Wawancara Khusus Tokoh Perumahan Rakyat

ASMAT AMIN: “Ekonomi Segera Pulih Jika Pemerintah Fokus Bangun Rumah Rakyat”

ASMAT AMIN: “Ekonomi Segera Pulih Jika Pemerintah Fokus Bangun Rumah Rakyat”
Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) Asmat Amin

Program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015 untuk memenuhi hak rakyat atas rumah tinggal yang layak kembali menyedot perhatian banyak pihak. Pemerintah telah menggulirkan regulasi perijinan yang mempermudah dan mempercepat, serta menyalurkan berbagai bentuk subsidi lewat perbankan. Namun, tampaknya sejauh ini pencapaian program sejuta rumah masih jauh panggang dari api. Kerja keras pemerintah menyediakan rumah untuk rakyat seakan berkejaran antara deret ukur dan deret hitung, antara memenuhi kebutuhan lama yang belum tercapai dan kebutuhan baru yang terus bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mengungkap bahwa kebutuhan masyarakat akan kepemilikan rumah (backlog) sebesar 11,39 juta unit. Pemerintah mengklaim telah berhasil menekan backlog sebanyak 4.800.170 unit rumah pada rentang 2015-2019 lewat program sejuta rumah. Di sisi lain, mengikuti pertumbuhan penduduk sekitar 3,26 juta jiwa pertahun, dengan asumsi 4 jiwa mewakili satu keluarga, maka terdapat tambahan kebutuhan rumah sebesar 815.000 unit pertahun. Artinya selama lima tahun 2015-2019 angka backlog perumahan bertambah sebesar 4.075.000. Dengan demikian dari 11,39 juta unit, selama 2015-2019 backlog hanya berkurang 725.170 unit. Jika memperhitungkan capaian program sejuta rumah tahun 2020 sebesar 965.217 unit dan tambahan kebutuhan rumah di tahun yang sama 815.000 unit, dapat disimpulkan capaian program sejuta rumah sejak pertama kali digulirkan tahun 2015 hanya sebesar 875.387 unit. Pemerintah masih berhutang kepada rakyat untuk menyediakan rumah layak huni sebesar 10,5 juta unit.

Dalam rangka mencari solusi untuk membantu pemerintah mengatasi krisis perumahan rakyat, wakil pemimpin redaksi SenayanPost.com Zulfikar Fuad mewawancarai Asman Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) di Bekasi, Rabu (26/4/2021). Asmat Amin adalah pengembang perumahan yang berkali-kali dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Perumahan Rakyat berkat berbagai prestasi dan kontribusinya membangun lebih dari 100 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut petikannya.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis perumahan?

Pertama saya ingin mengingatkan bahwa tugas untuk mengatasi krisis perumahan adalah kewajiban bagi kita semua seluruh komponen bangsa. Namun demikian, peran pemerintah/negara adalah yang utama, sesuai amanah UUD 1945 pasal 28 h (1), bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dipertegas oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 40 bahwa hak rakyat untuk bertempat tinggal serta berkehidupan layak wajib dipenuhi pemerintah/negara. Jadi, hak rakyat atas rumah sangat mendasar. Maka jawaban atas pertanyaan itu adalah sudah seharusnya pemerintah fokus pada penyediaan rumah rakyat. Buat apa membangun infrastruktur jika rakyat tidak punya rumah.

Anda meragukan keseriusan pemerintah menyediakan rumah untuk rakyat?

Sama sekali nggak ragu. Saya sangat yakin Pak Jokowi adalah pemimpin yang bekerja untuk kemakmuran rakyat. Beliau sangat antusias mendorong sektor perumahan. Kita saksikan Presiden Jokowi di mana-mana bicara pentingnya penyediaan rumah untuk rakyat sampai beliau begitu serius menggulirkan program sejuta rumah. Hanya saja menurut saya pemerintah kurang fokus pada penyediaan rumah untuk rakyat. Khususnya dalam hal ini Kementerian PUPR, sebagai ujung tombak program sejuta rumah, yang lebih banyak mengurus pembangunan infrastruktur, daripada membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Asmat Amin mendampingi Presiden Joko Widodo pada momen peresmian perumahan Villa Kencana Cikarang sekaligus peresmian Program Sejuta Rumah di Cikarang, Bekasi, medio Mei 2017.

Menurut Anda, langkah strategis seperti apa yang harus pemerintah lakukan untuk menuntaskan backlog perumahan?

Pertama, jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menyelesaikan krisis perumahan demi memenuhi hak rakyat atas rumah tinggal, maka yang pertama dan terpenting adalah hidupkan kembali Kementerian Perumahaan Rakyat (Kemenpera) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali program perumahan rakyat. Persoalan perumahan rakyat di negeri kita sangat banyak dan kompleks;  kesediaan lahan untuk rumah MBR, regulasi perizinan, syarat dan proses KPR, harga rumah, dlsb. Karena itu keberadaan Kemenpera sangat mutlak diperlukan untuk fokus mengurus semua detailnya. Kita perlu belajar dari Amerika Serikat (AS). AS dengan backlog sebanyak 5,6 juta, sekitar setengahnya dari Indonesia, punya kementerian perumahan, yakni US Department of House and Urban Development.

