Forum Senior Papua Minta Hati-Hati dengan Operasi Militer

Forum Senior Papua Minta Hati-Hati dengan Operasi Militer

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Atas nama Forum Senior Papua bersama elemen Generasi Milenial, Freddy Numberi (Laksamana Madya TNI Purn) memgakui kalau pembangunan di era Presiden Joko Widodo selama ini sudah mengalami banyak kemajuan. Meski masih ada kekurangan.

Sama halnya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain bahwa kemiskinan itu ada. Dan, dengan pemimpin yang bersih dan mau bekerja keras seperti Jokowi, Freddy yakin Papua dan Indonesia yang kaya ini akan sejahtera.

Hanya saja, Freddy meminta pemerintah harus berhati-hati dengan label-label teroris terhadap KKB (Kelompok Kriminal.Bersenjata), OPM  (Operasi Papua Merdeka), dan lain-lain yang sesungguhnya sebagai produk Belanda. Sebab, kalau operasi militer itu masuk ke dalam kategori genoside, pemberangusan sebuah etnis di Papua, maka berpotensi pada terjadinya pelanggaran HAM, dan kalau ini menguat di dunia internasional, maka suara untuk memisahkan diri dari NKRI itu sulit dibendung.

"Tapi kalau KKB melakukan tindak kriminal lalu ditembak dan hukum harus ditegakkan, itu bukan pelanggaran HAM. Juga kalau SKB (sparatis kriminal bersenjata) lalu militer diturunkan, ini bukan pelanggaran HAM. Namun, kalau operasi militer dengan label teroris ini bisa membawa korban warga sipil yang tak berdosa, salah tangkap, salah tembak, salah interogasi dan sebagainya bisa terjadi dan karenanya harus hati-hati, karena militer sudah kembali ke Barak," tutur Freddy di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Hadir para tokoh senior dan milenial yakni Michael Menufandu, Yorrys Raweyai, Nick Messet, Thaha M. Alhamid, Lenis Kogoya, Frans Ansanai, Marthen Maran, Robby Png Kbarek, dr. Rosaline I. Rumaseuw, Pdt. Sam Koibur, Victor Abraham Abaidata, Rini S. Modouw, Ulmi L. Wayeni, George S. Saa, Ismail Asso, Michael Yerisetouw, dan Steve L. Mara.

Freddy menilai OPM itu bentukan Belanda dan Belanda telah menipu rakyat Papua, dan sebaliknya Belanda malah ingin Papua merupakan bagian dari wilayah jajahannya. Sama halnya di Jawa, Sumatera dan wilayah lain, bahwa Belanda itu menjajah dan membuat rakyat miskin, menderita, tertindas dan tertinggal.

"Sama juga dengan RIS (Republik Indonesia Serikat) ini warisan Belanda yang bisa jadi bom waktu," tambahnya.

Nah, lanjut Freddy, pada 1 Mei ini sebagai sejarah kembalinya (bukan integrasi) Papua ke pangkuan NKRI. Dengan sosok Jokowi yang bersih dan tidak menyalahgunakan militer untuk kepentingan kekuasaan, ia yakin bukan saja Papua, tapi Indonesia akan maju dan sejahtera meski saat ini masih ada kekurangan di sana-sini. Salah satunya bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja khususnya bagi generasi muda Papua. 

Ditanya siapa Benny Wenda yang selalu memprovokasi rakyat Papua di dunia internasional, Freddy menegaskan itu hanya sebagian kecil orang Papua yang tak tahu kelangsungan  pembangunan di Papua, yang sudah mengalami kemajuan luar biasa khusuanya di era Jokowi. "Bahwa kami di Papua ini kelompok pro NKRI sampai mati dan terbukti Jokowi sudah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua, yang tak pernah dilakukan pemerintah sebelumnya," ungkapnya.

