Begini Pandangan Komisi X DPR Soal Pembukaan Seleksi Guru PPPK

Begini Pandangan Komisi X DPR Soal Pembukaan Seleksi Guru PPPK
Sekretariat Kabinet

Jakarta, SENAYANPOST.com - Sejumlah kebijakan pro guru terus digenjot pemerintah di masa pandemi ini. Di antaranya ada kebijakan pemberian kuota bagi guru untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan pemberian bantuan subsidi upah bagi guru honorer.

Tak hanya itu saja, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mengumumkan pembukaan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021 bagi guru honorer. Tentu hal ini menjadi angin segar bagi para guru honorer untuk mendapat kepastian hidupnya di masa depan.

Bahkan tak tanggung-tanggung, ada 1 juta formasi untuk menjadi guru PPPK melalui skema ini. Lama mengajar guru honorer harus dipertimbangkan

Terkait rekrutmen guru PPPK di tahun 2021, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut positif. Karena mengingat dengan terdaftar menjadi PPPK, guru mendapatkan kepastian status, gaji, dan tunjangan, setelah bertahun-tahun tidak dimiliki sebagian besar guru honorer.

"Namun, ada beberapa catatan yang saya miliki terkait program tersebut," ujar Hetifah seperti dikutip dari laman DPR RI, Rabu (25/11).

Menurut dia, hendaklah seleksi tersebut tidak hanya berdasarkan pada tes kompetensi yang akan dilakukan, tapi juga mempertimbangkan pengabdian yang telah dilakukan.

"Misalnya, menjadikan pengalaman mengajar sebagai salah satu instrumen penilaian, dengan memberikan bobot lebih bagi mereka yang telah mengajar lebih lama," harapnya.

Baginya, ini akan menyeimbangkan aspek kompetensi dengan pengalaman dan memberikan reward bagi mereka yang telah mengabdi lebih lama, tentu tanpa mengorbankan standar kompetensi yang harus dimiliki. Untuk itu, pendataan harus akurat. Dalam Dapodik, perlu juga disertakan lama mengajar seorang guru honorer.