Kedua, selanjutnya setelah Kemenpera dihidupkan kembali, segera fokus menuntaskan backlog perumahan. Kemenpera perlu meninjau kembali regulasi yang menghambat penyediaan rumah rakyat, dan membuat kebijakan yang mendukung percepatan penyediaan rumah rakyat. Tidak cukup menargetkan pembangunan 1 juta rumah pertahun. Sebab jika mengikuti pertumbuhan penduduk tiap tahun ada tambahan kebutuhan rumah sekitar 800 ribu sampai 1 juta unit pertahun. Jadi, untuk menyelesaikan backlog sebesar 11,4 juta dalam lima tahun dan tambahan kebutuhan 5 juta unit dalam 5 tahun, pemerintah harus membangun sedikitnya 3 juta rumah pertahun. Kalau regulasinya mendukung, pengembang akan berpacu mendukung program pemerintah ini untuk bersama-sama mengatasi krisis perumahan.

General Manager SPS Group Tuti Mugiastuti bersama Managing Director SPS Group Asmat Amin

Jadi, keberadaan Kemenpera sangat urgen untuk mengatasi krisis perumahan?

Betul. Keberadaan Kemenpera membuat pemerintah bisa lebih fokus mengatasi krisis perumahan. Terutama mengawal kebijakan Presiden Jokowi terkait perizinan perumahan yang sejujurnya di lapangan tidak jalan. Perizinan lahan untuk rumah MBR prosesnya masih memakan waktu lama dan berlarut-larut. Kita harapkan Kemenpera bisa mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Selain itu, Kemenpera perlu mendukung pengembang dalam hal penyediaan lahan untuk rumah MBR yang semakin terbatas. Semua ini memerlukan fokus perhatian Kemenpera. Peran Kemenpera sangat strategis ya. Tidak hanya menyediakan rumah untuk rakyat, lebih dari itu Kemenpera dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terpukul akibat wabah Covid-19.

Bisa dijabarkan bagaimana peran strategis Kemenpera mendorong percepatan pemulihan ekonomi?

Jika Kemenpera fokus menyediakan rumah rakyat untuk mengatasi krisis perumahan dampaknya bagi perekonomian nasional kita sangat dahsyat. Ekonomi nasional kita yang terdampak wabah Covid-19 akan segera pulih berkat pergerakan 174 industri turunan di sektor properti. Hitung-hitungannya begini. Data BPS menyebut backlog perumahan sebesar 11,4 juta, tambahan kebutuhan rumah tiap tahun kita rata-ratakan 1 juta pertahun, berarti 5 juta dalam 5 tahun. Maka rumah untuk rakyat yang harus disediakan dalam 5 tahun sekitar 16,4 juta unit. Anggaplah 16 juta unit. BI menyebut dari 11,4 juta itu 70% rumah kisaran harga Rp 160 juta - Rp 500 juta, termasuk rumah MBR. Sekitar 13% rumah harga Rp 500- Rp 1 miliar. Artinya ada 7,9 juta rumah yang dibutuhkan untuk MBR. Kalau dirata-ratakan dari seluruh rumah yang dibangun antara rumah mewah hingga MBR di harga Rp 500 juta-an dikalikan kebutuhan rumah sebanyak 16 juta unit, maka uang yang berputar dari sektor perumahan saja sekitar Rp 8 ribu triliun. Jika Rp 8 ribu triliun dikalikan 2,5 kali indeks pergerakan properti, nilainya mencapai Rp 20 ribu triliun. Nilai perputaran uang sebesar Rp 20 ribu triliun itu melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun. Luar biasa besar angkanya.

Asmat Amin mendampingi Presiden Joko Widodo

Artinya bagi perekonomian nasional?

Artinya, kontribusi sektor perumahan rakyat sangat besar jika digerakkan untuk memulihkan dan memacu perekonomian nasional kita. Hal itu hanya bisa terjadi jika pemerintah fokus menuntaskan backlog perumahan secara masif. Kalau sektor perumahan rakyat dengan 174 industri turunannya bergerak, pemerintah nggak perlu terlalu mengandalkan ekspor lagi karena konsumsi dalam negeri kita otomatis meningkat drastis.

Sebaliknya, risikonya bagaimana kalau pemerintah tidak segera menuntaskan krisis perumahan?

Lah kalau begini terus. Nggak ada terobosan. Akan terjadi ledakan. Di mana orang yang nggak punya rumah (homeless) akan menimbulkan banyak masalah sosial baru. Karena itu, Kemenpera harus dihidupkan kembali untuk membuat terobosan supaya rakyat bisa punya rumah.

Terobosan yang penting contohnya?

Pertama, kita tahu 60% dari rakyat yang butuh rumah ini kan bekerja di sektor informal. Nah ini harus dibikin terobosan supaya pekerja sektor informal bisa memiliki rumah dengan KPR. Kedua, persyaratan, bunga dan proses KPR untuk pekerja sektor informal harus dilonggarkan jika pemerintah ingin mememenuhi hak rakyat atas rumah. Kalau kita mau jujur, masyarakat kita disiplin keuangannya belum bagus. Sehingga sistem scoring kreditnya jangan disamakan dengan pekerja formal. Terutama di masa pandemi seperti sekarang, harusnya rakyat dikasih kelonggaran untuk bisa memiliki rumah. Sehingga ekonomi bisa bergerak.