Digugat Rp2 Triliun soal Merek, Ini Tanggapan GoTo

Digugat Rp2 Triliun soal Merek, Ini Tanggapan GoTo
Ilustrasi

JAKARTA, SENAYANPOST.com  - GoTo menanggapi soal gugatan sengketa merek yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 Diketahui, perusahaan bernama PT Terbit Financial Technology melayangkan gugatan mengenai hak merek, mereka mengklaim sudah lebih dulu menggunakan nama GOTO sebagai merek.

Corporate Affairs GoTo Astrid Kusumawardhani mengatakan pihaknya sudah mengetahui dan menerima rincian gugatan ini. Astrid mengatakan GoTo akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

"Kami telah mengetahui hal ini dan menghormati proses yang tengah berjalan," kata Astrid dilansir detikcom, Senin (8/11/2021).

Meski begitu, Astrid menegaskan merek GoTo pun sudah didaftarkan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Dia mengatakan pihaknya akan tetap memenuhi aturan yang berlaku.

Baca Juga

"Kami telah mendaftarkan merek GoTo kepada badan atau lembaga terkait dan senantiasa memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia," ungkap Astrid.

Sebelumnya, Terbit Financial Technology menggugat penamaan GoTo pada perusahaan gabungan antara Gojek dan Tokopedia. Mereka mengklaim sudah memiliki merek GOTO terlebih dahulu. 

Bahkan hal itu sudah lebih dulu terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemkumham dengan nomor IDM000858218 atas nama PT Terbit Financial Technology.

Dengan begitu merek GoTo yang diusung Gojek dan Tokopedia saat merger telah melanggar hak atas merek. Terbit Financial Technology dalam petitum gugatannya, meminta majelis hakim menghukum Gojek dan Tokopedia untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi materiil sebesar Rp 1,8 triliun atau tepatnya Rp1.836.926.000.000.

Sementara untuk ganti rugi imateriil diminta sebesar Rp 250 miliar. Bila ditotal, penggugat meminta Gojek dan Tokopedia dihukum ganti rugi senilai Rp 2,08 triliun.

"Para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak atas merek "GOTO" milik Penggugat yang terdaftar dengan Nomor: IDM000858218 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI," bunyi salah satu poin petitum yang disampaikan ke PN Jakpus.