FPI: Yang Dilarang Nama atau Kegiatannya?

FPI: Yang Dilarang Nama atau Kegiatannya?
FPI

Oleh: Imas Senopati

FRONT Pembela Islam  (FPI) lewat SKB sejumlah menteri dan kepala lembaga resmi dilarang nama dan kegiatannya. Tinta pemberitaan belum kerinh Munarman dan kawan-kawam segera memdeklarasikan nama baru Front Persatuan Islam.  Mereka menganggap yang dilarang FPI, Front Pembela Islam, nama lain tak ada masalah. Mereka pun ogah mendaftarkan FPI baru itu ke Kemendagri. Mereka nggak mau ribet.

Kapolri kemudian mengeluarkan Maklumat lebih luas, pemakaian label FPI (Pembela) dan kegiatan yang mengatasnamakan organisasi terlarang itu pun tak diperbolehkan. Masyarakat dilarang pula memfasilitasi dan terlibat dalam kegiatan FPI itu.

Tapi apa lacur, Menko Polhukam Mahfud MD mengamini pendapat Munarman dkk, ganti nama boleh-boleh saja. Demikian sejumlah pengamat dan petinggi Polri. Pertanyaannya yang dilarang itu nama FPI-nya atau kegiatannya? Kalau ganti nama boleh kegiatan yang sama juga dibolehkan apa artinya pelarangan itu? Munarman dkk seolah dibiarkan menyiasati hukum atau lebih kasar lagi mempermainkan hukum.

Rasanya pendapat Prof Indriarto Senoadji dalam konteks ini lebih masuk akal. Bahwa ganti nama tetap melanggar hukum jika tidak mendaftar di Kemendagri. Semua aktivitas yang dilakukan bisa disebut liar, ilegal. Pendapat melahirkan pemikiran lebih lanjut perlunye menhempurnakan UU Keormasan, yang perlu ditambahka  bahwa semua ormas yang berkegiatan di publik harus terdaftar di Kemendagri. Dengan demikian semua ormas harus berasaskan Pancasila, tidak ada ormas yang asas dan visi misinya bertentangan dengan Pancasila.

Sebab jika hanya ganti nama dengan pimpinan orang yang sama dan tidak terdaftar di Kemendagri akan sangat dimungkinkan, asas dan misi misinya tetap sama dengan ormas sebelumnya. Pemerintan akan skan kehilangan kontrol terhadap kegiatan mereka. Mereka tetap membuat masyarakat cemas, seperti yang terjadi selama ini. Termasuk menjadikan ormas tersebut menjadi tunggangan gratis bagi gerakan-gerakan yang anti pemerintah dan pro terorisme.

Kita menginginkan hukum yang benar-benar hidup,  bukan sekadar onggokan peraturan yang tak mempunyai fungsi pengaturan terhadap tertib masyarakat.

Salam tertib hukum.