Michael Menufandu menilai Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi sudah sesuai konstitusi dengan memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, dan BIN untuk turunkan militer ke Papua. Namun, dia minta semuanya bisa diselesaikan dengan win-win solution, dengan mengutamakan persamaan, keadilan, dan melindungi semuanya. Karena itu, pusat dan daerah harus mendiskusikan masalah tersebut dengan kedudukan yang sama, mutual trust.

Sama dengan Freddy, soal Benny Wenda menurut Mi chael dirinya saat mendampingi Wapres Jusuf Kalla tahun 2019 di PBB sudah bertemu dan berdiskusi 4 kali. Michael minta Benny pulang ke Papua agar mengetahui pembangunan di Papua selama ini, yang sudah banyak kemajuan. Kecuali bagi orang yang buta, tuli, dan hatinya mati.

"Tapi, nampaknya kita sendiri yang membesarkan Benny selama ini. Saya sudah minta dia pulang dan apa sesungguhnya yang diinginkannya, ternyata tidak jelas," katanya.

Yang terpenting lagi kata Michael, dalam penyelesaian Papua ini jangan ada kelompok yang merasa direndahkan (emperior) dan jangan ada kelompok yang merasa lebih hebat (superior). Karena emperior dan superior itulah yang kadang menimbulkan kecemburuan sosial, kemarahan, keganasan, kebencian dan sebagainya. "Jadi, apapun namanya harus hati-hati di Papua.yang luas, yang meliputi pegunungan, hutan belantara, rawa, sungai, dan lain-lain.yang tak mudah. Juga ada 250 suku, tapi saya sebagai camat waktu itu tetap harus turun ke lapangan menemui warga," tuturnya.

Menurut Lenis Kogoya, Papua dalam konsep NKRI itu sebagai rumah bersama. Baik tanah, tumpah darah, nyawa, maka atas nama kepala suku, semua penghuninya wajib menjaga rumah ini. "KKB yang membunuh warga sipil, TNI/Polri jelas meresahkan, mencederai hukum, melanggar ajaran agama yang dilarang membunuh, melawan pemerintah berarti melanggar ketetapan Allah, maka harus dihukum menuju Papua yang damai," kata Lenis.

Berikut 7 Seruan Moral Forum Senior Papua Bersama Elemen Generasi Milenial Kepada Pemerintah:

Dalam semangat kebangsaan hari ulang tahun ke-58, tanggal 1 Mei 1963, Kembalinya Tanah Papua ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi, dan menyikapi rentatan kejadian kekerasan selama ini di tanah Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah (Beoga-Puncak, Nduga, Banti-Mimika, dan Intan Jaya), forum menyerukan:

1. Mengecam dengan keras segela bentuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat TNI/Polri demi kemanusiaan dan keadilan;

2. Label teroris kepada KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata perlu kehati-hatian dengan harapan dapat ditinjau kembali, sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yan justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang.

3. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian akar masalah yang ada di tanah Papua sesuai hasil riset Lembaga Pemerintah RI, yaitu LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan menyelesaikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Tanah Papua serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati oleh pemerintah.

4. Menyikapi akar masalah di tanah Papua, langkah penyelesaian konflik seperti di Aceh merupakan solusi damai yang sangat bijak, namun tentunya dilakukan dengan tahapan-tahapan yang berbeda, dikarenakan di Tanah Papua ada banyak faksi;

5. Perlu evaluasi apakah pendekatan kekerasan selama ini di tanah Papua berhasil atau gagal? Dan pemerintah perlu memberi solusi bagi ribuan warga yang saat ini mengungsi dari kampung-kampung mereka, karena adanya serangan dari KKB maupun operasi penegakan hukum oleh Polri dibantu pihak TNI,

6. Perlu kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan undang-undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar tidam menimbulkan dampak ikutan/collateral damage seperti; salah tangkap, salah tembak, salah interogasi, dan lain-lain yang dapat dilategorikan dalam rumpun pelanggaran HAM,

7. Pemerintah perlu melaksanakan paradigma baru Presiden Jokowi tentang pendekatan pembangunan di tanah Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres No 20 Tahun 2020.