China Tolak Tuduhan Genosida di Xinjiang

China Tolak Tuduhan Genosida di Xinjiang
Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi

JAKARTA, SENAYANPOST.com - China menolak "serangan fitnah" tentang kondisi Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang. Sikap ini ditegaskan saat kekuatan Eropa dan Turki menyuarakan keprihatinan serta menyerukan akses Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke wilayah barat yang terpencil itu.

Para aktivis dan pakar hak asasi manusia (HAM) PBB mengatakan sebanyak 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

China menyangkal terjadi pelanggaran HAM. Beijing mengatakan kamp-kampnya memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.

Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB bahwa mereka mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum.

Menurut dia, Xinjiang menikmati stabilitas sosial dan perkembangan yang baik setelah empat tahun tanpa kasus teroris.

“Ada 24.000 masjid di Xinjiang, di mana orang-orang dari semua kelompok etnis juga menikmati hak-hak buruh,” papar dia.

“Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang,” tegas Wang.

Dia menambahkan, "Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat karena ketidaktahuan dan prasangka, itu hanya tuduhan yang jahat dan didorong secara politik serta tidak bisa jauh dari kebenaran."

Pemerintahan Biden telah mendukung keputusan pada menit-menit terakhir oleh pemerintahan Trump bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang dan mengatakan Amerika Serikat harus bersiap membebankan biaya pada China.

Sebelumnya, Menlu Inggris Dominic Raab mengecam penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi yang terjadi terhadap warga Uighur dalam "skala industri" di Xinjiang.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, “Penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras China terhadap kebebasan sipil di Hong Kong membutuhkan perhatian.”

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pihaknya mengharapkan transparansi dari China tentang masalah ini dan menyerukan untuk melindungi hak-hak warga Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.

Wang mengundang pemeriksaan PBB tetapi tidak memberikan jadwal.

“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang,” ungkap dia, mengacu pada kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet, yang kantornya telah merundingkan persyaratan akses ke China.