Geger Benur: Menampar Jokowi atau Prabowo?

Geger  Benur: Menampar Jokowi atau Prabowo?

Oleh Imas Senopati

DI tengah hiruk pikuk pasca  tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo, masyarakat menuding Presiden Joko Widodo kecolongan. Ya, kecolongan karena seorang pembantu dekatnya ditangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini merupakan kali ketiga selama menjabat Presiden menterinya ditangkap KPK karena kasus korupsi. 

Dua menteri, masing-masing Imam Nahrawi (Menpora) dan Idrus Marham (Menteri Sosial) ditangkap pada saat Kabinet Jokowi pertama, dan sekarang Edhi Prabowo pada Kabinet Jokowi II yang baru berumur setahun. 

Bisa jadi ini akan bertambah lagi ada menteri yang ditangkap dalam perjalanan Kabinet yang masih empat tahun lagi, tapi mudah-mudahan saja ini kasus penangkapan menteri untuk pertama dan terakhir kalimya sampai akhir pemerintahan Jokowi pada 2024 nanti.

Pertanyaannya, benarkah “geger benur” ini tamparan keras bagi Jokowi? Seolah tak mau belajar dari kesalahan yang dilakukan era pemerintahan sebelumnya, Jokowi kecolongan lagi, kecolongan lagi.

Jokowi dianggap tidak memperhatikan integritas para  calon menteri pada saat rekrutmen menter-menteri kabinet. 

Sebagai pemimpim pemerintahan Jokowi memang tidak bisa mengelak dari kecolongan itu. Tapi ada baiknya kita undur sebentar untuk melihat “tradisi” rekrutmen kabinet di era Reformasi ini. 

Meski judulnya setelah ada amandemen UUD 1945 ini kita menganut Kabinet Presidensial, Presiden benar-benar powerful, termasuk dalam rekrutmen para menterinya.

Secara teoretis Presiden tidak tergantung parlemen. Kenyataannya untuk berangkat menjadi calon presiden, peran partai-partai politik tidak dapat dikesampingkan. Syarat calon presiden minimal harus dapat dukungan 20 persen dari suara pemilih dalam Pemilu atau jumlah kursi di DPR. Maka calon presiden perlu mendapat dukungan dari partai-partai politik si empunya suara.

Setelah calon presiden (sebut saja Jokowi) memenangi pilpres, meski syarat dukungan mencukupi, dukungan sudah cukup, ternyata presiden menghendaki pemerintahannya kuat mendapat dukungan sebanyak-banyaknya dari parpol, maka terbentuklah koalisi parpol gemuk. 

Parpol yang semua dalam pilpres tidak mendukung presiden terpilih (sebut saja Partai Gerindra) ikut dirangkul. Maka Prabowo Subianto rival Jokowi dalam Pilpres 2019 ditarik menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jabatan yang sangat strategis.  

Prabowo Subianto tidak sendirian. Dia mengajak Edhi Prabowo seorang petinggi Partai Gerindra ikut bergabung dengan Kabinet Jokowi II. Tentu Jokowi tak bisa menolak, karena sudah sangat percaya kepada Prabowo Subianto. Edhi Prabowo pun diterima tanpa harus mempertimbangkan segi integritas. Ini juga berlaku bagi calon-calon menteri “setoran” dari partai-partai anggota koalisi lainnya. 

Sahlah sudah Edhi Prabowo didapuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia membuat kebijakan baru dalam pengelolaan hasil laut. Larangan pengeksporan benur atau benih lobster yang oleh Menteri KKP pendahulunya, Susi Pujiastuti, oleh Edhi Prabowo dilegalkan. Tentu dengan syarat-syarat yang ketat. 

Hasil kajiannya, ekspor benih  lobster atau benur legal akan lebih menguntungkan bagi negara, nelayan, dan eksportir. Saat ada larangan ekspor benur, penyelundupan benur ke luar negeri sangat marak. Negara tak dapat apa-apa karena tak mampu memungut pajak dari ekspor ilegal. Petani menangkap benur dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada penangkapan benur resmi, karena menangkap secara ilegal akan terkena sanksi berat. Para penyelundup pun mematok harga pembelian benur di nelayan semaunya. Jadi di era Menteri Susi yang untung menurut kajian Menteri Edhi Prabowo hanyalah para penyelundup, eksportir ilegal benur. Negara dan nelayan sama-sama buntung.

Sementara versi kajian tim Menteri Edhi, pelegalan ekspor benur dengan regulasi yang ketat akan menguntungkan negara, nelayan dan eksportir. Negara memperoleh setoran pajak ekspor, nelayan tak lagi sembunyi-sembunyi dalam menangkap benur, patokan harga pembelian benur di nelayan pun jelas karena diatur oleh KKP. Eksportir pun diuntungkan karena persaingannya terbatas, hanya eksportir terdaftar yang dapat melakukan pembelian benur ke nelayan dan mengekspor sesuai batas kuota yang dibolehkan. 

Memang terdengar manis, kalau saja semua berlangsung sesuai skenario. Faktanya tidak semanis madu. Benar regulasi ada dan sangat ideal untuk negara, nelayan dan eksportir, tapi pelaksanaannya menjadi amburadul, mana kala izin bagi pengekspor dijual mahal. Menurut aturannya izin hanya diberikan kepada eksportir yang juga memiliki usaha budi daya lobster, kenyataannya tidak. Siapa yang mau menyetor uang tertentu keluarlah izinnya.

Seperti yang sementara terungkap pasca tertangkapnya Edhi Prabowo, izin itu dijual antara 3 sampai 4 milyar rupiah dan izin itu sebagian besar jatuh ke perusahaan yang ada hubungannya atau atas rekomendasi elit Partai Gerindra.

Bayangkan kalau sampai saat ini keluar 50 izin bagi eksportir, dikali rata-rata sebut saja Rp 3 milyar, sudah terkumpul 150 milyar rupiah. Semuanya tidak masuk ke kas negar, tapi ke kas KKP yang dikomandani Menteri Edhi Prabowo, karena memang tidak ada aturannya. Terus biaya logistik pengiriman benur, ini sangat aneh, dihitung per ekor, bukan per kontainer atau per kilo gram, Tiap ekor benur dipatok Rp1.800. 

Bisa dihitung kalau dalam satu bulan misalnya diekspor dua juta benur, berapa juta biaya itu terkumpul, dan itu aneh juga, hanya jatuh ke satu perusahaan kargo dan hanya lewat Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Ada monopoli yang direstui oleh KKP, dan konon perusahaan kargo itu dimiliki oleh keluarga elit Partai Gerindra juga.

Belum lagi dana yang dijanjikan masuk ke kas negara, apakah menjadi kenyataan.  juga belum jelas. Hingga hari ini Kementerian Keuangan belum menentukan pengenaan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) terhadap ekspor benur. Sementara yang berlaku para eksportir mesti menyetor bank garantie, bukan masuk ke bank, melainkan mengalir ke KKP juga.

Nah, semua muaranya mengarah ke satu partai, Partai Gerindra. Posisi Edhi Prabowo adalah Wakil Ketua Umum partai berlogo kepala burung garuda itu, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum, pemimpin tertinggi. Maka terjawab sudah, Presiden Jokowi memang tertampar karena menterinya tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, tetapi dengan akal sehat yang lebih tertampar tentulah Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto yang bisa dikatakan sebagai owner Partai Gerindra. Jelas kan?

Salam (akal) sehat.