Bolehkah Polisi Tembak Mati Terduga Penjahat atau Teroris?

Bolehkah Polisi Tembak Mati Terduga Penjahat atau Teroris?

Pertanyaan:

Kepada Bapak/Ibu  pengasuh rubrik Konsultasi Hukum Senayanpost.com.

Saya ada pertanyaan tentang polisi yang menembak mati terduga penjahat atau teroris. Bolehkah polisi menembak sampai mati orang yang masih diduga sebagai pelaku kejahatan, misalnya perampok atau teroris. Masih diduga, belum diadili atau diperiksa sekalipun. 

Bisakah keluarganya menuntut ganti rugi atau memidanakan polisi yang bersangkutan jika terbukti tindakannya menembak mati itu bertentangan dengan hukum?

Demikian pertanyaan saya. Terima kasih.

Baca Juga

Joko Sulistiono
Berenang, Klaten, Jawa Tengah.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara Joko Sulistiono.

Menembak mati seseorang terduga pelaku tindak pidana atau juga terduga  teroris dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam rangka menjalankan tugas (ex: penangkapan) dan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa (noodweer). 

Pembelaan terpaksa tersebut harus sesuai Pasal 49 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa tersebut dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormataan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. 

Teknis prosedur pembelaan terpaksa yang dilakukan polisi dalam menjalankan tugas penangkapan diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Operasi (SOP) Kepolisian, yang tentunya SOP tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2019 di pasal 48 huruf (a) dan (b) diatur prosedur tetap jika menghadapi terduga penjahat, dengan tembakan peringatan terlebih dulu dan seterusnya. Tapi di pasal yang sama huruf (c)  diatur, jika dalam keadaan sangat mendesak untuk menghindari korban maka prosedur itu bisa diabaikan. Prinsip ini dielaborasi dari Komisi HAM PBB yakni prinsip-prinsip penggunaan senjata bagi penegak hukum.

Apabila pihak keluarga merasa bahwa penembakan hingga mati terhadap anggota keluarganya yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menjalankan tugas penangkapan tersebut sewenang-wenang dan melanggar hukum, maka pihak keluarga maupun kuasanya dapat menempuh upaya hukum praperadilan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 79 dihubungkan dengan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). 

Praperadilan merupakan proses hukum untuk memeriksa, salah satunya yaitu, memerika sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh polisi tersebut. Dalam praperadilan juga dapat diajukan tuntutan ganti kerugian akibat tindakan polisi yang dianggap dan dapat dibuktikan telah sewenang-wenang dan melanggar hukum (Pasal 81 KUHAP). 

Atau apabila tidak diajukan dalam praperadilan, tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh ahli warisnya atau pihak ketiga yang berkepentingan melalui gugatan kepada ketua pengadilan negeri sesuai hukum acara perdata. Apabila penembakan yang dilakukan oleh polisi bukan dalam rangka menjalankan tugas berdasarkan undang-undang, maka tindakan polisi tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara pidana.

Selain itu  pihak keluarga atau kuasanya juga dapat mengajukan upaya hukum berupa pelaporan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Divpropam Polri) atas tindakan polisi tersebut untuk dapat diproses secara etik.

Demikian jawaban kami

Tim Hukum Senayanpost.com
Imas Senopati
Advokat pada Hendropriyono&Associates
Gedung Arthagraha lantai 30, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan.