Berbahaya, Melegitimasi Preman Pasar

Berbahaya, Melegitimasi Preman Pasar

WAKAPOLRI Komjen Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan di pasar. “Kita juga berharap penegak disiplin internal di klaster pasar, di situ kan ada 'jeger-jegernya' di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020). 

Kelihatannya memang indah dan mulia. Polri berniat memberdayakan secara optimal semua potensi di dalam masyarakat untuk menghentikan pandemi Covid19. Ada yang mendukung, seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tapi juga banyak yang tidak sependapat dengan gagasan Wakapolri itu, sebagaimana yang disuarakan beberapa anggota DPR, para pengamat, dan pegiat lembaga swadaya masyarakat. Mahfud beralasan preman itu bukan penjahat. Para penolak gagasan pemberdayaan preman pun punya argumen tersendiri. Ada yang berdiri di tengah-tengah, membolehkan pelibatan preman namun dengan catatan, tetap perlu pengawasan agar tidak menyimpang dari tujuan.

Preman sebagai kata yang berdiri sendiri sebenarnya netral saja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KUBI) preman bisa mempunyai beberapa makna. (1) sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, pemeras, dsb): (2) partikelir, swasta, bukan tentara; sipil (tt orang, pakaian, dsb), (3) kepunyaan sendiri (tt kendaraan dsb); orang preman, orang sipil, bukan militer; mobil preman, mobil pribadi (bukan mobil dinas); pakaian preman, bukan pakaian seragam militer, dan seterusnya. Tapi sudahlah kita tak perlu bicara per definisi. Kita fokuskan preman di pasar saja. Dalam praktik preman di pasar (baca preman pasar) sangat berkuasa di komunitas pasar masing-masing. Mereka seolah bersaing dengan petugas resmi pasar. Petugas pasar memungut uang retribusi resmi, preman pasar juga memungut uang dari para pemilik/penyewa kios atau lapak. Tidak ada yang mengontrol kerja mereka. Pedagang pasar umumnya tak berdaya di bawah “kekuasaan” preman pasar.

Lantas bagaimana mereka bisa diberi “kekuasaan” untuk mendisiplinkan penghuni pasar? Adakah jaminan mereka bisa mendisiplinkan? Atau yang terjadi malah kompromi antara preman dan penghuni pasar dengan mengambil untung sang preman mengenakan “uang reman” kepada yang melanggar protokol kesehatan. Atau lebih jauh lagi, jika pandemi Covid berakhir, preman-preman pasar itu merasa legitimed, merasa mempunyai kewenangan dan dapat bertindak seolah aparat keamanan, tentu ini akan membuat mereka besar kepala. Gagasan memberdayakan preman justru bertentangan dengan upaya-upaya yang pernah dilakukan untuk memberantas premanisme di mana pun.

Kita akui pemerintah memang sedang kesulitan mengatasi merebaknya virus berbahaya ini. Berbagai upaya yang dilakukan tak memperoleh hasil ketika berhadapan dengan ketidakdisiplinan masyarakat, Sejumlah pasar menjadi klaster yang begitu gampang menyebarkan Covid19 ini ke masyarakat yang lebih luas. Ini bisa dimaklumi karena pasar adalah tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakag sosial-ekonomi. Pasar adalah tempat terbuka yang sulit dikontrol jumlah pedagang dan pengunjungnya. Akat-alat deteksi suhu badan, keharusan pakai masker, jaga jarak, dan kebersihan nyaris tak dapat dapat diawasi. Pentaatan dan pendisiplinan protokol kesehatan di pasar tak seketat yang terjadi di mal atau pertokoan. Maka menerapkan protokol kesehatan di pasar adalah pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Apalagi pasar di Indonesia, pintu keluar masuk ada di mana-mana, jam buka tutupnya tak dapat dibatasi, berjalan secara alamiah saja. Jumlah petugas pasar rata-rata terbatas. Untuk melakukan pengawasan terhadap ketertiban saja tidak cukup apalagi diberi tambahan tugas pengawasan terhadap protokol kesehatan. Walaupun demikian, kita tidak boleh mencari terobosan gampangan seperti memberdayakan preman-preman. Mesti ada solusi yang yang tidak akan menimbulkan masalah. Solusi yang cerdas dan tidak membahayakan.

Pasar tradisonal di Indonesia adalah tempat strategis bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam sekala kecil dengan harga yang relatif murah dan model pebayaran yang sederhana dan praktis. Rasanya tak mungkin ada kebijakan menutup pasar berlama-lama demi Covid19. Pasar harus tetap berjalan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan bagi penjual maupun pembeli.

Adalah menjadi tugas Polri dan kita semua untuk menjadikan pasar sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi para penjual dan pembeli. Retribusi pasar bagi pedagang pasar mesti diberikan kepada aparat resmi dan masuk kas pemerintah daerah, tidak jatuh ke tangan para preman. Kita memaklumi munculnya preman itu antara lain akibat tidak cukup tersedianya lapangan kerja. Karena itu yang perlu dilakukan adalah terus menyiapkan lapangan kerja yang layak untuk menampung mereka secara proporsional. Persoalan pendisiplinan pedagang dan konsumen di pasar dalam menghadapi pandemi Covid19 merupakan satu persoalan berat. Jangan sampai persoalan itu diselesaikan dengan menyisakan masalah baru dengan melegitimasi preman.

Upaya penyadaran pendisiplinan harus tetap dilakukan dengan sosialisasi yang memadai. Pendisiplinan juga perlu ditekankan dengan menyediakan perangkat aturan yang dilengkapi dengan ancaman sanksi yang ketat yang menjerakan. Kemudian aturan itu ditegakkan secara konsisten oleh aparatur resmi pemerintah. Antara kepentingan terus berjalannya pasar, keberadaan preman, dan keselamatan-ketenteraman masyarakat saling kait mengait. Karenanya penyelesaian semuanya harus komprehensif tidak bisa secara parsial.***