Catatan dari Senayan

Bau Nepotisme Menuju 2024

Bau Nepotisme Menuju 2024
Ilustrasi

Oleh: Imas Senopati

TANPA aba-aba partai-partai politik di Indonesia mulai angkat bendera start bersiap menuju Pemilihan Umum 2024. Memang masih 3 tahunan, pesta demokrasi yang juga akan menentukan kepemimpinan negeri selama 5 tahun ke depan, tapi waktu tiga tahun terasa sempit untuk urusan pemilu. Banyak yang harus disiapkan secara berkesinambungan. 

Parpol besar atau kecil sama sibuknya. Ada yang siap betul, ada juga yang masih kedodoran dan sibuk berkonsolidasi. Salah dalam menyiapkan diri akan kehilangan momentum politik jangka pendek maupun panjang. Parpol besar mulai melakukan kalkulasi untuk mencari kawan berkoalisi. Berkoalisi sesama parpol besar paling aman, karena total presidensial tresholdnya akan gampang dicapai. Syaratnya tentu harus dicapai dulu kesepakatan siapa kelak yang nomor satu dan siapa yang nomor dua. 

Parpol menengah  pun berusaha menaikkan  harga tawar, dengan pura-pura mau mencalonkan tokohnya jadi calon presiden atau wakilnya, bersiap menjadi mitra koalisi dengan parpol besar atau ancang-ancang akan menjadi partai oposisi. Masing-masing bertujuan untuk meyakinkan para calon pemilihnya. 

Pemilu dan Pilpres 2024 berbeda dengan tahun 2019. Jika pilpres 2019 ada calon pertahanan dengan dua pasang calon Presiden dan wakilnya, pada  Pilpres 2024 tidak ada calon petahana. Bisa lebih dari dua calon. Karena itu semuanya hingga saat ini belum ada kepastian kelak ada berapa calon Presiden, ada berapa jumlah koalisi, dan siapa berpasangan dengan siapa. Dalam kamus politik semua bisa mudah berubah. 

Dinamika di internal parpol juga mulai tampak. Ada parpol yang mulai menyiapkan jagonya dengan mekanismenya tersendiri. Di parpol itu tak boleh ada "matahari kembar". Ada juga yang sekadar "cek ombak". Dalam politik di Indonesia semuanya sah-sah saja. Lupakan saja tudingan feodalisme dan nepotisme dalam penentuan para jago. The King can do no wrong masih lumrah dalam kepemimpinan parpol di sini. 

Ketua atau pembina partai selalu identik dengan the owner. Maka rekrutmen untuk eksekutif dan legislatif tak bisa dilepaskan dari kekerabatan dan kedekatan dengan sang pimpinan parpol. Parpol di sini sejak awal Reformasi pun identik dengan kerajaan atau perusahaan. Cenderung ingin diwariskan turun temurun.

Dari sini kita bisa menebak-nebak ke arah mana kepemimpinan 2024 mendatang. Walaupun kita juga tak bisa menafikan pengalaman Indonesia sejak kemerdekaan. Sukses kepemimpinan tak bisa ditebak. Penuh drama dan pergolakan. Suksesi yang berlangsung smooth baru dua kali suksesi terakhir: dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dari SBY ke Joko Widodo. 

Dari sisi keteraturan mungkin sukses 2024 dapat dicapai. Tapi dari sisi kualitas kepemimpinan semuanya masih bergantung pada (ketulusan) para pimpinan parpol dan kecerdasan rakyat. Apakah mereka akan legowo sesuai nurani  memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tepat yang memiliki kapasitas-kapabilitas dan dikehendaki rakyat, atau masih mementingkan model dinasti asal memenuhi syarat yuridis legalistik. Juga apakah rakyat semakin cerdas dalam berdemokrasi. Rasanya ini beban berat Indonesia ke depan. Entah sampai kapan.

Salam demokrasi cerdas...