Empat Ibu dan Balitanya Ditahan, Komnas HAM: Nilai Kemanusiaan Dilukai

Empat Ibu dan Balitanya Ditahan, Komnas HAM: Nilai Kemanusiaan Dilukai

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Penahanan terhadap empat ibu rumah tangga bersama dua balita oleh Kejakssaan Negeri Praya, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendapat sorotan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

"Nilai keadilan dan kemanusiaan empat ibu dan dua anak yang dilukai tidak bisa ditukar dengan duit berapapun," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, di akun Twitternya, Selasa (23/2/2021).

Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkiflimansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada  Sari Yulianti Anggota DPR Komisi 3 Dapil NTB yang membantu proses penangguhan penahanan empat ibu tersebut pada Senin siang kemarin. 

"Terima kasih kepada teman-teman dari Pemda Provinsi, Pemda Loteng, Pengadilan Negeri Loteng, Polres Loteng, teman-teman Rutan, juga Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Loteng, tentu saja teman-teman media, LSM/NGO, Penasehat Hukum, dan lainnya," kata Zul di akun Instagramnya.

"Semua bersinergi dan bekerja luar biasa sehingga semua prosesnya berjalan lancar," tambahnya.

Diketahui, empat ibu bersama dua balita ditahan oleh Kejakssaan Negeri Praya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penahanan terjadi setelah kasus dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. 

Kejaksaan beralasan tidak ada yang mengajukan penangguhan penahanan, sehingga empat ibu dan balita yang masih menyusui ditahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nusa Tenggara Barat, Husnanidiaty Nurdin mengajukan diri sebagai penjamin agar empat ibu tak ditahan.

Kasus ini bermula dari dugaan perusakan atap pabrik tembakau di Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, NTB oleh keempat ibu karena protes pabrik mengeluarkan polusi udara berupa bau tembakau yang menyengat. Kerugian atap pabrik tembakau yang rusak mencapai Rp4,5 juta. 

Keempatnya, dua di antaranya masih menyusui balita, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lombok Tengah, namun tidak ditahan. Penahanan baru terjadi dalam proses pelimpahan.

"Saya bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan para tersangka," kata Eni, kepala BP3AKB NTB, Senin (22/2/2021).

Menurut dia, Gubernur NTB merestui keputusannya sebagai penjamin.

"Ini bentuk perhatian pak gubernur terhadap anak-anak dan perempuan. Saya sebagai pembantu gubernur mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan," lanjut dia.

Alasan penangguhan penahanan, karena mereka punya anak balita dan memerlukan ASI; keempatnya diperlukan keluarga untuk mengurus kebutuhan rumah tangga; tidak akan lari dan datang ke pengadilan; dan demi kemanusiaan.

Keempat ibu ini dikenakal Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (Jo)