zionis menggusur dan mengusir warga Palestina di perumahan Al Jarra, Gaza, milik warga Palestina. Tentara Israel mengusir warga Palestina dari rumahnya untuk membangun kompleks perumahan penduduk Israel.

Tindakan Israel tersebut jelas merupakan pelanggaran HAM berat. Karena penggusuran warga Palestina dari rumahnya itu dilakukan secara sistematis dan mendapat dukungan negara Israel. Dua poin ini saja -- sistematis dan didukung negara -- sudah cukup untuk bukti pelanggaran HAM berat. 
Jika kemudian terjadi perang terbuka dan pejuang Palestina meluncurkan roket ke wilayah Israel, itu merupakan pembalasan. Untuk membela diri. Bukan menganeksasi. 

Jadi kesimpulannya, Israel bersalah. Ia pelaku pelanggaran HAM berat dalam perang 11 hari tersebut. Titik.

*Dr. H. Amidhan Shaberah, Ketua MUI (1995-2015)/Komnas HAM 2002-2007