Bikin Undang-undang Serampangan, Demo Berkepanjangan

Bikin Undang-undang Serampangan, Demo Berkepanjangan

Oleh Imas Senopati

SETIDAKNYA sudah dua kali ini  pengesahan undang-undang di DPR berkhir ricuh, demonstrasi atau unjuk rasa di mana-mana, perusakan dan pembakaran di banyak kota besar. Yang pertama sewaktu DPR dalam sidang paripurna mengesahkan UU hasil Revisi UU KPK, dan yang kedua pada momentum yang sama DPR mengesahkan UU Omnibus Law Ciptaker.

Kedua UU yang disahkan sama-sama dalam ketergesaan. Revisi UU KPK nyaris tak melibatkan partisipasi publik dan dibahas tak sampai sepekan di DPR. RUU-nya merupakan inisiatif DPR. Sebelum dibahas publik sudah ramai menyatakan keberatannya atas Revisi UU KPK itu. DPR dan pemerintah tak menggubris. UU disahkan dan diundangkan. Akibatnya demo merebak di mana-mana. Perusakan dan pembakaran pun terjadi. 

Beberapa  hari terakhir demo besar pecah di mana-mana. Bau asap masih tercium sampai hari ini. Fasilitas umum yang dirusak pendemo masih menyisakan puing-puing, aparat keamanan dan pendemo yang terluka masih tergolek di sejumlah rumah sakit. Entah berapa ratus miliar rupiah kerugian akibat kerusakan-kerusakan itu.

Demonstrasi beruntun di berbagai daerah  itu  merupalan buntut dari pembahasan dan pengasahan atas RUU yang begitu cepat di DPR. Publik memang dilibatkan tapi lebih sekadar proforma, karena menjelang pengesahan banyak kesepakatan  dengan sejumlah pemangku kepentingan yang diliak-liukkan narasi pasal-pasalnya.

Catatan dari dua pengesahan undang-undang itu, prosesnya juga tidak transparan. Sampai hari ini isi pasal-demi pasal belum bisa diakses publik. Bahkan anggota DPR sendiri pun mayoritas yang belum tahu detil isi UU itu. Aneh menyetujui RUU yang tak diketahui isinya. Ada yang menyebut DPR bikin undang-undang secara serampangan,

Terlepas apa isi UU Omnibus Law Ciptaker, positif atau negatif tulisan ini tak mengulasnya. Kita yakin tujuan pemerintah merancang undang-undang pasti baik, untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ingin disampaikan adalah cara DPR membahas RUU yang tergesa dan pat gulipat.  

Undang-undang itu mesti futuristik, untuk kepentingan bangsa dan negara jangka panjang, karena itu prosesnya mesti transparan dan melibatkan pemangku kepentingan. Pimpinan DPR menolak anggapan pembahasan RUU serampangan. Katanya sudah mengundang rapat dengan pendapat dan menyerap aspirasi banyak pihak. Tapi kenyataannya banyak diragukan apakah serapan aspirasi itu terakomodasi menjadi isi pasal demi pasal.

Publik yang tidak menhetahui isi UU itulah yang kemudian menjadi korban hoaks lalu berdemonstrasi. Ada yang sama sekali tak peduli apa isi UU ciptaker itu, pokoknya demo. Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menganggu stabilitas politik dan keamanan. Tujuannya untuk memperburuk citra pemerintah. Pada gilirannya untuk memojokkan partai pendukung pemerintah, the ruling party.

Akibat demo, rusaknya berbagai fasilitas umum, biaya pembangunan kembali, dan terhambatnya transportasi sampai terganggunya denyut nadi perekonomian, semuanya merugikan masyarakat sendiri. Dana besar yang mestinya bermanfaat untuk pembangunan terpaksa digunakan untuk upaya pemulihan. Biaya penngamanan selama berlangsungnya demo juga tidak kecil.

Lebih-lebih gonjang-ganjing urusan UU Ciptaker ini berlangsung di saat kita menghadapai pandemi Covid-19. Kemungkinan munculnya klaster-klaster baru Covid-19 tak terelakkan. Sedih rasanya di saat upaya keras mengerem laju penambahan korban Covid-19, di saat yang sama, para pendemo sadar atau tidak menciptakan klaster-klaster baru.

Pemerintah, DPR, dan pendemo semuanya berdosa. Dosa pemerintah karena tidak bersabar menunggu momentum yang kondusif. Dosa DPR, tak memiliki sensisitifitas dalam melakukan pembahasan. Syarat formil-materiil pembahsan RUU diabaikan. Dosa pendemo melahirkan kerusakan-kerusakan sia-sia tanpa mempedulikan cara lain untuk menolak sebuah UU.  

Setelah UU disahkan DPR dan diserahkan drafnya ke Pemerintah kemudian diundangkan, masih ada jalan yang konstitusional dan demokratis, yakni uji formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi. Bukan jalan demo berkepanjangan yang anarkis dan destruktif.

Ada pelajaran yang bisa dipetik, bahwa membuat undang-undang tak bisa serampangan dalam ketergesaan. Pelibatan publik dan transparansi sangat diperlukan, komunikasi pemerintah, DPR dan publik perlu diintensifkan. Tanpa kominikasi dan sosialisasi yang baik alan menghadirkan hoaks-hoaks provokatif.

Bagi rakyat, demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi memang tidak dilarang, tetapi tetap perlu menjunjung aturan main yang telah ditentukan. Rakyat perlu mewaspadai berbagai provokasi dan hasutan, serta hoaks-hoaks dari pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh.

Salam sehat dan waspada.